Madiun – Kota Madiun yang dikenal sebagai kota perdagangan, pendidikan dan industri (GADIS) berkomitmen untuk mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Madiun, dimana salah satunya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang saat ini terdata di Dinas Perdagangan Kota Madiun sebanyak 925.

Sebagai bentuk perhatian Pemerintah Kota Madiun terhadap PKL, hari ini, Selasa(14/03) bertempat di Gedung Pertemuan Kantor Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun, Dinas Perdagangan Kota Madiun menyelenggarakan sosialisasi Pembinaan Pedagang Kaki Lima kepada 912 PKL.

Tujuan dengan adanya sosialisasi ini, seperti yang telah ditekankan oleh Sugeng Rismiyanto, Wakil Walikota Madiun, saat membuka acara adalah untuk memberikan wawasan pengetahuaan kepada PKL terkait aktifitasnya yang harus memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan dan kebersihan lingkungan.

“Keberadaan PKL di Kota Madiun ikut berperan dalam menumbuhkan pertumbuhan ekonomi di Kota Madiun, sehingga perlu adanya data yang jelas mengenai data PKL dan aktifitas usaha yang dikelola. Selain itu perlu adanya komunikasi antara Pemerintah Kota Madiun dan para pedagang maupun paguyupan PKL yang ada di Kota Madiun”, Papar Wawali.

Lebih lanjut, Sosialisasi yang memaparkan peraturan mengenai kepentingan kepastian usaha dan lainnya untuk PKL yang ada di Kota Madiun juga sebagai ajang komunikasi antara Pemerintah Kota Madiun dengan PKL

“Acara ini untuk juga merangkul PKL yang ikut berpartisipasi dalam pertumbuhan perekonomian di Kota Madiun sehingga nantinya PKL di Kota Madiun bisa melakukan usaha tanpa ada kekhawatiran asalkan mematuhi peraturan daerah Kota Madiun”, Pesan Sugeng dihadapan para pemilik usaha kaki lima itu.

Gaguk Hariyono, Kepala Dinas Perdagangan, dalam laporannya mengatakan PKL merupakan satu bagian dari Pemerintah Kota. Tahun ini baru dimulai dilakukan pendataa n dan pembinaan kepada PKL di Kota Madiun dan diharapkan kedepannya bisa mengembangkan PKL di Kota Madiun yang saat ini tergabung dalam kelompok-kelompok paguyuban.

Salah satu bentuk dari pembinaan dan pengawasan dengan diterbitkannya Tanda Daftar Usaha (TDU) untuk semua PKL yang ada di Kota Madiun.

“PKL sudah menjadi bagian dari Pemerintah Kota yang tahun ini mulai didata dan kemudian diajak bicara mencari solusi yang baik untuk PKL itu sendiri dan pembangunan Kota Madiun”, ujar Gaguk saat ditanya posisi PKL pada pembangunan Kota Madiun.

Pemerintah Kota Madiun pun menerima ucapan terima kasih dari PKL atas diterimanya TDU yang telah diimpikan oleh PKL dan terselenggarakannya sosialisasi ini.

“Dengan adanya TDU ini, kami merasa aman dan nyaman karena usaha kami tidak terganggu, sehingga kami dapat melakukan aktivitas dagang. Kami juga dapat mengetahui peraturan apa yang harus ditaati, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh”, ujar Eko Purwanto salah satu PKL saat dimintai pendapatnya tentang pemberian TDU.

Hadir dalam sosialisasi ini Wakil Ketua DPRD Kota Madiun, Sukoyo, yang juga bertindak sebagai nara sumber, Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Sunardi Nurcahyono, serta Heri Martono dari Dinas Lingkungan Hidup. (kmf)