Profil PPID Kota Madiun

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pengdokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari PPID Utama dan PPID Pembantu.

PPID ditujukan sebagai bentuk upaya pemerintah memberikan keterbukaan informasi publik. Dimana keterbukaan informasi publik tersebut sebagai sarana mengoptimalkan pengawasan publik dalam penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Selain itu sesuai dengan keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 117 Tahun 2010 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dimana salah satunya adalah tugas dari PPID. Terkait dengan tugas tersebut, PPID menerapkan standar layanan inforasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dengan menyediakan sarana dan prasarana fasilitas berupa desk layanan informasi, fasilitas pendukung seperti akses internet gratis, petugas pelaksana layanan informasi, instrumen transaksi, produk pelayanan, serta menetapkan waktu layanan informasi.

Dasar Hukum dibentuknya PPID Kota Madiun adalah :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolahan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolahan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
9. Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun :

Download (Perwal_PPID_2017.pdf)

Prosedur Pengajuan Keberatan

Keterangan :
1). Pemohon mengajukan permohonan keberatan ke atasan PPID 
2). a. Diterima di meja layanan informasi publik 
     b. Petugas PPID menulis dalam formulir permohonan keberatan meliputi kelengkapan administrasi : identitas pemohon dan alasan permohonan
     c. Petugas meminta bukti permohonan informasi publik dan kelengkapannya
    d. Jika persyaratan sudah terpenuhi, pemohon dipersilahkan menandatangani formulir permohonan keberatan, selanjutnya petugas menandatangani
        dan menulis nomor register
    e. Petugas menyampaikan formulir keberatan kepada pemohon dan atasan PPID serta mengarsipnya
3). Atasan PPID selama 30 hari kerja berhak memberi tanggapan / jawaban
4). Jika pemohon sudah puas dengan tanggapan yang diberikan, keberatan selesai
5). Jika pemohon tidak puas dengan tanggapan yang diberikan, maka mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi (KI) selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak mendapat tanggapan

Prosedur Permohonan Informasi Datang Langsung

  1. Pemohon informasi datang ke desk layanan informasi (Ruang PPID) di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun
  2. Mengisi buku tamu PPID dan formulir permintaan informasi dengan melampirkan foto copy KTP pemohon
  3. Menjelaskan maksud dan tujuan permintaan informasi yang jelas penggunaannya
  4. Petugas memberi tanda bukti penerimaan permohonan informasi kepada pemohon informasi
  5. Petugas memproses permintaan permohonan informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang sudah ditanda tangani pemohon informasi
  6. Petugas menyerahkan informasi sesuai permintaan pemohon, Jika informasi termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan perundangan yang berlaku
  7. Petugas memberikan tanda bukti penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi
  8. Petugas membukukan formulir dan KTP pemohon dan mencatat

Hak-Hak Pemohon Informasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

  1. Pemohon informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali :
    a. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat menghambat proses penegakan hukum, mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, membahayakan pertahanan dan keamanan Negara, mengungkap kekayaan alam Indonesia, merugikan ketahanan ekonomi nasional, merugikan kepentingan hubungan luar negeri, mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang, mengungkap rahasia pribadi, memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau Intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan atau Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang;
    b. Badan Publik juga tidak dapat memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
  2. Pemohon Informasi mendapatkan pemberitahuan tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi oleh PPID. PPID dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis, dalam hal informasi yang diminta belum dikuasai / didokumentasikan / belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
  3. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak / ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima / dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
  4. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan tanggapan atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah diterimanya tanggapan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.




Call Center :
081 249 83 1266

LPPL RADIO SUARA MADIUN

Link