Merencanakan tulisan

Dalam menulis, baik itu straight news atau features, terkadang kita menjumpai kesulitan seperti misalnya:

  • Susah memulai tulisan
  • Tidak fokus
  • Terasa monoton atau
  • Struktur tidak teratur

read more…

Tingkatkan Kompetensi, 22 ASN Pindah Tugas

MADIUN – Mutasi merupakan sesuatu hal yang wajar dilakukan pada sebuah instansi, baik intansi pemerintah maupun non-pemerintah. Begitu juga di dalam Pemkot Madiun. Ini dimaksud untuk memotivasi, meningkatkan kompetensi, pengetahuan dan pengalaman Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kota Madiun. Jumat (2/2/2018), sebanyak 22 ASN di lingkungan Pemkot Madiun menjalani mutasi.

Di tahun 2018 Pemkot Madiun telah menerapkan sistem e-Kinerja guna menilai kinerja dan besaran tunjangan bagi ASN di lingkungan Pemkot Madiun. “Ini adalah upaya untuk meningkatkan kopetensi akuntabilitas dari kinerja OPD yang dari awal tahun ini semua sudah berbasis kinerja,” tutur Walikota Madiun Sugeng Rismiyanto saat memberikan arahan dalam kegiatan tersebut di Ruang 13 Balaikota Madiun.

Kepindahan ASN Pemerintah Kota berdasarkan aturan menyesuaikan kebutuhan pegawai di Pemkot Madiun, tidak ada unsur kedekatan dengan pimpinan ataupun dendam pribadi. Namun kepindahan ini untuk menyesuaikan kebutuhan pegawai di salah satu OPD untuk menciptakan birokrasi yang baik.

“Namun semua ini berdasarkan aturan menyesuaikan kebutuhan pegawai di Pemkot Madiun. Dan, bapak ibu (yang mengalami mutasi) dapat bekerja secara optimal,” pesan Walikota.

Untuk menciptakan pemerintahan yang baik, perlu penekanan pada aspek efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi untuk mencapai reformasi birokrasi. Juga diperlukan loyalitas ASN kepada instansi pemerintah, bukan kepada perseorangan.

“Loyal pada institusi pemerintahan ini dan aturannya, jangan loyal kepada individu,” tegas Walikota.

Di akhir arahannya, Walikota memberikan selamat kepada pegawai yang dipindah. Walikota berpesan untuk terus berkerja secara professional dan terus menciptakan sesuatu yang baru di lingkungan kerja barunya.

“Selamat bertugas dengan baik, profesional, berinovasi dan selalu termotivasi untuk kemajuan Kota Madiun tercinta,” tutupnya.

Kegiatan Pengarahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dipindahtugaskan di lingkungan Pemerintah Kota Madiun ini juga dihadiri oleh Wakil Walikota Maidun Armaya. Dari 22 ASN yang dipindahtugaskan sebanyak 11 orang berasal dari Dinas Kesehatan Kota Madiun. 
(luki, adit/diskominfo)

#100ThMadiun
#KotaKarismatikMadiun

 

Musrenbangcam Manguharjo Untuk Bahas Prioritas Pembangunan

MADIUN – Pembangunan Kota Madiun selalu melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk saat menentukan arah pembangunan yang disesuaikan dengan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD).

Hal ini diwujudkan dengan penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan. Bertempat di Gedung Pertemuan Kantor Kecamatan Manguharjo, Rabu (31/1/2018) telah dilaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan Manguharjo sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Pembanguan Daerah (RKPD).

Tahun ini prioritas pembanguan menitikberatkan dari usulan Musrenbang, namun tidak bertolak belakang dengan RPJMD. “Sesuai dengan program tahun 2016/2017 komitmen Pemkot Madiun menyelesaikan pembangunan yang diusulkan melalui Musrenbang dulu,” tutur Drs. Maidi SH., M.M, M.Pd saat memberikan arahan kepada perwakilan OPD, Lurah dan jajarannya, RW, RT, Ketua LPMK.

Usulan-usulan masyarakat yang sesuai dengan RPJMD Walikota Madiun akan segera dituntaskan dan diharapkan masyarakat tidak menagih pembangunan yang tidak diusulkan. “Apa yang disampaikan masyarakat, tolong konsisten untuk dilaksanakan dulu yang diusulkan. Jangan nagih yang tidak diusulkan pada Musrenbang kemarin,” tandas mantan pengajar ini.

Dengan mendahulukan pembangunan sesuai usulan Musrenbang dan RPJMD Walikota Madiun, akan meningkatkan kepercayaan masyarakat atas kinerja Pemkot Madiun. “Jangan sampai ada masyarakat di kelurahan yang menyampaikan usulan melalui musrenbang tetapi tidak kunjung dilaksanakan. Karena ini akan menciptakan kepercayaan masyarakat semakin meningkat atas kinerja pemkot Madiun,” tandas Sekda.

Ditemui setelah acara, Sekda Maidi berharap semua OPD bekerja keras untuk menyelesaikan pekerjaan dan program dari Musrenbang, dan sesuai RPJMD Walikota Madiun. Sehingga Pemkot Madiun tidak mempunyai tanggungan pekerjaan tahun sebelumnya.

“Semua harus bekerja bahu-membahu, saling mencermati bersama sehingga pada perubahan anggaran 2018 kita sudah menyelesaikan pekerjaan dan program yang ada di RPJMD,” tutur Sekda.

Sesuai laporan Camat Manguharjo Teguh Sudariyanto, hasil Musrenbang di sembilan kelurahan di wilayah kerjanya ada 1249 usulan. Sebanyak 755 usulan berupa pembangunan fisik, 433 di bidang ekonomi, sosial dan budaya dan 61 usulan pada bidang pemerintahan. 
(adit,rama,ayu/diskominfo)

#100ThMadiun
#KotaKarismatikMadiun

Banjir dan Pengangguran Prioritas Utama Musrenbang Kecamatan Kartoharjo

MADIUN – Kecamatan Kartoharjo identik dengan banjir di musim penghujan, khususnya di Kelurahan Tawangrejo yang merupakan hulu beberapa sungai di Kota Madiun. Maka di Musrenbang Kecamatan Kartoharjo, penanggulangan banjir menjadi prioritas utama yang akan diusulkan pada musrenbang tingkat kota.

Ini disampaikan Camat Kartoharjo, Tjatoer Wahjoedianto saat menyampaikan laporannya di Musrenbang Kecamatan Kartoharjo, Kamis (1/2/2018). Adapun salah satu penanggulangan banjir yang diusulkannya yakni pembuatan ban jalan maupun pengerukan beberapa sungai atau saluran yang ada di Kecamatan Kartoharjo

Namun tak hanya permasalahan banjir yang menjadi prioritas utama musrenbang ini, melainkan juga penanganan pengangguran yang kian meningkat dari waktu ke waktu. “Berdasarkan kunjungan kerja Walikota Madiun beberapa waktu lalu yang mengingatkan masalah pengangguran. Maka perlu menciptakan lapangan kerja, perlu diadakan kursus keterampilan yang dikoordinir Dinas Tenaga Kerja, kemudian kegiatan padat karya lainnya sehingga bisa menciptakan lapangan kerja,” ungkapnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan Musrenbang Kecamatan Kartoharjo ini merupakan hasil dari musrenbang tingkat kelurahan yang dari hasil musyawarah didapat usulan pembangunan fisik sebanyak 928 usulan dan pembangunan non-fisik ada 618 usulan, dimana usulan tersebut akan dibawa ke musrenbang kota untuk kemudian akan dibahas lagi dan diserahkan ke Pemkot Madiun dengan hasil akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2019

Menyikapi antusiasme warga masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya melalui musrenbang tingkat kecamatan ini, Ketua DPRD Kota Madiun, Istono yang hadir menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Kartoharjo.

“Apa yang tertuang dalam dokumen musrenbang, pijakannya adalah apa yang menjadi visi misi kepala daerah yang tertuang pada RPJMD 2014-2019,” pesannya.

“RKPD 2019 ini merupakan tahun terakhir dari perjalanan panjang Pemkot Madiun, maka semuanya wajib diselesaikan secara paripurna, dan kita wajib mengontrol apakah progres yang dikerjakan sesuai dengan yang direncanakan,” pesannya kepada 133 peserta yang terdiri dari anggota DPRD, OPD, instansi vertikal, PKK, kelurahan, ketua RT, ketua PKK dan forum anak sekolah.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Madiun saat menyampaikan paparannya mengatakan komitmen Pemkot Madiun dari hasil musrenbang 2017 lalu, jika belum tercover di APBD 2018 maka menjadi prioritas utama di P-APBD 2018.

“Tanpa musrenbang kegiatan tidak sah, karena dalam musrenbang nanti, usulan pembangunan akan disaring di RPJMD sesuai dengan visi misi Walikota,” paparnya.

Tahun 2018 ini, pendapatan asli daerah (PAD) naik dari Rp159 miliar menjadi Rp194 miliar. “Kenapa pajak naik (PAD) naik? Karena PAD untuk kegiatan masyarakat,” jelas Sekda.

Usulan dari musrenbang ini, lanjutnya, akan dimasukkan paling tidak membutuhkan waktu tiga bulan. Dan akan dimasukkan ke APBD murni agar tidak terlambat. “Selain itu usulan-usulan kegiatan pembangunan, selain dari masyarakat juga bisa berasal dari dewan maupun dari OPD terkait,” terang Sekda Maidi.
(nurdiono,lelly,farid,rama/diskominfo)

#100ThMadiun
#KotaKarismatikMadiun

BI Sarankan Pemkot Bentuk ‘Pasar Khusus’ Distributor Sembako Untuk Tekan Inflasi

MADIUN – Bank Indonesia (BI) menyarankan pembentukan pasar khusus sembako sebagai sentra bahan pokok seperti beras, brambang dan sejenisnya. Hal ini untuk memangkas rantai distribusi bahan pangan sehingga kenaikan harga yang berlebihan bisa ditekan.

Hal ini diungkapkan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kediri Djoko Raharto saat menjadi nara sumber dalam Rapat Koordinasi Perkembangan Inflasi di Ruang 13 Balaikota Madiun, Kamis (1/2/2018). Untuk mengendalikan harga beras, sebagai penyumbang inflasi yang mencapai 4 persen Djoko Raharto menyarankan untuk Kota Madiun segera membentuk tim dan satgas pangan. Tim ini dibentuk dari TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) hanya bertugas untuk melakukukan inovasi pengendalian harga beras.

“Tim ini khusus melakukan pemantauan ketersedianan pasokan, stok dan harga pangan khususnya beras,” katanya.

Dengan bobot terbesar dalam inflasi, maka kenaikan sedikit saja pada harga beras akan ada dampak signifikan kepada inflasi. Implikasinya bisa sampai pada naiknya angka kemiskinan.

Cara lain untuk menekan kenaikan harga beras maka perlu ada pemangkasan biaya tranportasi pengiriman beras ke Kota Madiun dari daerah sekitar Kota Madiun. Djoko Raharto memberikan saran agar Kota Madiun membangun pasar untuk para distributor sembako.

“Perlu dibangun pasar grosir sembako, sehingga dapat memperpendek rantai distribusi,” ungkapnya.

Dikatakannya, inflasi yang terkendali akan menciptakan iklim investasi yang bagus, serta akan mempengaruhi pertumbuhan perekonomian suatu daerah. Laju inflasi di Kota Madiun pada Desember 2017 lebih rendah dibandingkan Jawa Timur, yaitu di angka 0,70 persen maupun nasional yang tercatat 0,71 persen.

Staf Ahli Bidang Pemerintahan Rahmani Bangun Sutirto yang mewakili Walikota Madiun memimpin rapat ini mengatakan, komuditas beras memang menjadi penyumbang inflasi paling tinggi di Kota Madiun. Hal ini karena Kota Madiun bukanlah daerah agraris. Namun banyak komoditas lainnya yang dapat menekan inflasi karena pembanguan Kota Madiun yang terus berkembang.

“Kelompok perumahan, air, listrik, gas, bahan bakar, sandang dan kesehatan dapat menekan laju inflasi di Kota Madiun,” tutur Rahmani Bangun Sutirto.
(adit,rahmad,luki/diskominfo)

#100ThMadiun
#KotaKarismatikMadiun

Selaras dengan Program Kerja Pemkot Madiun, BAZNAS Diminta Optimalkan Dana Zakat

MADIUN – Sebagai lembaga pemerintah non-struktural, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat. BAZNAS pun diminta untuk mengoptimalkan dana zakat ini.

Pengelolaan zakat merupakan salah satu program kerja BAZNAS. Itu yang menjadi salah satu dasar diselenggarakannya Rapat Kerja (Raker) XII BAZNAS Kota Madiun Tahun 2018. Raker juga sebagai sarana syiar dakwah islamiyah dan silaturahim dengan berbagai pihak seperti yang dikemukakan Wakil Ketua I BAZNAS Kota Madiun, Drs. Santoso, di Ruang 13 Balaikota Madiun, Rabu (31/1/2018).

“Tahun 2017, pelaksanaan program BAZNAS Kota Madiun sudah cukup baik. Terbukti dari beberapa indikator diantaranya dari tingkat capaian realisasi program berada pada nilai 94 % atau dari 81 sub program yang direncanakan hanya ada 5 sub program yang belum terlaksana,” ungkapnya.

Selain itu animo masyarakat Kota Madiun, lanjutnya, sangat baik. Santoso menjelaskan masyarakat Kota Madiun sudah sangat partisipatif dalam mengikuti program-program yang dilaksanakan BAZNAS Kota Madiun tahun 2017.

“Perolehan BAZNAS Kota Madiun tahun 2017 mencapai Rp1.944.711.413 yang perinciannya Rp1.125 juta dari zakat dan infaq murni dan sisanya dari bantuan APBD Pemkot Madiun dan CSR BUMN, BUMD dan perbankan, sehingga bisa dikatakan tahun 2017 perolehan BAZNAS Kota Madiun naik 4,97%,” tambah Santoso.

Wakil Walikota Madiun Armaya mengatakan, program-program yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kota Madiun tidak dapat dilepaskan dari visi misi dan kebijakan program Pemkot Madiun dalam mensejahterakan masyarakatnya.

“Semua saling melengkapi dan bersinergi satu sama lain, misalnya pada bidang pendidikan melalui program Madiun Pintar yang dilengkapi dengan program Madiun Cerdas oleh BAZNAS, bidang kesehatan melalui program Jamkesmasta dilengkapi dengan program Madiun Sehat, untuk program ekonomi dengan program Madiun Sejahtera yang dilengkapi dengan program Madiun Makmur, selain itu ada juga program Madiun Peduli dan Madiun Takwa,” tutur Wakil Walikota.

Wakil Walikota memberikan apresiasinya serta menghargai hasil yang telah dicapai BAZNAS Kota Madiun. “Namun saya meminta perhatian seluruh jajaran BAZNAS Kota Madiun, BAZ Kelurahan, UPZ OPD, UPZ Sekolah dan petugas relawan BAZNAS untuk terus mengoptimalkan pendayagunaan dana zakat untuk kepentingan umat Kota Madiun,” pungkasnya. 
(lucky, nurdiono, lelly/diskominfo)

#100ThMadiun
#KotaKarismatikMadiun

Imunisasi Serentak Difteri Segera Digelar

MADIUN – Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun akan menggelar imunisasi serentak untuk menanggulangi penularan difteri yang telah ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Imunisasi menjadi cara untuk memutus rantai penularan penyakit yang bisa berakibat kematian ini.

Wakil Walikota Madiun Armaya mengatakan, imunisasi serentak ini disebut sebagai ORI atau Outbreak Respons Imunization. Di Kota Madiun ada tiga tahap imunisasi serentak yang akan dilaksanakan pada tahun ini. Yaitu pada Februari, Juli dan November atau Desember.

“Imunisasi akan dilaksanakan untuk anak-anak yang usianya 1 tahun sampai 19 tahun. Kita akan mulai pada 5 Februari pekan depan,” ujar Wawali Armaya di sela Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah di Wisma Haji Madiun, Rabu (31/1/2018). Lokasi ORI akan dilakukan di sejumlah titik. Mulai dari Puskesmas, posyandu, klinik dan pusat pelayanan kesehatan yang lain.

Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun Agung Wardani mengatakan, ORI adalah upaya untuk memutus rantai penularan difteri. Imunisasi akan meningkatkan daya tahan tubuh atas toksin yang disebar oleh bakteri difteri. Hal ini penting sebab penularan bakteri difteri cukup mudah, yaitu melalui droplet atau percikan ludah dan sentuhan.

“Orang yang membawa kuman bisa menularkan saat berbicara atau bersentuhan. Yang bisa tertular adalah orang yang berinteraksi dengan penderita. Dengan kata lain mereka yang tidak kebal bisa terkena toksin atau racun difteri dari kuman yang hinggap,” terang Wardani.

Diterangkannya, KLB yang dinyatakan oleh pemerintah telah didasarkan pada kondisi yang terjadi. Di Indonesia sudah ada 20 provinsi yang ditemukan kasus difteri. Di Jawa Timur, selama 2017 lalu terdapat 460 kasus difteri positif di mana 16 orang penderita meninnggal. Selama 2018 sampai dengan 30 Januari telah ditemukan 88 kasus difteri.

“Kalau di Madiun, pada 2017 lalu ditemukan tiga kasus suspek difteri tapi setelah dilab semuanya negatif. Di 2018, ada dua kasus suspek difteri. Satu kasus dinyatakan positif lalu dikembangkan pemeriksaan ke dua orang keluarga sebagai orang yang berinteraksi erat, ternyata dua keluarga lain positif juga. Satu suspek lainnya masih diperiksa kondisinya,” ungkap Wardani.

Saat ini seluruh pasien suspek dan positif difteri sudah dirawat di RS dr Soedono untuk diisolasi dan diberikan perawatan lebih lanjut.

“Kami minta warga bisa kooperatif sehingga imunisasi serentak bisa dilaksanakan dengan baik dan bisa memutus rantai penularan difteri ini,” pungkasnya.
(wshendro,dey/diskominfo)

#100ThMadiun
#KotaKarismatikMadiun

 

Realisasi Investasi PMDN dan PMA Tahun 2017 Melampaui Target

Jakarta, 30 Januari 2018 – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mempublikasikan data realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) triwulan IV (periode Oktober-Desember) Tahun 2017 yang mencapai angka sebesar Rp 179,6 triliun, meningkat 12,7% dari periode yang sama tahun 2016 sebesar Rp 159,4 triliun. Realisasi investasi tersebut menyerap 350.399 Tenaga Kerja Indonesia. Sedangkan realisasi investasi PMDN dan PMA sepanjang tahun 2017 (Januari – Desember) menembus angka Rp 692,8 triliun, melampaui target realisasi investasi PMDN dan PMA tahun 2017 sebesar Rp 678,8 triliun. 
Kepala BKPM Thomas Lembong menyampaikan bahwa capaian realisasi investasi tahun 2017 tersebut memberikan harapan dan optimisme untuk dapat mencapai target realisasi investasi tahun 2018 yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp 765,0 triliun.
“Dalam rangka mempercepat realisasi investasi proyek-proyek PMA/PMDN, diberbagai Kementerian terkait, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota telah dibentuk Satuan Tugas sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, yang berfungsi antara lain akan membantu mencari solusi permasalahan yang dihadapi oleh investor dalam merealisasikan investasinya”, demikian kata Thomas Lembong dalam konferensi pers di kantor BKPM, Jakarta, 30 Januari 2018.
Selama Triwulan IV Tahun 2017, realisasi PMDN sebesar Rp 67,6 triliun, naik 16,4% dari Rp 58,1 triliun pada periode yang sama tahun 2016, dan PMA sebesar Rp 112 triliun, naik 10,6% dari Rp 101,3 triliun pada periode yang sama tahun 2016.
BKPM juga mencatat, realisasi investasi (PMDN & PMA) berdasarkan lokasi proyek (5 besar) adalah: DKI Jakarta (Rp 33,9 triliun, 18,9 %); Jawa Barat (Rp 24,1 triliun, 13,4%); Jawa Tengah (Rp 18,5 triliun, 10,3%); Jawa Timur (Rp 16,3 triliun, 9,1%); dan Banten (Rp 13,9 triliun, 7,8%).
Sedangkan realisasi investasi (PMDN & PMA) berdasarkan sektor usaha (5 besar) adalah: Listrik, Gas dan Air (Rp 24,3 triliun, 13,6%); Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi (Rp 22,6 triliun, 12,6%); Industri Makanan (Rp 17,4 triliun, 9,7%), Pertambangan (Rp 16,4 triliun, 9,1%), dan Tanaman Pangan dan Perkebunan (Rp 14,6 triliun, 8,1%);
Lima besar negara asal PMA adalah: Singapura (US$ 2,3 miliar, 27,8%); Jepang (US$ 1,0 miliar, 11,9%); Hongkong, RRT (US$ 0,8 miliar, 9,0%); Korea Selatan (US$ 0,7 miliar, 7,9%) dan R.R. Tiongkok (US$ 0,6 miliar, 7,5 %).
Thomas Lembong menambahkan, ”Terkait dengan implementasi Percepatan Pelaksanaan Berusaha, BKPM sendiri sudah menerbitkan dua peraturan baru yaitu Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Diharapkan dengan adanya dua peraturan BKPM baru tersebut akan lebih memberikan kejelasan, kepastian dan kecepatan dalam menyusun berbagai perizinan yang terkait investasi termasuk pelaporan dan pengawasannya baik di BKPM, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang tujuannya adalah agar terjadinya peningkatan minat dan juga realisasi investasi di Indonesia”.
Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal – BKPM, Azhar Lubis menjelaskan, realisasi penyerapan tenaga kerja Indonesia pada Triwulan IV Tahun 2017 mencapai 350.399 orang dengan rincian sebanyak 127.228 pada proyek PMDN dan sebanyak 223.171 orang pada proyek PMA. Ia juga menjelaskan tentang sebaran investasi di luar Jawa tercatat sebesar Rp 72,5 triliun atau setara dengan 40,4% dari total investasi Triwulan IV Tahun 2017.
Untuk periode Januari – Desember Tahun 2017 dari realisasi investasi sebesar Rp 692,8 triliun, realisasi investasi (PMDN & PMA) berdasarkan lokasi proyek (5 besar) adalah: DKI Jakarta (Rp 108,6 triliun, 15,7 %); Jawa Barat (Rp 107,1 triliun, 15,5%); Jawa Timur (Rp 66,0 triliun, 9,5%); Banten (Rp 55,8 triliun, 8,1%); dan Jawa Tengah (Rp 51,5 triliun, 7,4%).
Berdasarkan sektor usaha, (5 besar) realisasi investasi (PMDN & PMA) adalah: Listrik, Gas dan Air (Rp 82,1 triliun, 11,8%); Pertambangan (Rp 79,1 triliun, 11,4%); Industri Makanan (Rp 64,8 triliun, 9,4%), Industri Logam, Mesin, dan Elektronik (Rp 64,3 triliun, 9,3%), dan Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi (Rp 59,8 triliun, 8,6%).
Sedangkan realisasi investasi PMA berdasarkan asal negara (5 besar) adalah: Singapura (US$ 8,4 miliar, 26,2%); Jepang (US$ 5,0 miliar, 15,5%); R. R. Tiongkok (US$ 3,4 miliar, 10,4%); Hong Kong, RRT (US$ 2,1 miliar, 6,6%); dan Korea Selatan (US$ 2,0 miliar, 6,3%).

Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:

M. M. Azhar Lubis 
Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 
Jl. Jend. Gatot Subroto 44, Jakarta 12190, Indonesia 
Telepon: 021-5252008 ext.7001 
HP: 08159525035 
e-mail: azhar@bkpm.go.id

#Kerja3ersama
#InvestasiMerata

Taman Lalu Lintas Bantaran Kali Madiun Untuk Edukasi dan Tingkatkan Ekonomi Warga

MADIUN – Satu lagi ruang terbuka hijau plus taman edukatif dimiliki oleh Kota Madiun. Namanya Taman Lalu Lintas Bantaran Kali Madiun. Taman ini telah diresmikan langsung oeh Walikota Madiun Sugeng Rismiyanto pada Selasa (30/1/2018).

Kepala Dinas Pekerjaan Umum danTata Ruang Kota Madiun Suwarno mengatakan, taman tersebut merupakan bagian pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Dinas PU dan TR pada proyek tahun 2017. Taman Lalu Lintas Bantaran Kali Madiun dikatakan memiliki tiga fungsi yakni aspek edukasi, rekreasi dan ekonomi produktif.

“Di bantaran sungai ini sekarang ada edukasi. Yaitu untuk lalu lintasnya, sesuai dengan namanya Taman Lalu Lintas Bantaran Kali Madiun. Selain itu ada aspek edukasi pengelolaan lingkungan hidup, karena sebelum diresmikan pun proyek ini sudah dimanfaatkan oleh-anak sekolah dimana ketika ada kegiatan belajar di luar sekolah dan ke Bantaran Kali Madiun, biasanya di gazebo taman in iuntuk melihat tentang keanekaragaman hayati yang ada disini,” paparnya.

Sedangkan dari aspek rekreasi, Suwarno menjelaskan, untuk hari Sabtu dan Minggu, di Taman Bantaran Kali Madiun ini pasti ramai. Apalagi di taman tersebut bisa menjadi wadah bagi para pembalap yang ingin menyalurkan bakatnya untuk melalap track/sirkuit balapan yang disediakan Pemkot Madiun.

“Aspek ekonomi produktif berkaitan dengan perekonomian masyarakat. Tatkala ada kumpulan orang pasti ekonomi akan tumbuh. Dan saya sudah koordinasi dengan Lurah Pangongangan, nanti Kelurahan Pangongangan yang akan mengelola PKL di sini. Selain itu akan kita rapatkan dengan paguyuban yang ada di sini. Ini sesuai dengan arahan dan masukan Bapak Walikota Madiun untuk memprioritaskan warga pangongangan terlebih dahulu,” ungkapnya.

Sementara itu Walikota Madiun Sugeng Rismiyanto mengatakan, Pemkot Madiun selalu berusaha memberikan pelayanan kepada masyarakat supaya hidupnya lebih maju dan sejahtera. “Kata-kata lebih maju dan sejahtera itu tidak akan pernah habis, oleh karena itu upaya kita mengajak semua elemen masyarakat untuk memberi masukan apa yang kita lakukan, apa yang sedang kita lakukan, dan tentu saja memberikan kritik saran apa saja untuk peningkatan pembangunan yang menjadi tugas pokok Pemerintah Kota Madiun,” kata Walikota.

Sugeng juga mengingatkan agar dalam melaksanakan pekerjaan apapun selalu berangkat dari perencanaan yang matang dan dengan dasar hukum sehingga apabila ada persoalan maka bisa diselesaikan melalui jalur hukum.

“Dengan adanya pembangunan Taman Lalu Lintas Bantaran Kali Madiun ini, saya mohon yang mengambil pemanfaat atas pembangunan adalah masyarakat sekitarnya, harapannya semoga apa yang dibangun ini membawa kemanfaatan dan martabat bagi masyarakat sekitarnya,” ujar Walikota.

Bahkan Walikota juga meyakini bahwa Taman Lalu Lintas Bantaran Kali Madiun ini akan menjadi tempat wisata baru, sehingga diperlukan peningkatan-peningkatan di beberapa titik yang bsia didanaidengan CSR atau sponsor. Selain itu Taman ini juga bertujuan untuk menarik pembalap-pembalap liar untuk bisa menggunakan track balap yang ada.

“Membangun itu perkara mudah, tapi yang sulit yaitu pemanfaatan dan pemeliharaan atas suatu capaian yang telah dibangun ini maka ekses (dampak) negatif di minimalisir, ekses positifnya yaitu edukasi rekreasi dan peningkatan ekonomi didapatkan khususnya masyarakat di sekitarnya,” pungkas Walikota Madiun.
(nurdiono,lelly/diskominfo)

#100ThMadiun
#KotaKarismatikMadiun

KPPN Dinilai Bantu Akselerasi Program Pembangunan Madiun

MADIUN – Pemerintah Kota Madiun senantiasa melaksanakan kerja sama dan silaturahmi dengan berbagai instansi yang ada. Hal ini akan menjadi dorongan untuk percepatan pelaksanaan berbagai program yang ada di Pemkot Madiun.

Salah satunya dengan dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Madiun. Walikota Madiun Sugeng Rismiyanto, Senin (29/1/2018) menerima kunjungan Kepala KPPN Madiun Lydia K. Christyana di RuangTransit Balaikota Madiun.

Dalam sambut salam (greeting) kepada Kepala KPPN Madiun diutarakan Walikota Sugeng Rismiyanto, bahwa kehadiran KPPN Madiun di tengah-tengah semangat membangun masyarakat Kota Madiun yang sangat dirasakan manfaatnya. Karena dengan layanan prima yang cepat, tepat dan akuntabel KPPN Madiun akan sangat Membantu Pemerintah Kota Madiun dalam menjalankan akselerasi program-program pembangunan.

“Harapan saya kerja sama yang sudah baik ini kita tingkatkan yang lebih baik lagi. KPPN Madiun Smart dan luar biasa,” lanjut Walikota.

Di akhir kunjungan, dilakukan penyerahan cinderamata oleh Kepala KPPN Madiun Lydia K Christyana kepada Walikota Madiun Sugeng Rismiyanto.
(diskominfo)

#100ThKotaMadiun
#KotaKarismatikMadiun

Page 5 of 25« First...34567...1020...Last »




Call Center :
081 249 83 1266

LPPL RADIO SUARA MADIUN

Link