Buku Kesepakatan Pemeluk Agama Indonesia

Hasil Musyawarah Besar Pemuka Agama Untuk Kerukunan Bangsa yang Ditandatangani oleh

  1. Utusan Khusus Presiden RI untuk Dialog dan Kerjasama Antar Agama dan Peradaban
  2. Majelis Ulama Indonesia
  3. Persekutuan Gereja Indonesia
  4. Komisi Hubungan Antar-Agama dan Kepercayaan Konferensi Waligerja Indonesia
  5. Parisada Hindu Dharma Indonesia
  6. Dewan Penyantun Perwakilan Umat Buddha Indonesia
  7. Dewan Majelis Tinggi Agama Khonghucu

Ditandatangi di Jakarta 8-10 Februari 2018

Download (buku-kesepakatan-pemuka-agama-indonesia.pdf)

LAPORAN PERMOHONAN INFORMASI PPID UTAMA BULAN JANUARI 2018

 

              Bulan Januari Tahun 2018, PPID Utama Pemerintah Kota Madiun telah menerima permohonan informasi sebanyak 6 pemohon dan kesemuanya sudah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai karena sudah dipenuhi.

Berikut laporannya :

 

NO

TGL PERMOHONAN

NAMA

PEKER-JAAN

PERMOHONAN INFORMASI

TUJUAN

KEP/ JAWABAN

TANGGAL JAWABAN

1

05-Jan

Ilham Helmi Fauzi

Pelajar

Foto Acara Pekan Cukai Tembakau 2017

Dokumentasi pribadi

Sudah Ditindaklanjuti

05-Jan

2

08-Jan

Widarto Setiawan

Wiraswasta

Foto penyerahan bantuan janda perintis

Untuk pemeriksaan

Sudah Ditindaklanjuti

08-Jan

3

11-Jan

Yuli Rahma N

Karyawan Swasta

Peta Madiun dan Daftar Nama Instansi

Rapat Kinerja Gadai Emas BSM

Sudah Ditindaklanjuti

11-Jan

4

24-Jan

Putut Kristiawan

Karyawan Swasta

Perwal Jamkesmasta Kota Madiun

Kajian dan Sosialisasi LSM Walidasa

Sudah Ditindaklanjuti

30-Jan

5

29-Jan

Galoh Utomo

Mahasiswa

Data BTS di Kota Madiun dan Perda No. 06 Tahun 2013

Penelitian Skripsi

sudah ditindaklanjuti

29-Jan

6

29-Jan

Sigit Hari Wibowo

PNS

Foto Walikota Madiun dan Kepala KPPN

Arsip

sudah ditindaklanjuti

29-Jan

 

Merencanakan tulisan

Dalam menulis, baik itu straight news atau features, terkadang kita menjumpai kesulitan seperti misalnya:

  • Susah memulai tulisan
  • Tidak fokus
  • Terasa monoton atau
  • Struktur tidak teratur

read more…

Permohonan Informasi Data BTS di Kota Madiun dan Dasar Hukumnya

Pemohon informasi, Galoh Utomo, Senin (28/1/2018) mendatangi PPID Kota Madiun dalam rangka memohon data BTS di Kota Madiun beserta regulasinya terkait penelitiannya untuk bahan pemenuhan skripsinya. Pemohon diterima langsung oleh PPID Kota Madiun dan juga Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya TIK Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun, Eko Purnomo. Permohonan telah dipenuhi oleh PPID Kota Madiun saat itu juga.

Alur Pengujian Konsekuensi Informasi Publik

Dalam menetapkan informasi yang dikecualikan diperlukan adanya uji konsekuensi.

Pengujian konsekuensi itu dilakukan pada :

a. Sebelum adanya permohonan informasi;

b. Pada saat ada permohonan informasi; dan/atau

c. Atas perintah Majelis Komisioner.

Dalam pengujian konsekuensi harus jelas pertimbangan – pertimbangan menolak memberikan/ mengecualikan informasi. pertimbangan – pertimbangan tersebut meliputi antara lain dasar hukum, akibat yang timbul jika membuka/ memberikan informasi.

Berikut alur uji konsekuensi berdasarkan Perwal Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

Download (ALUR-UJI-KONSEKUENSI-INFORMASI-PUBLIK.pdf)

Kunjungan Kerja PPID Kota Madiun ke PPID Kabupaten Pacitan

Kepala Dinas Kominfo Kota Madiun, dan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Pacitan

MADIUN – Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memiliki fungsi pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Diharapkan dengan keberadaan PPID, masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu. read more…

Page 5 of 17« First...34567...10...Last »




Call Center :
081 249 83 1266

LPPL RADIO SUARA MADIUN

Link