Tingkatkan Kondusifitas, Kecamatan Taman Kumpulkan Pengusaha Kos dan Hotel

MADIUN – Pembangunan di Kota Madiun begitu pesat. Berbagai pusat perdagangan terus bermunculan. Terdapat pusat pendidikan dan fasilitas kesehatan yang mumpumi. Diresmikannya tol Ngawi-Kertosono semakin memudahkan akses informasi.

Apalagi, salah satu gerbang tol berada tak jauh dari kota pecel. Ini pastinya menarik warga daerah lain untuk berkunjung di Kota Madiun. Otomatis, banyak penduduk yang tinggal sementara di Kota Karismatik Madiun.

Hal ini tentunya berdampak baik. Namun, kondusifitas juga terancam seiring banyaknya pendatang. Upaya menjaga kondusifitas wajib terus digenjarkan. Seperti di Kecamatan Taman yang menggelar rapat koordinasi tiga pilar dengan pemilik kos dan hotel yang ada di wilayah kecamatan setempat.

‘’Dengan kordinasi yang terjalin baik, antisipasi gangguan keamanan dan ketertiban dapat segera terdeteksi,’’ tutur Camat Taman Doris Eko Prasetyo saat membuka rakor di aula Kantor Kecamatan Taman, Senin, (2/4/2018).

Keamanan dan ketertiban merupakan salah satu kebutuhan vital di masyarakat. Apalagi, terdapat ratusan kos dan puluhan hotel maupun penginapan lain yang berdiri diwilayah kecamatan Taman. Kamtibmas dapat terganggu jika kelewat banyak pendatang dengan berbagai latar belakang.

‘’Pendatang yang tinggal sementara ini pastinya dengan berbagai latar belakang. Makanya penting kami kumpulkan para pemilik kos dan hotel untuk berkoordinasi menjaga wilayah taman untuk tetap kondusif,’’ tuturnya.

Doris berharap pemilik kos dan hotel menjalin komunikasi lebih intensif dengan petugas di kelurahan. Tiga Pilar sebagai pelayan masyarakat pastinya akan membantu secara optimal menciptakan keamanan dan kenyamanan di masyarakat.

‘’Kalau tidak proaktif dengan petugas, pelayanan kami tentunya juga tidak dapat optimal,’’ ungkapnya.

Doris menambahkan pihaknya bakal menghimpun data mulai RT, RW dan kelurahan terkait penghuni baru. Langkah bakal dilaksanakan secara berkelanjutan hingga menyentuh seluruh wilayah Kecamatan Taman.

‘’Ini penting sebagai langkah antisipasi setiap kejadian yang mungkin muncul. Terutama yang berasal dari penghuni kos maupun hotel,’’ pungkasnya.

Lengkapnya data ini dapat membantu mendeteksi dan mengantisipasi masalah gangguan, keamanan, ketertiban warga daerah lain maupun WNA yang tinggal sementara. Selain itu, data juga untuk menjamin keberadaan orang asing agar dapat memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat.
‘’Ini juga untuk mendukung program bebas visa bagi beberapa negara yang sudah menjalin kerjasama dengan Indonesia,’’ pungkasnya. (nurdiono,adit,ayu/diskominfo)

#100ThMadiun
#KotaKarismatikMadiun

Optimalkan Tumbuh Kembang Balita, Pemkot Gembleng Petugas Posyandu

MADIUN – Kota Madiun bukan daerah agraris. Namun, karena didukung sarana dan prasarana penunjang distribusi dan akses pangan yang bagus, Kota Madiun tidak pernah mengalami kondisi kekurangan pangan. Selain itu, Pemkot Madiun melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan getol menjalankan program pemanfaatan lahan pekarangan di sekitar rumah dengan tanaman pangan yang familier disebut Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).

‘’KRPL untuk mendidik masyarakat dalam kemandirian pangan,’’ kata Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Ir. Muntoro Danardono saat memberikan arahan kepada 180 peserta Sosialisasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi untuk Posyandu se-Kota Madiun 2018, Selasa (3/4/2018).

Sosialisasi ini untuk memberikan wawasan konsumsi pangan beragam dan gizi seimbang bagi tumbuh kembang balita. Sasarannya, pengurus Posyandu. Ini penting lantaran petugas posyandu bersentuhan langsung dengan balita dan orang tua. Sedang, pemahaman gizi seimbang penting untuk perkembangan balita sebagai generasi penerus.

‘’Edukasi terkait keamanan pangan kita lakukan sejak dini, kalau sampai keliru akan fatal bagi perkembangan balita. Efeknya juga hingga jauh ke depan,’’ tegasnya.

Pemkot mendatangkan ahli gizi dan pangan sebagai pemateri. Muntoro berharap kegiatan tidak hanya sekedar sosialisasi. Namun, peserta dapat menyerap informasi yang disampaikan dari narsum dan menerapkan secara optimal.

‘’Bukan sekedar seremonial tapi dapat memberikan manfaat untuk pengurus Posyandu dalam menjaga gizi balita,’’ harapnya sembari menyebut direktur Akademi Gizi Surabaya dan Tim Teknis Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, DR. Andiyanto sebagai narsumnya.

Kegiatan sengaja menyasar tingkat posyandu. Tujuannya, kewaspadaan pangan dan gizi diharapkan sedini mungkin untuk disampaikan warga yang mempunyai balita. Harapannya, balita di Kota Madiun dapat tumbuh kembang secara optimal. Pemkot pastinya terus berupaya melakukan pencegahan dan menanggulangi kerawanan pangan dan gizi di Kota Madiun.
(nurdiono,adit /diskominfo)

#100ThMadiun
#KotaKarismatikMadiun

“Retno Dumilah Krida” Getarkan TMII

JAKARTA – Semangat juang Retno Dumilah menggetarkan panggung Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Dengan gagah berani, pahlawan dari Kota Madiun itu melawan perlakuan sewenang-wenang Mataram. Meski dengan jumlah pasukan terbatas, Retno Dumilah pantang menyerah.

Dengan segenap tenaga, Retno Dumilah menghadang pasukan Kerajaan Mataram yang hendak menyerang. Karena kegigihannya, putri Raden Ronggo Jumeno itu memenangkan pertarungan. Pasukan Mataram berhasil dipukul mundur dari Madiun.

Kisah di atas merupakan penggalan dalam Pagelaran Tari Daerah dan Teater Tradisi Cerita “Retno Dumilah Krida” yang terlaksana di Anjungan Jawa Timur Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Minggu (1/4).

Kegiatan dalam rangka promosi wisata Kota Madiun itu tak hanya menampilkan seni drama. Tapi juga tari khas Madiun yang baru di-launching awal tahun 2018. Yakni, Tari Kembang Setaman. Juga pakaian khas daerah Madiun.

Walikota Madiun Sugeng Rismiyanto menuturkan, perlu dukungan semua pihak untuk mengembangkan destinasi wisata di Kota Madiun. “Menggali kearifan lokal dan memberdayakan semua potensi yang ada,” ujarnya saat memberikan sambutan dalam acara tersebut.

Menurut Sugeng, menghasilkan produk wisata membutuhkan proses yang panjang. Juga diperlukan koordinasi kepada pihak-pihak yang ahli di bidangnya. Karena itu, dia mengharapkan adanya masukan-masukan untuk meningkatkan potensi Madiun.

Sementara itu, Ketua Paguyuban Madiun (Paguma) Djoko Pramono mengapresiasi kinerja pemerintahan Madiun saat ini. “UMKM, tata kota, dan pendidikan semakin maju,” ungkapnya.

Djoko menuturkan, hampir 3 ribu orang Madiun yang berdomisili di Jabodetabek. Meski jauh, mereka tetap memantau perkembangan kampung halamannya. Dia berharap, pemerintahan ke depan semakin baik lagi.

Tak hanya pagelaran seni tari dan teater saja. Kegiatan juga diisi dengan pameran stan UMKM khas Madiun. (aJAKARTA – Semangat juang Retno Dumilah menggetarkan panggung Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Dengan gagah berani, pahlawan dari Kota Madiun itu melawan perlakuan sewenang-wenang Mataram. Meski dengan jumlah pasukan terbatas, Retno Dumilah pantang menyerah.

Dengan segenap tenaga, Retno Dumilah menghadang pasukan Kerajaan Mataram yang hendak menyerang. Karena kegigihannya, putri Raden Ronggo Jumeno itu memenangkan pertarungan. Pasukan Mataram berhasil dipukul mundur dari Madiun.

Kisah di atas merupakan penggalan dalam Pagelaran Tari Daerah dan Teater Tradisi Cerita “Retno Dumilah Krida” yang terlaksana di Anjungan Jawa Timur Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Minggu (1/4).

Kegiatan dalam rangka promosi wisata Kota Madiun itu tak hanya menampilkan seni drama. Tapi juga tari khas Madiun yang baru di-launching awal tahun 2018. Yakni, Tari Kembang Setaman. Juga pakaian khas daerah Madiun.

Walikota Madiun Sugeng Rismiyanto menuturkan, perlu dukungan semua pihak untuk mengembangkan destinasi wisata di Kota Madiun. “Menggali kearifan lokal dan memberdayakan semua potensi yang ada,” ujarnya saat memberikan sambutan dalam acara tersebut.

Menurut Sugeng, menghasilkan produk wisata membutuhkan proses yang panjang. Juga diperlukan koordinasi kepada pihak-pihak yang ahli di bidangnya. Karena itu, dia mengharapkan adanya masukan-masukan untuk meningkatkan potensi Madiun.

Sementara itu, Ketua Paguyuban Madiun (Paguma) Djoko Pramono mengapresiasi kinerja pemerintahan Madiun saat ini. “UMKM, tata kota, dan pendidikan semakin maju,” ungkapnya.

Djoko menuturkan, hampir 3 ribu orang Madiun yang berdomisili di Jabodetabek. Meski jauh, mereka tetap memantau perkembangan kampung halamannya. Dia berharap, pemerintahan ke depan semakin baik lagi.

Tak hanya pagelaran seni tari dan teater saja. Kegiatan juga diisi dengan pameran stan UMKM khas Madiun. (irs)

 

Tol Ngawi-Kertosono Dibuka, Sejumlah Potensi Mengemuka

MADIUN – Jalan Tax On Location (TOL) Ngawi-Kertosono resmi dibuka. Peresmian jalan tol sepanjang 87 kilometer itu dilakukan langsung Presiden Jokowi, Kamis (29/3/2018). Berbagai manfaat mengemuka pastinya. Walikota Madiun Sugeng Rismiyanto menghimbau masyarakat untuk segera bersiap.

‘’Dengan diresmikannya jalan tol ini pastinya membawa dampak postif. Ada efisiensi waktu dan biaya. Ini pastinya berpengaruh pada perputaran ekonomi ke depan,’’ kata walikota disela peresmian.

Harga barang kebutuhan yang didatangkan dari luar daerah pastinya bakal lebih murah seiring dengan cepatnya akses. Ini menjadi keuntungan tersendiri. Belum lagi masalah efisiensi waktu. Jarak tempuh semakin singkat. Surabaya-Madiun diperkirakan dapat ditempuh dalam tiga jam. Padahal, sebelumnya hingga lima-enam jam.

‘’Efisiensi ini penting untuk turut menekan inflasi khususnya di Kota Madiun,’’ ungkapnya.

Masyarakat, lanjut walikota, harus bersiap. Sebab, keberadaan tol ini diprediksi juga bakal mendongkrak tingkat kunjungan di Kota Madiun. Apalagi, salah satu pintu tol berada tak jauh dari kota pecel. Hanya sekitar 15 menit perjalanan. Kota Madiun dipastikan menjadi salah satu kota transit.

‘’Banyak potensi yang muncul. Mulai tempat peristirahatan hingga tempat kuliner dan oleh-oleh. Ini harus segera ditangkap masyarakat sebagai peluang,’’ imbuhnya.

Industri kecil dan wisata di Kota Madiun harus terus didongkrak. Tentu tidak mudah. Butuh kerja bersama. Ini, kata dia, selaras dengan instruksi presiden.

‘’Seperti yang disampaikan bapak presiden, daerah yang terlambat akan tertinggal. Tentu ini harus disikapi serius,’’ ujarnya.

Presiden RI Joko Widodo menyebut dunia sudah menapaki era modern sekarang ini. Negara yang lamban bakal tertinggal. Kemudahan infrastruktur merupakan salah satu pondasi penting mengejar perkembangan dunia yang semakin pesat.

‘’Akses tol ini merupakan investasi infrastruktur. Terdapat manfaatnya bersar ke depannya. Ini penting untuk menunjang tuntutan dunia yang selalu mengedepankan kecepatan,’’ ungkapnya.

Tol Ngawi-Kertosono ini merupakan bagian trans Jawa. Dimulai di Merak hingga Banyuwangi. Jokowi menargetkan tol Merak-Pasuruan sudah tersambung akhir 2018 nanti. Sedang, di 2019 tol sudah benar-benar tersambung hingga Banyuwangi.

‘’Setelah ini (trans Jawa) selesai, pemerintah daerah harus segera mengintegrasikan dengan kawasan industri, kawasan produksi, dan kawasan-kawasan potensi lain. Harapannya, perekonomian semakin tumbuh ke depan,’’ tegasnya.

Peresmian juga dihadiri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Mochamad Basuki Hadimoeljono, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Jatim Soekarwo, dan sejumlah pejabat daerah sekitar. (ws hendro,agi/diskominfo)

#100thMadiun
#KotaKarismatikMadiun

Pj Sekda Sambut Tim Penilai Kantor Pelayanan Terbaik

MADIUN – Kerja sama apik Pemkot Madiun dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Nasional (KPPN) setempat berbuah manis. KPPN Madiun berhasil masuk lima besar KPPN terbaik setanah air. Capaian itu menarik tim juri penilaian kantor pajak pelayan terbaik dari Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan untuk datang meninjau langsung, Kamis (29/3/2018).

Walikota Madiun melalui Pj Sekda Rusdiyanto mengapresiasi kinerja apik KPPN Madiun tersebut. Bukan hanya karena capaian lima terbaik. Namun, juga lantaran totalitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pemerintah daerah tentunya.

‘’KPPN cukup kooperatif dan aktif dengan mendatangi, mengundang, dan berkoordinasi. Ini penting demi pelayanan yang optimal,’’ kata Pj Sekda saat peninjauan tim juri di aula Piet Harjono KPPN Madiun.

KKPN Madiun tidak hanya masuk kategori lima besar. Namun, KKPN juga berhasil mendulang nilai terbaik kedua dari 182 KPPN di tanah air. Empat lainnya diraih KPPN Gorontalo, Tanjung Pandang, Klaten dan KPPN Jakarta VI. Lima KPPN ini dinilai langsung dalam pelayanan dan inovasi yang kemudian dipilih tiga terbaik.

Beberapa inovasi KPPN Madiun terbukti untuk memudahkan mitra kerja. Ini tak lebih untuk bersama-sama mengawal APBN dalam membangun Indonesia. Khususnya, wilayah satuan kerja KPPN Madiun.

‘’KPPN tidak bisa bekerja sendiri, pasti ada sinergi dan kerjasama dari mitra kerja terkait. Karena pelayanan tak terlepas dari masukan mitra kerja untuk kemudian diwujudkan,’’ tutur Kakanwil Direktoral Jendral Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur Wiwin Istanti.

Kedatangan tim juri penilai kantor pelayanan terbaik di KPPN Madiun disambut dengan penampilan tari Beksan Parisuko. Tarian khas Kota Madiun yang menjadi salah satu ikon Kota Madiun ini cukup menghibur. Terutama tim Juri yang terdiri dari Indra Soeprapto, Syafriadi, Gunawan, dan Suharso dari Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan. (adit,luki,iko/diskominfo)

#100ThMadiun
#KotaKarismatikMadiun

Lapas Klas I Madiun Berganti Pimpinan, Pemkot Siap Terus Beri Dukungan

MADIUN – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Madiun resmi berganti pucuk pimpinan, Kamis (29/3/2018). Kepala Lapas Wahid Husen resmi digantikan Suharman. Tugas besar Kalapas anyar tersebut menanti ke depan. Salah satunya, tentu dapat memberikan pembinaan bagi penghuni agar dapat diterima dan kembali berdaya di masyarakat.

Wakil Walikota Madiun Armaya mengatakan abdi negara dan abdi masyarakat sama-sama mengemban tugas besar sekaligus mulia. Selalu dituntut dapat mengembangkan dan melaksanakan tugas dengan baik dalam memberikan pelayanan kepada negara maupun masyarakat.

Terkhusus abdi masyarakat di Lapas, tugas semakin besar. Petugas tidak hanya dituntut mampu memberikan ketenangan dan ketentraman bagi warga binaan. Namun, juga dapat memberikan pembinaan agar berdaya dan dapat diterima kembali dalam masyarakat.

‘’Menjadi Kepala Lapas itu tidak mudah. Saya ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi tingginya atas pelayanan dan pengabdian yang terbaik kepada bangsa dan negara utamanya di Lapas kelas 1 Madiun,’’ paparnya sembari menyebu selamat bertugas bagi Kalapas baru saat pisah sambut di aula Lapas Jalan Yos Sudarso, Kamis pagi.

Kepala Lapas Suharman menyebut bakal terus melanjutkan dan mengembangkan program kerja yang sudah berjalan. Suharman mengaku tertantang dengan tugas baru di Lapas Klas I Kota Madiun. Dia berharap kerja sama terus dapat ditingkatkan.

‘’Sehebat-hebatnya pimpinan tanpa dukungan pihak terkait tentunya akan kesulitan dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Jempol saya ini hebat tetapi tanpa kelingking dan jari lainnya tidak akan bisa mengangkat kertas,’’ canda Suharman menganalogikan.

Sementara itu Wahid Husen yang mendapat jabatan baru sebagai Kepala Lapas Suka Miskin Bandung mengaku terkesan selama bertugas di Kota Madiun. Baik dengan kota maupun masyarakat dan intansi pemerintahannya. Sebab, sinergitas terjalin baik. Saling bahu membahu dan bekerja sama.

‘’Masyarakat Kota Madiun salah satu masyarakat paling ramah yang saya jumpai. Ini memberikan kesan tersendiri tentunya, ungkapnya sembari mengucapkan permohonan maaf atas segala kesalahan dan kekurangan selama bertugas

Kepala Divisi Kementrian Hukum dan HAM Kanwil Jawa Timur Krismono berharap pejabat Lapas Klas I yang baru untuk melanjutkan karya karya pejabat sebelumnya.

‘’Tugas berat menanti. Apalagi, Lapas Madiun dipersiapkan untuk wilayah bebas korupsi. Namun, dengan pengalaman pejabat baru ini pastinya segera dapat beradaptasi dan dapat melaksanakan sejumlah pekerjaan yang belum sempat terselesaikan,’’ tegasnya sembaru menyebut optimis Lapas Kelas I Madiun bakal meraih zona bebas korupsi ke depan.

Dalam pisah sambut tersebut turut hadir pula ketua DPRD Istono, segenap Forkopimda, serta Kepala UPT wilayah Kanwil kemenhumkam se-Jawa Timur. (tia,dhevit,ayu/diskominfo)

#100ThMadiun
#KotaKarismatikMadiun

Walikota Minta BUMD Cari Peluang Usaha di Luar APBD Agar Kian Bekembang

MADIUN – Potensi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) cukup besar. Salah satunya, sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun dalam penyelenggaraan kemanfaatan bagi masyarakat. Selain itu, BUMD juga memiliki peran dalam mewujudkan kemakmuran dan perekonomian daerah.

Dalam menunjang itu, Walikota Madiun Sugeng Rismiyanto menyampaikan, Pemerintah daerah terus berusaha mewujudkan Kota Madiun yang amandan kondusif sebagai upaya memberikan kemudahan usaha BUMD.

‘’Lakukan percepatan usaha BUMD, cari apa yang bisa dilakukan yang tidak bertumpu pada APBD. Ini penting karena pembangunan tidak dapat hanya mengandalkan DAU (dana alokasi umum) atau DAK (dana alokasi khusus),’’ pesan walikota saat pembinaan karyawan BUMD di Ruang 13, kamis (29/3/2018)

Saat ini, kata dia, BUMD dihadapkan tantangan yang cukup berat. Perkembangan dunia usaha sudah semakin pesat. Artinya, BUMD tengah menghadapi persaingan bisnis. Tak heran, BUMD terus dituntut untuk selalu kreatif dan mencari pilihan strategi bisnis yang tepat.

‘’Hidup itu pilihan, pilihan itu keputusan, dan keputusan adalah prinsip. Dimana prinsip itu harus dipegang teguh. Dalam konteks ini tentu pengelola BUMD. Bagaimana BUMD yang merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam dunia usaha mampu memberikan fasilitas dan manfaat kepada masyarakat,’’ ujarnya.

Pemkot sengaja mengundang pakar pengembangan BUMD untuk pembinaan. Salah satunya, dari Biro Administrasi Perekonomian Bagian Perencanaan Pengembangan Kelembagaan BUMD Provinsi Jawa Timur. Pembinaan dilakukan menyeluruh. Mulai pengelolaan usaha hingga pemahaman aturan mainnya. Salah satunya, PP 54/2017 tentang BUMD.

Herlina Rahmawati, pemateri, menyebut persaingan dunia usaha sudah semakin ketat. Tak heran, pengelola dituntut untuk terus kreatif dan inovatif. Tak terkecuali BUMD.

‘’Seperti yang dikemukakan bapak Walikota, BUMD harus mandiri agar dapat mencari kegiatan diluar APBD,’’ ujarnya.

Dia juga menyarankan agar bank Perkreditan rakyat (BPR) yang masih berbentuk Perusahaan Daerah (PD) untuk diubah menjadi Perseroan Terbatas (PT). Ini penting agar dapat menggandeng pihak ketiga sebagai salah satu upaya mencari tambahan modal. Selain itu pendirian BUMD diharap tidak asal. Namun, harus menyesuaikan kebutuhan daerah.

‘’Harapannya, agar BUMD terus berkembang. Tidak hanya bertahan satu dua tahun kemudian colaps. Jadi harus melalui analis terlebih dahulu. Mulai mengenai investasi hingga keberlangsungan usaha BUMD ke depannya,’’ katanya. (lelly,nurdiono/diskominfo)

#100ThMadiun
#KotaKarismatikMadiun

Peningkatan PAD Hingga Turunnya Dana Perimbangan Warnai LKPj Walikota 2017

 
MADIUN – Kota Madiun cukup produktif tahun lalu. Buktinya, pendapatan asli daerah (PAD) kota pecel meningkat selama 2017. PAD tercatat Rp 230 miliar atau naik 32,96 persen dibanding tahun sebelumnya. Artinya, pemkot cukup optimal dalam pengelolaan sumber pendapatan yang ada.  
 
‘’Hampir semua target terpenuhi. Termasuk PAD kita yang meningkat dari tahun ke tahun,’’ kata Wakil Walikota Armaya usai rapat paripurna penyampaian nota pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Madiun tahun 2017 di DPRD setempat, Rabu (28/3/2018).
 
Peningkatan PAD ini penting untuk mendongkrak APBD Kota Madiun ke depan. Namun, Armaya berharap capaian tidak disikapi berlebih. Sebaliknya, wajib menjadi pelecut semangat untuk lebih baik lagi ke depan. 
 
‘’PAD ini harus terus ditingkatkan. Semakin daerah mandiri semakin tidak bergantung kepada pemerintah pusat,’’ ujarnya.
 
Namun diakuinya, pendapatan daerah secara keseluruhan mengalami penurunan kendati PAD meningkat tajam. Pendapatan daerah sepanjang 2017 menurun 4,08 persen jika dibanding 2016 lalu. Realisasi pendapatan daerah 2016 sebesar Rp 998,2 miliar. Besaran ini turun menjadi Rp 957,4 miliar di 2017. 
 
Armaya menyebut terdapat beberapa faktor. Salah satunya, menurunnya dana perimbangan dari pemerintah pusat. Khususnya dana alokasi umum (DAU). Dana perimbangan turun dari Rp 717,5 miliar menjadi Rp 638,9 miliar. Begitu juga pendapatan sah lain-lain yang terjun bebas dari Rp 107,4 miliar menjadi Rp 88 miliar. 
 
‘’Dana perimbangan dan lain-lain pendapatan sah menjadi kewenangan sepenuhnya pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya menerima dan melaksanakan. Makanya, PAD ini yang harus terus ditingkatkan agar tidak terlalu bergantung pada pemerintah pusat,’’ ungkapnya.
 
Pj Sekda Rusdiyanto menyebut adanya penurunan realisasi belanja daerah sebesar 7,42 persen dibanding tahun sebelumnya. Penurunan penyerapan ini juga lantaran berbagai hal. Mulai adanya efisiensi dalam pelaksanaan lelang dan efisiensi belanja pegawai hingga belum terlaksananya sejumlah program kegiatan. Salah satunya, proyek gedung DPRD dan program e-raport.  
 
‘’Banyak faktor yang mempengaruhi. Termasuk masih adanya rasa trauma sejumlah pejabat sehingga takut melaksanakan program. Ini yang menjadi salah satu fokus kami ke depan,’’ tegsanya. 
 
Kendati serapan menurun, bukan berarti sejumlah program di organisasi perangkat daerah (OPD) tak maksimal. Rusdi tunjuk bukti adanya peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur. Capaian angka melek huruf usia 15 tahun keatas mencapai 100 persen. Artinya tidak ada warga Kota Madiun yang buta huruf di atas usia 15 tahun. 
 
Begitu juga dengan urusan kesehatan yang mengalami peningkatan angka harapan hidup mencapai 72,49. Sedang, urusan infrastruktur terjadi peningkatan jalan kondisi baik sebesar 0,17 persen. Kondisi jalan baik di Kota Madiun mencapai 92,58 persen. 
 
‘’Prinsipnya, pemerintah terus mengoptimalkan setiap potensi yang ada demi kesejahteraan masyarakat,’’ pungkasnya.
 
Wakil ketua DPRD Kota Madiun Didik Yulianto menyebut pihaknya bakal mempelajari terlebih dahulu laporan pertanggungjawaban walikota tersebut. Pihaknya langsung membentuk panitia khusus (pansus). 
 
‘’Secara umum laporan sudah lengkap dan rinci. Tetapi pastinya kami tidak ingin ada yang terlewat. Makanya perlu ditindaklanjuti ketahapan pansus,’’ tegasnya. (wshendro,agi/diskominfo)

Tingkatkan Nilai Investasi, Pemkot Permudah Proses Perizinan

MADIUN – Kemudahan dan kecepatan pengurusan ijin usaha menjadi salah satu faktor penentu tumbuhnya investasi suatu daerah. Hal ini direspon cepat Dinas Penanaman Modal PTSP Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun dengan menggelar sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada calon investor. Ini sesuai dengan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal 13/2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas penanaman Modal.

Walikota Madiun Sugeng Rismiyanto mengaku perlu adanya langkah mempercepat peningkatan investasi di Kota Madiun. Dia mengajak OPD lingkup Pemkot Madiun untuk melihat potret perkembangan Kota Madiun beberapa tahun sebelumnya. Ini penting sebagai evaluasi untuk mengetahui apa yang bisa ditingkatkan.

‘’Setelah melakukan perencanaan, perlu sekiranya melihat peluang apa saja yang dapat dikembangkan. Setelah itu baru kita tawarkan kepada investor,’’ pesannya saat membuka sosialisasi kebijakan penanaman modal di ballroom Suncity Hotel, Selasa (27/3/2018).

Lebih lanjut Walikota mengatakan angka pertumbuhan ekonomi di Kota Madiun sejatinya sudah diatas nilai nasional. Namun, beliau berharap ini tidak membuat OPD terlena. Sebab, tidak menjadi jaminan untuk memprediksi tren investasi ke depan. Banyak faktor yang mempengaruhi. Selain peluang, trust atau kepercayaan investor kepada pemerintah juga berperan penting.

‘’Saya optimis ada investor yang ingin menanamkan nilai usahanya di Kota Madiun tiap tahun. Ini yang menjadi keharusan untuk mempersiapkan langkah apa saja menyambut itu. Salah satunya, kemudahan dan kecepatan dalam melakukan proses perizinan usaha ini,’’ tekan Sugeng Rismiyanto.

Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP, Koperasi, dan Usaha Mikro Harum Kusumawati mengatakan pihaknya terus berupaya mempermudah proses perizinan agar lebih menarik investor. Salah satunya, dengan meniadakan izin prinsip. Ini sesuai dengan aturan main terbaru. Izin prinsip ini, lanjutnya, menjadi pendaftaran penanaman modal. Aturan anyar tersebut juga membedakan lokasi dan bidang usaha. Artinya, pelaku usaha yang tidak memerlukan lokasi langsung dapat melakukan usahanya.

‘’Prinsipnya, peraturan ini memberikan kemudahan dan kecepatan dalam pengurusan perizinan,’’ paparnya.

Dalam peraturan ini, tambahnya, juga terdapat pelimpahan wewenang. Perijinan sebelumnya harus mendapatkan persetujuan walikota. Wewenang sudah diberikan kepada Dinas Penanaman Modal PTSP Koperasi dan Usaha Mikro saat ini.

‘’Kemudahan lainnya yang diberikan untuk menarik investor yakni adanya SPIPISE, dimana investor dari luar kota tidak perlu datang langsung untuk mengurus perizinan melainkan bisa secara online,’’ tandasnya.

Pemkot juga mengundang Direktur Pelayanan Aplikasi BPKM Iwan Suryana untuk memperdalam penjelasan mengenai peraturan baru perijinan dengan tema meminimalkan penggunaan kertas di era digital tersebut. (lelly,luki,iko/diskominfo)

#100ThMadiun
#KotaKarismatikMadiun

Page 4 of 34« First...23456...102030...Last »




Call Center :
081 249 83 1266

LPPL RADIO SUARA MADIUN

Link