Permohonan Informasi Data BTS di Kota Madiun dan Dasar Hukumnya

Pemohon informasi, Galoh Utomo, Senin (28/1/2018) mendatangi PPID Kota Madiun dalam rangka memohon data BTS di Kota Madiun beserta regulasinya terkait penelitiannya untuk bahan pemenuhan skripsinya. Pemohon diterima langsung oleh PPID Kota Madiun dan juga Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya TIK Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun, Eko Purnomo. Permohonan telah dipenuhi oleh PPID Kota Madiun saat itu juga.

Alur Pengujian Konsekuensi Informasi Publik

Dalam menetapkan informasi yang dikecualikan diperlukan adanya uji konsekuensi.

Pengujian konsekuensi itu dilakukan pada :

a. Sebelum adanya permohonan informasi;

b. Pada saat ada permohonan informasi; dan/atau

c. Atas perintah Majelis Komisioner.

Dalam pengujian konsekuensi harus jelas pertimbangan – pertimbangan menolak memberikan/ mengecualikan informasi. pertimbangan – pertimbangan tersebut meliputi antara lain dasar hukum, akibat yang timbul jika membuka/ memberikan informasi.

Berikut alur uji konsekuensi berdasarkan Perwal Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

Download (ALUR-UJI-KONSEKUENSI-INFORMASI-PUBLIK.pdf)

Kunjungan Kerja PPID Kota Madiun ke PPID Kabupaten Pacitan

Kepala Dinas Kominfo Kota Madiun, dan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Pacitan

MADIUN – Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memiliki fungsi pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Diharapkan dengan keberadaan PPID, masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu. read more…

Walikota: Capaian Prestasi Salah Satu Tolak Ukur Tingkat Pelayanan OPD

 

MADIUN – Kinerja aparatur sipil negara (ASN) sebagai pelayanan masyarakat wajib terukur. Hasil kerja juga harus dapat dibuktikan dengan raihan penghargaan. Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan instasi pendidikan serta kesehatan Pemkot Madiun membuktikan kinerja masing-masing dengan mendapat sejumlah penghargaan dibidang pelayanan publik. Harapannya sama, memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

‘’Pemerintah merupakan pelayanan masyarakat. Pelayanan ini yang harus terus ditingkatkan,’’ kata walikota Sugeng Rismitanto saat apel kerja, Senin (8/1).

Dua instansi pendidikan di kota pecel berhasil meraih pemenang kompetisi inovasi pelayanan publik. Yakni, SDN 2 Mojorejo sebagai pemenang pertama tingkat Kota Madiun sekaligus terbaik pertama tingkat provinsi. Sedang, SDN 5 Madiun Lor menjadi pemenang kedua kompetisi serupa serta terbaik ketujuh tingkat provinsi. RSUD Kota Madiun turut menorehkan prestasi dengan meraih terbaik keempat Kelompok Budaya Kinerja (KBR) se-Jatim. Tiga instasi lain juga mengukir prestasi dalam bidang unit pelayanan publik terbaik lingkup Pemkot Madiun. Yakni, Dinas Kesehatan dan KB sebagai terbaik pertama, Dinas Kominfo sebagai terbaik kedua, dan Disbudparpora terbaik ketiga.

‘’Ini wajib terus dikembangkan dan ditingkatkan. Dinas dan unit pelayanan publik tentu menjadi garda didepan untuk mencapai ini semua,’’ ungkap beliau sembari menyebut capaian merupakan tolak ukur tingkat pelayanan.

Penghargaan, lanjutnya, merupakan wujud keinginan bersama untuk senantiasa berbuat kreatif dan inovatif. Artinya, OPD tidak pasif. Tidak hanya melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing. Namun, harus terus menciptakan inovasi baru khususnya dibidang pelayanan. Masyarakat sebagai objek yang dilayani harus semakin merasakan manfaatnya. Mulai merasakan berbagai kemudahan, kecepatan pelayanan, hingga ketepatan. Kesalahan harus terus semakin diminimalkan.

‘’Apalagi dengan sistem remunerasi seperti sekarang ini. Semuanya berbasis kenerja. Harusnya lebih baik dan baik lagi,’’ tegas beliau.

Walikota menegaskan tidak akan tinggal diam. Pengawasan bakal terus dilakukan. Beliau bakal memantau langsung sampai tingkat bawah. Pun, sudah mulai dilakukan. Sejumlah OPD dikunjungi. Bukan sekedar meninjau. Namun, memeriksa langsung. Mulai kinerja hingga kebersihan. Loker dan laci diperiksa. Walikota tak membantah banyak berkas yang semerawut. Beliau mengisntruksikan agar segera dirapikan. Sebab, administrasi penting bagi pemerintahan. Sejumlah berkas tersebut merupakan bagian dari bukti administrasi.

‘’Kedisiplinan bukan hanya soal tepat datang. Bagaimana cara menjaga kebersihan merupakan salah satu bentuk kedisiplinan. Paling tidak disiplin dalam menjaga kesehatan,’’ pungkas beliau. (agi/diskominfo)

read more…

Informasi Yang Dikecualikan

Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pengecualian informasi harus didasarkan pada pengujian konsekuensi.

 

Pengujian Konsekuensi dapat dilakukan :

  1. Sebelum adanya permohonan informasi publik.
  2. Pada saat adanya permohonan informasi publik.
  3. Pada saat penyelesaian sengketa informasi publik.

 

Informasi publik yang dikecualikan paling sedikit memuat :

  • Jenis klasifikasi informasi yang dikecualikan
  • Identitas pejabat PPID yang menetapkan
  • Badan publik
  • Jangka waktu pengecualian
  • Alasan pengecualian
  • Tempat dan tanggal pengecualian 

 

 

Informasi publik yang dikecualikan meliputi :

I. Informasi yang bisa menghambat proses penegakan hukum. 

Yaitu informasi yang dapat :

  1. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana ;
  2. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana ;
  3. Mengungkap data intelijen kriminal dan rencana – rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transaksional ;
  4. Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya;
  5. Membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.

II. Informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat.

III. Informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu :

  1. Informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
  2. Dokumen tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
  3. Jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahaan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;
  4. Gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;
  5. Data prakiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
  6. Sistem persandian negara; dan/atau
  7. Sistem intelijen negara.

IV. Informasi yang dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.

V. Informasi yang dapat mengganggu ketahanan ekonomi nasional.

  1. Rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;
  2. Rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan paja, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;
  3. Rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;
  4. Rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;
  5. Rencana awal investasi asing proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan atau
  6. Hal – hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.

VI. Informasi yang dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri.

  1. Posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negoisasi internasional;
  2. Korespondensi diplomatik antar negara
  3. Sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau
  4. Perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.

VII. Informasi yang dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang.

VIII. Informasi yang dapat mengungkapkan rahasia pribadi.

  1. Riwayat dan kondisi anggota keluarga;
  2. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang;
  3. Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
  4. Hasil – hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan sesorang; dan/atau
  5. Catatan yang menyangkut pribadi sesorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

IX. Memorandum atau surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan.

X. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang – Undang.

 

Page 4 of 20« First...23456...1020...Last »




Call Center :
081 249 83 1266

LPPL RADIO SUARA MADIUN

Link