Beragam Inovasi Jadi Kekuatan Banjarejo di Lomba Gotong Royong Tingkat Provinsi

MADIUN – Gotong royong menjadi nilai-nilai yang tak pernah henti digaungkan oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Dengan semangat gotong royong, maka persatuan dan kesatuan masyarakat tidak akan mudah goyah.

Tahun ini, Kota Madiun mendapatkan kepercayaan sebagai nominasi lomba gotong royong kelurahan terbaik tingkat Provinsi Jatim 2018. Tim penilai lapangan dari Pemprov Jatim pun terjun untuk pemeriksaan lebih lanjut. Salah satunya seperti di Kelurahan Banjarejo, Kamis (12/4).

Dalam kegiatan tersebut, Walikota Madiun Sugeng Rismiyanto hadir memberikan sambutan dan ucapan selamat datang kepada tim penilai dari Pemprov Jatim. Hadir pula Wakil Walikota Madiun Armaya, Kepala DPRD Kota Madiun Istono, dan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Madiun Sri Ismah Sugeng Rismiyanto.

‘’Kejuaraan dan penghargaan bukan suatu tujuan. Inilah yang menjadi garis utama di Kota Madiun menciptakan gotong royong serta persatuan dan kesatuan di semua lini,’’ ujar Sugeng dalam sambutannya.

Dalam lomba gotong royong, Madiun bersaing dengan Surabaya, Probolinggo, dan Blitar. Ada empat kriteria penilaian. Yaitu, bidang lingkungan, lembaga kemasyarakatan, ekonomi, serta sosial budaya dan keagamaan.

Dalam kesempatan itu, Sugeng juga mengingatkan kepada tim Kelurahan Banjarejo. Yakni, agar berupaya semaksimal mungkin meningkatkan nilai-nilai gotong royong di masyarakat. Juga, tak ragu untuk menerima kritik demi kebaikan bersama. ‘’Sehingga, gotong royong bukan sesuatu yang dipaksakan, tapi tumbuh dari kesadaran masyarakat sendiri,’’ imbuhnya.

Harapan yang sama juga diungkapkan oleh Lurah Banjarejo Sukardjono. ‘’Setelah penilaian ini, gotong royong di lingkungan Kelurahan Banjarejo terus meningkat,’’ tuturnya.

Sukardjono optimis Kelurahan Banjarejo mampu menjadi juara. Sejumlah inovasi menjadi unggulan di lingkungan tersebut. Antara lain, kebun kejujuran, komposter, jimpitan, bank sampah, kebun sayur organik, satgas narkoba, posyandu, hingga sejumlah home industry.

Sementara itu, Ketua Tim Penilai Lapangan Rosmiati mengungkapkan bahwa inovasi merupakan salah satu poin terbesar dalam penilaian. Dia juga mengapresiasi Kota Madiun mampu menjadi nominator dalam lomba tersebut. ‘’Ini menunjukkan nilai-nilai gotong royong masih terjaga di kota ini,’’ terangnya.

Dalam penilaian lapangan, tim akan memeriksa kecocokan dari pemaparan yang sudah disampaikan dalam laporan Kelurahan Banjarejo kepada panitia. ‘’Sejauh mana program itu berguna bagi masyarakat dan mampu membantu program pemerintah,’’ tambahnya. (dhevit, irs)

#100ThMadiun
#KotaKarismatikMadiun

PN Kota Madiun Berganti Pucuk Nahkoda, Djoenaidi Promosi ke Ibu Kota

MADIUN – Alih tugas dan jabatan merupakan dinamika suatu organisasi yang wajar dilakukan. Tujuannya, bukan hanya penyegaran iklim organisasi. Namun, juga untuk memaksimalkan produktifitas pejabat yang bersangkutan.

Seperti Mochamad Djoenaidi, Ketua Pengadilan Negeri (PN) Madiun yang kini mendapat mandat baru sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pelepasan mantan PN Kota Madiun tersebut berlangsung khidmat nan haru di ruang Bima Hotel Aston, Madiun (12/4/2018).

Wakil Ketua PN Madiun Sutopo Mulyono mengatakan pelepasan sebagai ungkapan terima kasih atas kepemimpinan Mochamad Djoenaidi selama ini. ‘’Selamat bertugas di tempat yang baru, dan terima kasih atas arahan, bimbingan selasa masa-masa kepemimpinan bapak,’’ ungkapnya.

Sutopo menyebut dibawah kepemimpinan Mochamad Djoenaidi, PN berhsail mendapat Juara I sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) tingkat Nasional. Ini, lanjutnya, merupakan bukti nyata kepemimpinan mantan ketua PN Madiun tersebut.

SIPP merupakan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara terkait proses pendaftaran perkara, biaya perkara, informasi susunan majelis hakim, jadwal persidangan, hingga tanggal putusan. Aplikasi ini dapat diakses masyarakat dengan mudah. Ini merupakan salah satu terobosan keterbukaan informasi lembaga pengadilan.

Mochamad Djoenaedi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan kerja sama selama ini. Sebab, tanpa adanya dukungan dan kerja sama, mustahil capaian tersebut dapat diraih.

‘’Saya mendapatkan pengalaman yang luar biasa di Madiun. Semua berkat semangat teman-teman di Pengadilan Negeri Madiun,’’ imbuh Djoenaedi yang menjabat sejak 26 Nopember 2017 lalu itu.

Sementara itu, Wakil Walikota Madiun Armaya menyebut mutasi atau promosi jabatan merupakan proses yang umum diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan efektifitas kinerja. Ini diharapkan bakal bermuara pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

‘’Mudah mudahan amanah baru yang diberikan kepada pak Djoenaedi dapat dilaksanakan dengan baik dan selalu sukses serta dapat menjadi contoh yang baik,’’ paparnya dilanjut pemberian cinderamata. 
(tia-rahmad-rama/diskominfo)

Antisipasi Bencana, Pemkot Gelar Penyuluhan Kepada Masyarakat

MADIUN – Bencana datang tanpa tanpa diduga. Bisa menimpa siapa saja. Tak ayal, setiap orang wajib waspada. Pemerintah setempat harus turut menjaga dengan memberikan pendidikan tanggap kedaruratan. Harapannya, masyarakat dapat lebih siap ketika bencana datang.

‘’Berbicara tentang bencana, harus selalu beranggapan kalau bencana akan datang. Bukan mengharap, tetapi agar selalu berfikiran waspada dan menyiapkan langkah antisipasinya,’’ kata Walikota Madiun Sugeng Rismiyanto saat penyuluhan dan penanggulangan bencana di aula Kecamatan Kartoharjo, Kamis (12/4/2018).

Sugeng berharap semua pihak selalu waspada. Bukan hanya petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Kepolisian dan TNI. Namun, semua pihak termasuk masyarakat. Paling tidak masyarakat tanggap apa yang harus dilakukan ketika bencana datang. Ini penting agar akibat dari bencana dapat diminimalkan.

Sugeng menyebut tentu bukan perkara mudah. Tak heran, butuh penyuluhan dan pendampingan. Walikota berharap masyarakat mendapat penyuluhan menyeluruh terkait bencana. Meski, tidak semua bencana berpotensi besar di Kota Madiun. Sebab, Kota Madiun tidak memiliki geografis pegunungan. Bencana longsor dan erupsi gunung berapi berpotensi kecil. Apalagi, dua gunung terdekat (Wilis dan Lawu) dalam kondisi tidur sementara ini.

‘’Penanggulangan bencana harus berfikir jauh kebelakang. Mulai pembangunan dan lainnya sudah harus disertai antisipasi bencana. Bukan hanya bagaimana penanganan saat bencana datang,’’ ujarnya.

Walikota berharap masyarakat selalu mewaspadai banjir dan kebakaran. Sebab, potensi keduanya cukup besar. Maklum, kondisi geografis Kota Madiun seperti cekungan. Air mudah menggenang. Pemerintah menyiapkan mesin penyedot dibeberapa titik. Namun, tentu itu tak bakal maksimal tanpa peran masyarakat. Salah satunya, dengan tidak membuang sampah sembarangan.

‘’Kebanyakan orang berfikir satu sampah kecil yang dibuang tidak akan berpengaruh banjir. Ini yang berbahaya karena sampah kecil ini tanpa disadari dapat menumpuk menjadi penyumbat dalam jangka beberapa waktu ke depan,’’ ujarnya.

Pelebaran saluran, kata dia, belum memungkinkan karena minimnya lahan. Pelebaran harus dimulai dari pembebasan lahan masyarakat. Pastinya, butuh anggaran besar. Penanganan sementara masih mengandalkan saluran yang ada dengan bantuan mesin penyedot. Walikota berharap, adanya peran aktif masyarakat.

‘’Bencana merupakan tanggung jawab bersama. Masyarakat harus turut menjaga. Paling tidak dari hal kecil seperti tata cara membuang sampah,’’ pungkasnya. (ws hendro,agi/diskominfo).

#100ThMadiun
#KotaKarismatikMadiun

Evaluasi Kader Kesehatan Sekolah, Pemkot Gelar Jambore Anak

MADIUN – Kesehatan menjadi tanggung jawab bersama. Butuh peran semua pihak untuk mewujudkannya. Bukan hanya masyarakat. Namun, juga dari kalangan pelajar. Tak heran, sekolah getol melakukan pembinaan kader kesehatan bagi anak didiknya. Salah satunya, melalui usaha kesehatan sekolah (UKS).

‘’Pendidikan kesehatan ini baiknya dilakukan sedari dini dengan harapan dapat menjadi kader kesehatan yang akan mereka bawa hingga dewasa nanti,’’ kata dr Ismudoko, Kabid Kesmas Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun saat jambore anak di gedung diklat, Rabu (11/4/2018).

Pembinaan dilakukan. Melalui puskesmas-puskesmas setempat, pelajar disetiap lembaga pendidikan diberi pengetahuan kesehatan. Sasarannya, sepuluh persen dari total siswa di sekolah tersebut. Mulai soal kesehatan, pelayanan, hingga lingkungan sekolah yang sehat. Kader kesejahatan ini diharapkan dapat menularkan ilmunya kepada teman-teman yang lain.

‘’Bahkan, tidak hanya lingkungan sekolah. Namun, idealnya dalam radius 500 meter dari sekolah tersebut juga berwawasan kesehatan. Ini penting untuk menciptakan kondisi sehat demi menunjang KBM (kegiatan belajar-mengajar),’’ jelasnya.

Evaluasi pembinaan pastinya perlu dilakukan. Pihaknya sengaja menggelar jambore anak setiap tahunnya. Sejumlah kader kesehatan sekolah tersebut ditandingkan melalui berbagai lomba. Mulai cerdas cermat untuk tingkat sekolah dasar (SD) serta lomba cipta dan baca puisi dan menggambar poster untuk tingkat SMP-SMA. Ini penting untuk mengukur kemampuan pelajar dalam pembelajaran kesehatan selama ini. Tak heran, tema lomba terkait kesehatan.

‘’Kegiatan ini untuk melihat kemampuan pelajar sebagai kader kesehatan sekaligus meluruskan kalau terdapat pemahaman yang keliru,’’ ungkapnya.

Pelaksanaan jambore anak kali ini diikuti enam regu untuk cerdas cermat, 22 siswa SMP dan 25 siswa SMA untuk cipta dan baca puisi, serta lomba poster yang diikuti 22 pelajar SMP dan 28 pelajar SMA. Kader kesehatan sekolah ini diharap semakin termotivasi dengan adanya lomba.

‘’Kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia. Dengan pembinaan kader kesehatan sedari dini diharap dapat membentuk pondasi yang kuat. Ini penting sebagai modal mereka ke depan,’’ pungkasnya. (dhevit, agi/diskominfo)

madiunkotawifi
#100thMadiun
#MadiunKarismatik

Pemkot Madiun Dukung Program Penyusunan Disagregasi PMTB 2018

MADIUN – Data statistik menjadi salah satu rujukan pemerintah untuk memformulasikan kebijakan. Juga, merencanakan pembangunan. Karena itu, Pemkot Madiun mendukung program Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyusun disagregasi pembentukan modal tetap bruto (PMTB) 2018.

Hal tersebut disampaikan oleh Walikota Madiun Sugeng Rismiyanto dalam sambutan yang diwakilkan oleh Sekda Madiun Rusdiyanto saat menghadiri koordinasi dinas dalam rangka penyusunan disagregas PMTB Kota Madiun 2018 di Sun Hotel, Rabu (11/4).

‘’Pemerintah terus mengupayakan azas keterpaduan, keakuratan, dan pemutakhiran data statistik,’’ tuturnya. Karena itu, penyelenggaraan kegiatan statistik perlu upaya dan kerjasama dari berbagai pihak. Tidak hanya BPS, tetapi juga pemkot dan masyarakat.

PMTB diartikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Pendataan dilakukan untuk untuk melihat pelaku ekonomi yang melakukan investasi. Kemudian, melihat nilai investasi yang terjadi pada industri atau lapangan usaha. Selain itu juga melihat nilai investasi dan stok barang modal pada suatu institusi di industri tertentu.

Selanjutnya, disagregasi PMTB akan menghasilkan matriks PMTB yang menggambarkan nilai PMTB pada satu industri atau institusi menurut jenis aset tetap selama beberapa periode tertentu. PMTB berkaitan langsung dengan kegiatan ekonomi di masa sekarang dan masa depan.

Rusdiyanto menuturkan, pembentukan investasi bertanggungjawab pada peningkatan ekonomi suatu wilayah. Sejak 2014, Kota Madiun mengalami peningkatan dalam nilai investasi. Dia berharap, data PMTB yang rinci dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan iklim investasi. ‘’Juga membantu investor dan pengusaha untuk mengetahui arah kebijakan usahanya,’’ imbuhnya.

Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Bappeda Kota Madiun Totok Sugiarto. Dia optimis ekonomi Kota Madiun akan terus meningkat 5-7 tahun ke depan. Apalagi, dengan dibukanya tol Ngawi-Kertosono. ‘’Kota Madiun tidak akan tinggal diam untuk meningkatkan investasi,’’ ujarnya.

Peningkatan investasi, lanjut Totok, melingkupi berbagai bidang. Di antaranya sektor perhotelan dan perdagangan. Karenanya, selama 2018 ini pemkot terus menggenjot pelaku UMKM agar semakin berkembang.

Sementara itu, Kepala BPS Kota Madiun Firman Bastian menjelaskan bahwa pendataan akan dimulai April 2018. Selanjutnya pengolahan data dilakukan April-Juli dan analisis sudah bisa dilaksanakan pada November-Desember 2018.

Responden survei antara lain rumah tangga. Lalu, lembaga non profit yang melayani rumah tangga seperti LSM, partai politik, organisasi sosial, organisasi keagamaan, hingga organisasi profesi. Selain itu juga pemerintah meliputi dinas atau instansi. Serta financial corporation (FC), serta non financial corporation (NFC).

Firman menambahkan, kegiatan penyusunan disagregasi PMTB merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 79/2017. Yakni, tentang rencana kerja pemerintah (RKP) 2018. Tujuannya untuk mendapatkan data rinci berdasarkan institusi, industri/lapangan usaha, dan jenis komiditi. Selanjutnya, menjadi bahan perencanaan pembangunan seperti kebijakan investasi dan determinasi penguatan sektor industri.

Penyusunan disagregasi PMTB juga dapat dimanfaatkan sebagai indikator perhitungan usia pakai menurut jenis komoditas dan industri. Kemudian, memperoleh data populasi berdasarkan jenis komoditas yang menjadi PMTB menurut wilayah. Serta, menjadi alat evaluasi dan menghitung stok kapital menurut lapangan usaha. ‘’Karena itu, kami perlu melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat,’’ tandasnya. (irs)

Jaga terus kesehatan dan jauhi rokok, narkoba, dan minum-minuman keras. Apalagi, barang-barang ilegal tanpa pita cukai.
Terdapat tiga barang wajib cukai yang beredar di tanah air. Mulai hasil tembakau seperti rokok, etil alkohol, serta minuman mengandung etil alkohol. Segera laporkan jika mendapati barang wajib cukai yang tidak membayar sesuai ketentuan.
Cukai merupakan salah satu pemasukan negara. Sebagian dananya dikembalikan kepada masyarakat. Membayar cukai sesuai ketentuan berarti turut berkontribusi kepada negara dan masyarakat.

#madiunkotawifi
#100ThMadiun
#KotaKarismatikMadiun

Kartini Jaman Now, Kartini Bela Negara

MADIUN – Hari Kartini diperingati setiap 21 April. Jasa pelopor kebangkitan perempuan Indonesia ini memang patut diapresiasi. Peringatan Hari Kartini baiknya tidak sekedar seremonial. Namun, juga penanaman poin-poin penting kepada kaum hawa demi kemajuan ke depan. Pemkot melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun mengajak perempuan kota pecel untuk terus berkontribusi dalam bela negara.

‘’Generasi sekarang wajib melihat flashback ke belakang bagaimana peran perempuan jaman Kartini dulu serta perkembangannya hingga jaman sekarang,’’ kata Walikota Madiun Sugeng Rismiyanto dihadapan 180 perwakilan penggerak, pengurus, dan anggota PKK se-Kota Madiun, Rabu (11/4/2018).

Perempuan kudu melek informasi. Walikota mengingatkan untuk rajin menggali informasi. Apalagi, informasi mudah didapat di era digital saat ini. Namun, informasi baiknya langsung dari sumber yang berkompeten. Sebab, banyak informasi dari media sosial yang sengaja disebarluaskan untuk menciptakan kegaduhan.

‘’Informasi dari media soasial perlu. Namun, lebih baik diteliti dulu. Kalau perlu diklarifikasi dengan informasi lain atau mendengar sendiri dari narasumbernya,’’ ungkapnya di Aula Pertemuan Kantor Kecamatan Manguharjo tersebut.

Ini, kata dia, penting. Sebab, ketidakpahaman akan suatu informasi dapat berimplikasi luas. Bahkan, menimbulkan kegaduhan hingga mengancam keutuhan. Ini tentu bertolak belakang dengan aksi bela negara yang bertujuan demi kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

‘’Pemerintah, TNI dan Polri pastinya memberikan informasi yang akurat untuk masyarakat,’’ tambahnya sembari menyebut kegiatan juga untuk memupuk rasa nasionalisme dan nilai-nilai luhur Pancasila.

Walikota mengajak peserta untuk lebih memahami ideologi Pancasila sebagai dasar negara. Ideologi Pancasila penting sebagai dasar penguatan aksi bela negara. Bela negara bagi perempuan sudah berbeda sekarang. Harus proporsional dan profesional. Pun, lebih beragam dan sesuai kemampuan yang bisa dilakukan.

Pemkot pastinya memberikan pembekalan bela negara sebagai modal dasar menciptakan generasi yang berkualitas untuk membangun negeri. ‘’Bela negara harus proporsional dan professional sesuai perannya dalam kehidupan,’’ tuturnya sembari menyebut Kartini era sekarang merupakan Kartini yang berperan aktif dalam bela negara.

Keterlibatan PPK ini diharap dapat mengajak seluruh elemen untuk berperan aktif dalam mewujudkan kesadaran bela negara. Selain itu, menjadikan nilai-nilai bela negara sebagai landasan sikap dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan bernegara yang dimulai dari masing-masing individu. (adit,luki,ayu/diskominfo)

#100ThMadiun
#KotaKarismatikMadiun

PP 16 Tahun 2018 Berikan Angin Segar untuk UMKM dan Produk Lokal

MADIUN – Peraturan Presiden (PP) 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah resmi diundangkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly bulan kemarin. Ini merupakan revisi PP 54/2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Aturan penting dipahami. Pemkot Madiun melalui Bagian Adminitrasi Pembangunan Setda Kota Madiun menyelenggarakan bintek dan sosialisasi terkait aturan tersebut kepada petugas OPD terkait, Senin (9/4/2018).

Walikota Madiun Sugeng Rismiyanto menginstruksikan jajaran dibawahnya segera membuat aturan baru terkait PP tersebut. Sebab, aturan bakal mulai berlaku awal Juli mendatang. ‘’Karena tinggal 2,5 bulan, segera lakukan transisi dengan aturan yang baru ini,’’ ujarnya.

Dalam aturan ini terdapat 227 perubahan atas PP sebelumnya. PP Pengadaan barang dan jasa 2010 semata-mata mengadakan barang dan jasa dengan harga yang termurah. Namun di PP terbaru ini aturan lebih kompleks. Pemerintah bakal memprioritaskan kepada penyedia barang dan jasa yang memiliki produk lokal dan melibatkan usaha kecil menengah (UKM) dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

‘’PP ini memang diharapakan dapat mendorong pengembangan UMKM, komisi perdagangan, dan penggunaan produk dalam negeri atau daerah,’’ jelasnya.

PP ini juga memotong sejumlah birokrasi. Tujuannya, agar pelaksanaan lelang lebih mudah dan cepat. Selain itu, tentu memberikan pemberdayaan UMKM yang ada di Kota Madiun. Ini, lanjutnya, diharap memberikan efek pertumbuhan ekonomi di kota pecel. ‘’Pembangunan di daerah akan terus berjalan dan terus berkelanjutan dengan pemberdayaan produk lokal ini,’’ tegasnya.

Selain itu, dalam PP ini juga mengatur pengelola pengadaan barang dan jasa wajib memiliki jabatan fungsional. Pemkot Madiun harus segera menyesuaikan. ‘’Prinsipnya pemerintah memberikan yang terbaik bagi masyarakat,’’ pungkasnya. (adit,luki/diskominfo)

#100ThMadiun
#KotaKarismatikMadiun

 

Miliki Gedung Baru, Pangdam V Brawijaya Minta Kinerja Korem Meningkat.

MADIUN – Makorem 081 / Dhirotsaha Jaya memiliki gedung pertemuan dengan wajah baru. Gedung pertemuan bernama Panglima Besar Sudirman tersebut baru saja selesai renovasi. Wakil Walikota Armaya berkesempatan mendampingi Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Arif Rahman saat peresmian gedung tersebut, Sabtu (9/4/2018).

Pangdam Mayjen TNI Arif Rahman menyampaikan banyak terima kasih kepada Forkopimda Madiun yang memiliki seinergitas dan kerjasama apik selama ini. ‘’Terimakasih atas dukungan dan kehadiran Forkopimda Madiun. Ini merupakan satu bentuk sinergitas TNI, Polri, Pemerintah dan mitra dari korem yang bagus,’’ ungkapnya.

Dia menyebut gedung tidak hanya digunakan untuk kegiatan internal. Namun, juga dapat digunakan untuk masyarakat umum. Menjadi tempat hajatan misalnya. Apalagi, gedung memiliki berbagai fasilitas pendukung yang cukup komplit. Mulai area parkir yang luas serta keamanan dan kenyamanan gedung. ‘’Direnovasi gedung ini bukan hanya kebanggaan Korem 081. Namun, harapannya dapat memberikan manfaat baik kepada internal Makorem maupun masyarakat pada umumnya,’’ harapnya.

Selain itu, pemanfaat gedung untuk umum ini merupakan wujud kedekatan TNI dengan masyarakat. Apalagi TNI merupakan anak kandung dari rakyat dan harus manunggal dengan rakyat. ‘’Untuk mendekatkan Korem dengan masyarakat sehingga masyarakat tidak takut lagi untuk masuk ke korem 081,’’ katanya.

Hasil dari sewa pakai gedung Panglima Besar Sudirman bisa digunakan untuk pemeliharaan gedung. Agar gedung pertemuan ini dapat terus digunakan untuk masyarakat. Terakhir, Pangdam menegaskan agar kinierja Korem 081 / Dirotsahajaya semakin solid dan efektif. ‘’Ini juga harus meningkatkan kinerja Korem. Fasilitas baru kinerja juga harus ditingkatkan,’’ pungkasnya.
(adit,luki,iko/diskominfo)

#100ThMadiun
#KotaKarismatikMadiun

Komitmen Anti Pungli Dinas Perijinan Berbuah Prestasi

JAKARTA – Program apik Dinas Penanaman Modal, PTSP, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berbuah prestasi. Kota Madiun dinilai berhasil memberikan pelayanan terbaik dalam bidang perijinan saat gelaran SINDO Government Award 2018 di Jakarta, Kamis (5/4/2018) malam.

Kota Madiun berhak mendapat penghargaan bersama 26 kepala daerah lain dan delapan tokoh inspiratif di tanah air lantaran keberhasilan membangun daerahnya di berbagai bidang.

‘’Penghargaan merupakan bukti kerja keras bersama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal,’’ kata Walikota Madiun Sugeng Rismiyanto.

Capaian, kata dia, bukan sekedar seremonial. Artinya, harus terus ditingkatkan. Penghargaan wajib menjadi pelecut semangat untuk terus memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Selain itu, walikota berharap kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Madiun terus menggali ide-ide kreatif dan inovatif ke depan. Tujuannya sama. Demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

‘’Pemerintah itu kan pelayan masyarakat. Sudah tentu program kerja dan kebijakannya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,’’ tegasnya.

Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo memberikan selamat kepada kepala daerah dan tokoh yang mendapat penghargaan. Kegiatan yang berlangsung kali kelima itu merupakan bentuk apresiasi sekaligus inspirasi dan motivasi bagi kepala daerah lain untuk terus berinovasi demi kemajuan daerahnya. Sebab, daerah maju akan menjadi pilar pembangunan Indonesia.

‘’Indonesia butuh banyak kepala daerah progresif berprestasi. Indonesia maju kalau mayoritas daerah maju,’’ katanya.

Pria yang akrab disapa HT itu mengajak untuk terus meningkatkat kesejahteraan rakyat. Tujuannya, agar semakin banyak masyarakat produktif demi pembangunan daerahnya hingga menciptakan lapangan kerja baru.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun Harum Kusumawati menyebut pihaknya sepakat berkomitmen anti pungutan liar (pungli). Pelayanan segala jenis perijinan ditempatnya dipastikan anti pungli.

‘’Perijinan di kami betul-betul melaksanakan pelayanan secara gratis. Apabila terdapat pembayaran, kami pastikan itu sesuai perda,’’ terangnya.

Komitmen anti pungli dimulai dari bawah hingga atas. Artinya, tidak ada yang melakukan tarikan uang mulai staf, pejabat, hingga dirinya terkait perijinan yang diajukan. Bahkan, sanksi disiapkan. Baik secara teguran, mutasi, hingga sanksi tegas lain dari pimpinan tertinggi di Kota Madiun. Harum meminta masyarakat aktif melapor jika menemukan petugasnya bermain pungli.

‘’Permohonan ijin memang terdapat tarif tersendiri yang diatur dalam Perda. Kalau ada pembayaran diluar itu, silahkan melapor,’’ tegasnya.

Harum tak membantah masih adanya masyarakat yang terpaksa mengeluarkan biaya lebih kala mengurus perijinan. Dia memastikan itu bukan dari pihaknya. Namun, lantaran menggunakan jasa calo. Harum mengimbau agar masyarakat meluangkan waktu untuk mengurus secara mandiri. Sebab, dipastikan tidak ada biaya tambahan apapun.

‘’Pelayanan perijinan sudah semakin mudah kini. Makanya kami imbau ayo urus secara mandiri,’’ ungkap Harum.

Langkah ini, kata dia, terbukti mendongkrak permohonan perijinan yang masuk. Sebanyak 486 investor msauk. Nilai investasinya mencapai Rp 1,3 triliun sepanjang 2017. Besaran meningkat dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Hanya ada 226 investor dengan nilai investasi sebesar Rp 347 miliar sepanjang 2016. Besaran, lanjut Harum, diprediksi bakal terus meningkat tahun ini.

‘’Prinsipnya pelayanan perijinan akan terus berinovasi agar semakin mudah, praktis, cepat, dan efisien,’’ ujarnya sembari menyebut pihaknya juga menerapkan pelayanan keliling mulai tahun ini.

Kepengurusan ijin ini penting sebagai legalitas usaha. Selain itu, juga sebagai dasar pengajuan kredit murah di PD BPR Bank Daerah. Pihaknya memang menggandeng Bank Daerah setempat. Pelaku usaha yang sudah melakukan kepengurusan IUMK secara otomatis mendapat kartu IUMK yang diterbitkan Bank Daerah. Kartu ini sebagai syarat pengajuan kredit murah 0,5 persen sebulan atau hanya enam persen setahun. Pemkot memang memberikan bantuan penyertaan modal Rp 12 miliar khusus untuk kredit murah tersebut.

‘’Pelaku usaha yang mengajukan kredit namun belum berijin akan diarahkan terlebih dahulu melakukan kepengurusan ijin. Sebaliknya, kartu IUMK yang sudah jadi diantar langsung petugas Bank Daerah kepada pemohon sekaligus menawarkan program kredit murah tersebut,’’ pungkasnya sembari menyebut juga tengah menuju perijinan online tahun ini. (diskominfo)

#100thMadiun
#KotaKarismatikMadiun

Disdag Kota Madiun-Pemprov Temukan Belasan Makarel Kaleng Saat Sidak

MADIUN – Instruksi monitoring Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Senin (2/4/2018) terkait indikasi parasit cacing dalam makarel berkaleng direspon cepat pemerintah setempat. Dinas perdagangan Kota Madiun bersama UPT Perlindungan Konsumen Kediri Disperindag Jawa Timur menggelar inspeksi mendadak (sidak), Rabu (4/4/2018). Tujuannya, mengatisipasi dan mencegah peredaran makanan ikan berkaleng yang terindikasi mengandung parasit cacing temuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI tersebut.

‘’Ini menindaklanjuti surat Dinas Perindustrian dan Perdangan (Disperindag) Jatim untuk melakukan monitoring temuan BPOM parasit cacing dalam makarel kaleng,’’ kata Kabid Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Madiun Pundjung Wahono disela sidak.

Rombongan sengaja menyasar pasar tradisional terlebih dahulu. Sebab, makarel kaleng ini disinyalir masih beredar di pasar tradisional. Benar saja, belasan kaleng makarel ditemukan pada salah satu toko di komplek Pasar Kawak Kota Madiun. 14 makarel kaleng ukuran 150 gram dan empat kaleng ukuran 425 gram itu langsung diinstruksikan untuk ditarik.

‘’Pemilik langsung kami lakukan pembinaan. Belasan kaleng ini kami minta untuk tidak dijual dan dikembalikan kepada produsen,’’ tegasnya.

Rombongan juga menyasar pertokoan kawasan Pasar Sleko dan Pasar Besar Madiun. Namun, belum ada temuan. Kebanyakan sudah dilakukan penarikan produsen masing-masing. Beberapa pedagang lain juga memilih stop order sejak berita terkait parasit cacing dalam makarel marak diberbagai media.

‘’Monitoring akan terus kami lakukan ke depan. Termasuk di pasar swalayan walaupun sudah mendapat instruksi penarikan sebelumnya,’’ ujarnya.

Kasubag TU UPT Perlindungan Konsumen Kediri Disperindag Jawa Timur Retno Mujirah Indraswari menyebut makarel kaleng tersebut terindikasi salah satu dari jenis makarel yang masuk list BPOM. Total terdapat 45 jenis dari 27 merk makanan kalengan yang mengandung parasite cacing. Pihaknya mengimbau masyarakat untuk tidak kelewat resah. Sebab, sebagian pedagang di Kota Madiun sudah cukup memahami kasus parasit cacing dalam makarel ini.

‘’Kebanyakan pedagang sudah memahami masalah ini. Dari hasil monitoring, kebanyakan sudah tidak mengorder makarel dari distributor,’’ ujarnya sembari menyebut kebanyakan menjual sarden yang memang diperbolehkan beredar.

Namun, pihaknya tidak dapat melakukan penarikan sejumlah temuan tersebut. Sebab, penarikan menjadi wwewenang BPOM. Pihaknya hanya sebatas memberikan himbauan dan saran demi perlindungan kepada konsumen.

‘’Terus pantau perkembangan informasi terkait ini dari berita dengan sumber yang benar-benar kredibel. Mulai BPOM atau instansi pemerintah. Hindari informasi yang tidak mencantumkan sumber secara jelas,’’ pesannya.

Sementara itu, Seno, pemilik toko, mengaku berani menjual makarel tersebut setelah mendapat kepastian dari distributor. Apalagi, distributor yang dimaksud menyebut sudah mendapat surat edaran dari BPOM atas makarel yang didistribusikannya itu aman. Tak heran, dirinya bingung ketika petugas yang datang menginstruksikan sebaliknya. Sayangnya, imbauan distributor tersebut hanya sebatas via telpon.

‘’Kami pedagang ada diposisi tengah. Makanya ini bingung,’’ ungkapnya.

Seno menyebut tokonya hanya menjual satu jenis makarel tersebut. Pun, diakuinya makarel tidak laku. Kebanyakan hanya pada saat lebaran. Terlebih setelah pemberitaan tentang temuan parasite cacing dalam makarel itu marak belakangan ini.

‘’Akan kami kembalikan semua (makarel) kepada distributor. Saya juga tidak mau rugi,’’ ujarnya.  (ws hendro,agi/diskominfo)

#sebarkontenpositif
#berinternetsehat
#madiunkotawifi
#100ThMadiun
#KotaKarismatikMadiun

Page 3 of 3412345...102030...Last »




Call Center :
081 249 83 1266

LPPL RADIO SUARA MADIUN

Link