Prosedur Permohonan Informasi Datang Langsung

  1. Pemohon informasi datang ke desk layanan informasi (Ruang PPID) di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun
  2. Mengisi buku tamu PPID dan formulir permintaan informasi dengan melampirkan foto copy KTP pemohon
  3. Menjelaskan maksud dan tujuan permintaan informasi yang jelas penggunaannya
  4. Petugas memberi tanda bukti penerimaan permohonan informasi kepada pemohon informasi
  5. Petugas memproses permintaan permohonan informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang sudah ditanda tangani pemohon informasi
  6. Petugas menyerahkan informasi sesuai permintaan pemohon, Jika informasi termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan perundangan yang berlaku
  7. Petugas memberikan tanda bukti penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi
  8. Petugas membukukan formulir dan KTP pemohon dan mencatat

Hak-Hak Pemohon Informasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

  1. Pemohon informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali :
    a. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat menghambat proses penegakan hukum, mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, membahayakan pertahanan dan keamanan Negara, mengungkap kekayaan alam Indonesia, merugikan ketahanan ekonomi nasional, merugikan kepentingan hubungan luar negeri, mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang, mengungkap rahasia pribadi, memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau Intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan atau Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang;
    b. Badan Publik juga tidak dapat memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
  2. Pemohon Informasi mendapatkan pemberitahuan tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi oleh PPID. PPID dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis, dalam hal informasi yang diminta belum dikuasai / didokumentasikan / belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
  3. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak / ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima / dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
  4. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan tanggapan atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah diterimanya tanggapan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.

PPID Kota Madiun Hadiri Rapat Evaluasi Penguatan PPID

Madiun – Hari ini, Selasa (16/5) PPID Kota Madiun dibawah naungan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Madiun menghadari undangan rapat Evaluasi Penguatan PPID pada Kabupaten / Kota se-Bakorwil Madiun dan UPTD Provinsi Jawa Timur di Kabupaten dan Kota Madiun Tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) di Ruang Rapat Lantai 2 Bakorwil I Madiun. read more…

Pemkot Madiun Persiapkan PPID Kota Madiun Berikan Pelayanan Informasi Lebih Baik


Madiun – Era keterbukaan sekarang ini, menuntut Badan Publik untuk dapat mengelola dan mengemas informasi yang dimilikinya dengan cara yang baik. Berdasarkan Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap badan publik diwajibkan untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik. PPID dituntut untuk menguasai cara mengelola informasi publik dan mengemasnya sebelum ditampilkan di ranah umum.
Untuk menyegarkan kembali peraturan keterbukaan informasi publik dan standar layanan informasi serta prosedur penyelesaian sengketa informasi bagi PPID Kota Madiun, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun menyelenggarakan Sosialisasi PPID dengan tema Keterbukaan Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Lebih Baik pada gelaran Forum Koordinasi Kehumasan yang diselenggarakan di Wisma Haji Kota Madiun, Senin (15/5). read more…




Call Center :
081 249 83 1266

LPPL RADIO SUARA MADIUN

Link