Badan Publik

Pengertian dan Dasar Hukum

Badan publik adalah lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan/atau Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN atau APBD, sumbangan masyarakat dalam atau luar negeri.

 Sedangkan menurut Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, Badan Publik adalah Pemerintah Daerah dan DPRD yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Istilah Badan Publik yang digunakan dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana dalam undang – undang ini mengatur hak dan kewajiban Badan Publik dalam menyediakan akses informasi publik kepada masyarakat, dan termasuk sanksi yang didapat apabila tidak menyediakan informasi publik yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Hak dan Kewajiban Badan Publik

Hak Badan Publik

  1. Badan Publik berhak menolak memberikan informasi publik yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Badan Publik berhak menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Kewajiban Badan Publik

  1. Menyediakan dan memberikan informasi publik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
  2. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien;
  3. Menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan Informasi Publik sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  4. Menetapkan dan memutahirkan secara berkala daftar Informasi Publik atas seluruh Informasi Publik yang dikelola;
  5. Menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab serta wewenangnya;
  6. Menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik, termasuk papan pengumuman dan meja informasi di setiap kantor badan publik, serta situs resmi bagi Badan Publik Negara;
  7. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi Publik;
  8. Menganggarkan biaya secara memadai bagi layanan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  9. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan;
  10. Membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan Informasi Publik dan menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
  11. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi Publik pada instansinya;
  12. Badan Publik bisa menunjuk pejabat fungsional dan/atau petugas informasi yang membantu PPID dalam melaksanakan tugas, tanggung-jawab, dan wewenangnya sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

 

Dikutip dari

*UU No 14 Tahun 2008

*Perwal No. 20 Tahun 2017

 

                                                                   

Cegah Kebakaran Melalui MoU KLHK dan Kemenkominfo

Sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo pada Rapat Koordinasi Nasional Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Nasional Tahun 2016 maka perlu dilakukan pencegahan dan mengeluarkan sistem peringatan dini kebakaran hutan dan lahan.

Hal tersebut yang menjadi dasar dilaksanakan MoU antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. read more…

Mengenal Stunting, Gejala dan Dampaknya

MADIUN – Akhir ini pembicaraan stunting mengemuka kembali. Berbagai sosialisasi dan upaya mencegah stunting dilaksanakan mulai pemerintah pusat hingga tingkat daerah.

 

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam memerangi stunting ini bukan tanpa alasan. Hal yang menjadi salah satu penyebab utama pemerintah kembali mengangkat permasalahan stunting ini adalah dikarenakan saat ini status stunting di Indonesia berdasarkan WHO berada pada perangkat lima dunia atau berada di angka 20,1%. read more…

Page 1 of 1712345...10...Last »




Call Center :
081 249 83 1266

LPPL RADIO SUARA MADIUN

Link