Turut Berangkatkan Pasukan, Wawali Harap Pamtas dari 501 Lancar Bertuga

MADIUN – Wakil Walikota Madiun Armaya berharap pasukan dari Batalyon Infanteri Para Raider 501 Bajra Yudha Madiun yang Kamis (8/2/2018) diberangkatkan sebagai Pasukan Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia-Papua Nugini (RI-PNG).

“Kita mengiringi keberangkatan mereka dengan doa dan harapan agar tugas mereka lancar dan bisa kembali ke kesatriannya di sini (Kota Madiun) dengan selamat, utuh, lengkap semuanya. Apa yang mereka hadapi cukup berat, baik medan maupun kerawanan keamanannya,” ungkap Wawali Armaya usai upacara pelepasan Pasukan Pamtas RI-PNG Yonif Para Raider 501 BY di lapangan markas Yonif Para Raider 501 BY.

Sebanyak 450 personel prajurit batalyon yang akrab disebut Yonif 501 dikirim untuk menjalankan tugas pengamanan perbatasan. Pasukan ini akan bertugas menjaga kondisi perbatasan tetap dalam kondisi aman. Juga untuk mencegah tindakan-tindakan ilegal dari dan ke luar negara.

Komandan Batalyon Yonif Para Raider 501 Bajra Yudha Madiun, Mayor Infantri Eko Antoni Chandra Listyanto mengatakan pengiriman pamtas RI-PNG diakui sangat mendesak, sehingga mental prajurit TNI dan latihan-latihan bersifat taktis harus disiapkan dengan matang. Persiapan sudah dilakukan sejak Oktober 2017 lalu.

“Mereka akan bertugas selama 9 bulan disebar di 16 pos, di antaranya di kampung Bewan, Desa Petiwi dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw, Papua,” ungkap Mayor (Inf) Eko Antoni usai upacara cium tunggul batalyon sebagai ritual pelepasan pasukan.

Danyon yang turut berangkat bersama anak buahnya ini menekankan agar anggotanya senantiasa mengamankan diri sendiri dan satuannya selama bertugas di perbatasan. Prajurit juga diminta mematuhi standar aturan tugas yang ada karena mereka diamanatkan untuk mengamankan empat patok batas negara.

Ditegaskannya, dari 116 batalyon TNI Angkatan Darat di Indonesia, Yonif 501 Madiun telah mendapat kepercayaan untuk memenuhi tugas negara di perbatasan menggantikan Batalyon Kostrad 432 Ujung Pandang.

“Pamtas bukan giliran, ini tugas negara. Jaga kehormatan keluarga, pernikahan dan tugas satuan,” ungkapnya.

Diketahui, wilayah perbatasan terutama perbatasan Indonesia-Papua Nugini merupakan salah satu wilayah yang tingkat kerawanannya cukup tinggi. Ini karena dalam teritorial tersebut masih ada kelompok separatis bersenjata (KSB) dan juga keluar masuk barang lintas wilayah.
(wshendro,dey/diskominfo)

#100ThMadiun
#KotaKarismatikMadiun

Walikota Laksanakan Pembinaan Pegawai Kontrak Pemkot Madiun

MADIUN – Sebanyak 306 pegawai kontrak di lingkungan Pemerintah Kota Madiun dikumpulkan di gedung Aula Gedung Diklat Kota Madiun, Selasa (6/2/2018). Mereka mendapatkan arahan langsung dari Walikota Madiun H. Sugeng Rismiyanto, SH., M.Hum dalam kegiatan Pembinaan Pegawai Kontrak.

Kegiatan ini merupakan agenda baru dari Badan Kepegawaian Daerah sebagai inovasi dengan membina secara massal demi efisensi waktu dan biaya. Walikota Madiun juga ingin menyampaikan kebijakan-kebijakan secara langsung.

Di awal arahannya, Walikota Madiun bangga memiliki pegawai-pegawai yang loyal kepada Pemkot Madiun. Pengabdian dari para pegawai kontrak ini yang membuat Walikota Madiun mengungkapkan kekhawatirannya.

“Saya khawatir kehilangan tenaga kontrak Kota Madiun,” ujar Walikota.
“Ini karena saat ini Pemkot Madiun seperti kota dan kabupaten lainnya di Indonesia yang tidak dapat melaksanakan perekrutan PNS baru (karena adanya moratorium PNS),” sambungnya.

Walikota Madiun sempat bertanya jawab dengan salah satu peserta pembinaan. Peserta ini yang paling lama mengabdi di lingkungan Pemkot Madiun. Dari semua pegawai kontrak, yang termuda kelahiran 1993 dan yang tertua usia 56 kelahiran 1962 yang sudah 33 tahun mengabdi untuk Pemkot Madiun. Dan semuanya diberikan fasilitas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

“Semua sudah memiliki BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang difasilitasi Pemkot,” ungkapnya.

Selain mendapatkan dapat menikmati layanan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, gaji yang diberikan untuk tenaga kontrak sudah lebih dari UMR Kota Madiun. Walikota juga memberikan solusi kepada Pemkot untuk memaksimalkan penghasilan dari tenaga kontrak.

“Gaji sudah di atas UMR Kota Madiun. Kalau Pemkot membayar tenaga kontrak lebih dari UMR, dilarangnya dimana? Saya pokoknya on the track, kalau itu boleh kenapa tidak dilakukan. Kalau bisa diusahakan, saya ingin berbentuk takehome pay yang jelas,” tutur Walikota.

Lebih lanjut Walikota mengatakan, dengan aturan dan sistem yang sudah berjalan untuk PNS/ASN Kota Madiun, diharapkan aplikasi e-Kinerja dapat dicontoh untuk diterapkan kepada tenaga kontrak. “Kalau kita bisa mengadopsi yang sudah berjalan tapi harus dikomunikasikan dengan BPK, aturan, KPK. Kalau boleh, mari,” tandasnya. 
(nurdiono,adit/diskominfo)
#100ThMadiun
#KotaKarismatikMadiun

DBHCHT Harus Dioptimalkan

MADIUN – Tahun 2018 ini Pemerintah Kota Madiun mengelola Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp20.023.170.928,- harus benar-benar dioptimalkan. Nilai DBHCHT tahun ini ini didapat dari Pagu anggaran DBHCHT 2018 yang berdasarkan Pergub No. 89 Tahun 2017 sebesar Rp13.119.146.000,-, dan silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran) dari tahun 2017 sebesar Rp6.904.024.928,-.

Ini disampaikan Walikota Madiun, Sugeng Rismiyanto saat membuka Evaluasi dan Optimalisasi DBHCHT di Ruang 13 Balaikota Madiun, Selasa (6/2/2018). Menurutnya evaluasi dan optimalisasi ini ditujukan agar senantiasa lebih cermat dan teliti dalam mengelola anggaran yang ada.

“Ketika sudah anggaran atau ada dana, kemudian menurut aturan itu diperbolehkan maka saya ingin seluruh potensi yang ada itu dituntaskan maupun dimaksimalkan,” kata Walikota.

Lebih lanjut, berdasarkan peraturan terbaru yakni PMK No. 222/PMK.07/2017 tentang penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau mengamanahkan dari dana pagu DBHCHT yang diterima tiap tiap daerah, paling sedikit 50% dari alokasi diprioritaskan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional (JKN), sedangkan sisanya dipergunakan untu rancangan program/kegiatan yang dicantumkan dalam RPJMD dimana besaran penganggaran DBHCHT ditetapkan dalam APBD.

“Program kegiatan DBHCHT berdasarkan PMK yang baru itu meliputi peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, pemberantasan barang kena cukai ilegal,” paparnya.

Dalam APBD 2018, Pemkot Madiun telah mamanfaatkan penggunaan DBHCHT dengan berbagai program/Kegiatan melalui Dinas Kesehatan, RSUD Sogaten, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan, Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Bagian Administrasi Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat.

Dinas Kesehatan dan RSUD melalui kegiatan peningkatan JKN. Dinas Tenaga Kerja melalui kegiatan pembinaan industri dan pembinaan lingkungan hidup dan sosial. Dinas Perdagangan melalui kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal. Dan kegiatan sosialisasi ketentuan di bidang cukai di Bagian Adperekosesra dan Dinas Kominfo.

Sebagian program dan kegiatan DBHCHT sudah dianggarkan pada OPD terkait dan tercantum pada APBD 2018. Dan masih ada potensi anggaran sebesar Rp Sisa 11.555.148.148 yang masih bisa dianggarkan.

“Jika sudah sesuai dengan aturan yang ada, silahkan dianggarkan dan dimaksimalkan pada PABD 2018 atau APBD 2019,”pungkasnya. 
(lucky,lelly/diskominfo)

#100ThMadiun
#KotaKarismatikMadiun

Musrenbang Kecamatan Taman, Warga Usulkan Ratusan Kegiatan Fisik dan Non Fisik

MADIUN – Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) pelaksanaan 2019 Pemkot Madiun sampai di tingkat kecamatan. Usulan pembangunan dari tingkat RT/RW hingga kelurahan yang sudah dilakukan sebelumnya di musyawarahkan kembali di tingkat kecamatan. Seperti di Kecamatan Taman yang dilaksanakan hari ini, Selasa (6/2). Tujuannya sederhana. Agar usulan masyarakat terkawal.

‘’Musrenbang merupakan satu mekanisme yang harus dilalui. Program kerja harus berdasar hasil musyawarah bersama,’’ kata walikota Sugeng Rismiyanto.

Pembangunan, kata beliau, baiknya berdampak langsung bagi masyarakat. Tak heran, usulan pembangunan wajib berangkat dari bawah. Berangkat dari usulan masyarakat. Sebab, masyarakat yang bersentuhan langsung. Walikota tak membantah usulan yang mengemuka dari masing-masing RT hingga Kelurahan beragam. Tak heran, butuh pembahasan lebih lanjut di tingkat kecamatan hingga kota.

‘’Jalannya pemerintahan saat ini sudah berdasar elektronik. Tahapan e-Planning seperti ini penting dan menentukan. Jangan sampai ada usulan yang kancrit (tertinggal),’’ tegasnya.

Beliau berharap musrenbang dilaksanakan serius. Jangan sampai ada usulan yang tertinggal. Terutama kegiatan usulan tahun-tahun sebelumnya. Sejumlah usulan memang terpaksa tertunda pelaksanaannya lantaran terkendala anggaran. Penyusunan usulan tidak boleh mengedepankan usulan baru. Sebaliknya, usulan lama yang belum terlaksana wajib didahulukan.

‘’Data base usulan wajib terus ada. Tidak boleh dihapus setelah ada usulan baru. Data base harus berkesinambungan,’’ ungkapnya.

Doris Eko Prasetyo, Camat Taman, menyebutkan terdapat sekitar 400 usulan fisik yang mengemuka dari warganya. Itu belum termasuk usulan non fisik yang mencapai 300 lebih usulan. Dia tak membantah jika pelaksanaan bergantung anggaran yang tersedia. Artinya, semua usulan belum tentu bakal terlaksana di 2019 mendatang. Namun, pihaknya optimis semua usulan bakal terlaksana.

‘’Pastinya akan kami kawal. Sesuai instruksi bapak walikota agar tidak ada usulan yang tertinggal. Makanya penting dilakukan musyawarah mulai tingkat paling bawah,’’ jelasnya.

Doris berharap musrenbang dapat mengakomodir semua pemangku kebijakan dengan fokus keinginan masyarakat. Termasuk jumlah pengangguran terbuka di Kecamatan Taman. Doris menyebut ada sekitar 665 jiwa pengangguran. Ratusan penggangguran tersebut sudah dimasukkan dalam berbagai pelatihan tahun ini. Harapannya mereka dapat memiliki keahlian hingga mampu bersaing di dunia kerja atau membuka usaha secara mandiri.

‘’Sesuai instruksi pimpinan saat kunjungan kerja beberapa waktu lalu, pengangguran harus tertangani dan sudah kami masukkan dalam program kerja tahun ini,’’ pungkasnya. (ws hendro, agi/diskominfo).

#100ThMadiun
#KotaKarismatikMadiun

Kota Madiun Luncurkan Izin Usaha Gratis Sampai SPIPISE

MADIUN – Para pengusaha level miko dan kecil di Kota Madiun dipastikan semakin cepat berkembang. Pemerintah Kota Madiun mulai Februari ini memberikan dorongan berupa penggratisan izi usaha khusus UMK. Ada pula website yang akan jadi etalase produk bagi para pengusahanya.

Selasa (6/2/2018), Walikota Madiun Sugeng Rismiyanto melakukan Lanching Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK), KArtu IUMK, Aplikasi Internet Marketing dan Izin Pendaftaran Penanaman Modal lewat SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik) di kantor Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun.

Walikota menyatakan, penggratisan pengurusan IUMK ini merupakan penerapan dari RPJMD Kota Madiun dan menganggapi kondisi UMK di Kota Madiun yang diketahuinya saat melaksanakan kunjungan kerja akhir tahun lalu. Disebutkannya, hal in sebagai respons atas data yang didapatkannya saat melaksanakan kunjunga nkerja ke selurh kelurahan pad Desember lalu.

“Di Kota Madiun ada 23.189 UMK. Yang punya izin kurang dari 10 persen, makanya program ini dimunculkan,” ungkap Walikota.

Dengan adanya IUMK, pengusaha bisa semakin berdaya dan memiliki daya saing di dunia bisnis. UMK akan memiliki legalitas usaha sehingga semakin mudah dalam mengakses berbagai kredit untuk modal usahanya seperti di Bank Daerah Kota Madiun.

Sugeng sempat berpesan kepada 29 pengusaha UMK yang menerima secara simbolis kartu IUMK agar segera mengabarkan fasilitas Pemkot Madiun ini kepada sesama pengusaha mikro kecil di sekitarnya. “Katakan gratis (kepada yang akan mengurus IUMK), kalau ada (petugas) yang minta uang, langsung laporkan. Akan saya tindak tegas,” ujarnya.

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun Harum Kusumawati mengatakan, persyaratan pengajuan IUMK cukup menyerahkan surat keterangan dari kelurahan KTP dan KK. Juga surat persetujuan dari tetangga kanan kiri pengusaha.

“Mudah saja. Bahkan selama Februari sampai April nanti kami akan melaksanakan pemrosesan IUMK keliling. Kami akan mendatangi wilayah hingga kelurahan-kelurahan sehingga lebih dekat bagi pengusaha mikro kecil untuk mengurus IUMK-nya,” tuturnya.

UMK, dijelaskan Harum, adalah usaha milik perseorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50 juta dan omzet tahunan paling banyak Rp300 juta. Sedangkan usaha memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50 juta sampai dengan paling banyak Rp500 juta dan omzet tahunan Rp300 juta sampai Rp2,5 miliar.

Selain soal izin gratis UMK ini, Walikota juga meresmikan website resmi yang merupakan galeri produk unggulan Kota Madiun. Para pengusaha yang berminat bisa berpartisipasi dan memamerkan produknya di wabsite tersebut. Sedangkan untuk SPIPISE, Walikota berharap akan mendorong adanya investasi yang lebih agresif di Kota Madiun, baik dari dalam maupun luar Kota Madiun.

(wshendro,dey/diskominfo)

#100ThMadiun
#KotaKarismatikMadiun

ASN-Tenaga Kontrak Diminta Bekerja Lebih Giat

MADIUN – Meski jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkot Madiun semakin tahun semakin berkurang karena adanya moratorium penerimaan PNS, namun tidak boleh menurunkan kinerja PNS dalam melayani masyarakat Kota Madiun.

Mereka diminta bekerja lebih giat, apalagi telah didukung oleh karyawan berstatus tenaga kontrak yang mumpuni agar pelayanan masyarakat terus berjalan dengan baik. Hal ini disampaikan Sekda Kota Madiun Maidi saat memimpin apel pagi para PNS dan pegawai tegana kontrak Kota Madiun, Selasa (6/2/2018).

Kemudian, lanjut Sekda, sudah ada aplikasi e-kinerja yang telah diterapkan untuk PNS Pemkot Madiun sejak awal tahun 2018 ini. Hal ini menjadi sebuah perubahan pada PNS atau ASN yang diharapkan akan menular untuk tenaga kontrak dengan memaksimalkan kinerjanya.

“Lebih serius dalam menjalankan tugasnya, dikarenakan ada perubahan pada ASN dan semoga perubahan juga untuk tenaga kontrak dan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah),” tutur Sekda Maidi..

Tenaga Kontrak di lingkungan Pemkot Madiun juga dinilai sangat membantu dan memberikan kontribusinya dalam penyelenggaraan birokrasi maupun pelayanan masyarakat. “Tanpa tenaga kontrak dan BLUD, Kota Madiun dan Pemkot Madiun mengalami kesulitan,” kata Sekda di halaman Balai Kota Pemkot Madiun.

Sekda Kota Madiun berpesan untuk bekerja keras tanpa disuruh, disiplin tanpa diawasi, dan bekerja dengan jujur. Tiga hal apabila hal tersebut apabila melekat didalam pribadi tenaga kontrak, Pemkot Madiun pasti memikirkan karirnya.

“Akan terus digunakan Pemkot karena kontribusinya untuk masyarakat, kota dan Pemkot Madiun,” ungkapnya.

Di akhir amanatnya, Sekda Kota Madiun juga memotivasi agar tetap memiliki kepercayaan diri, berbangga menjadi karyawan Pemkot Madiun. “Percaya pada diri sendiri, jangan kecil hati, bekerja dengan ikhlas pasti akan tercapai cita-citanya,” tandas pejabat yang sudah 9 tahun menduduki posisi Sekda Kota Madiun ini.

Jumlah tenaga kontrak yang ada di Pemkot Madiun 306 orang, BLUD dari Rumah Sakit Sogaten 224orang, BLUD di Dinas Kesehatan dan KB 84 orang, dan jumlah Guru TK 225 orang, Guru SD 11 orang dan untuk Guru SMP 7 orang. 
(nurdiono, adit /diskominfo)

#100ThMadiun
#KotaKarismatikMadiun

Walikota-DPRD Kota Madiun Sahkan Delapan Raperda

MADIUN – Walikota dan DPRD Kota Madiun kembali menandatangani delapan buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan mengasahkannya menjadi Perda. Raperda ini telah muncul dan dibahas pada 2017 lalu.

Penandatanganan ini dilaksanakan pada Rapat Paripurna di Aula Gedung DPRD Kota Madiun pada Senin (5/2/2018). Proses pembahasan telah dilakukan pada tahun 2017, namun karena perlu dievaluasi oleh Gubernur Jawa Timur baru dapat disetujui diawal tahun ini. “Raperda harus mendapatkan evaluasi dari Gubernur,”tutur Walikota Sugeng Rismiyanto dalam sambutannya.

Setelah delapan usulan raperda disetujui, secepatnya akan diajukan lagi kepada Gubernur Jawa Timur guna mendapatkan nomor regstrasi. “Akan kita sampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk mendapatkan nomor registrasi,”ungkap Walikota saat ditemui setelah acara.

Perda merupakan pegangan dan landasan hokum bagi Pemkot Madiun maupun untuk memberikan manfaat yang baik untuk masyarakat Kota Madiun. Juga untuk mendorong Kota Madiun menjadi lebih kharismatik diusianya yang akan seabad ini.

Dari delapan Raperda yang disetujui oleh DPRD, semua merupakan prioritas bagi keberlangsungan pembangunan Kota Madiun.“Menurut saya, semua raperda ini harus menjadi prioritas karena raperda ini dibuat dengan banyak pertimbangan,”ungkap Ketua DPRD Kota Madiun Istono.

Ketua DPRD Kota Madiun juga berharap agar eksekutif dalam hal ini Pemkot Madiun melaksanakan amanat dari masyarakat Kota Madiun ini.“Saya berharap kepada teman eksekutif sebagai pelaksana yang punya tugas mengawal perda ini biar lebih maksimal didalam pelaksanaan evaluasinya,”kata orang nomor satu di legislatif ini.

“Kalau memang dalam implementasi didalam masyarakat dijumpai kendala, maka untuk kedepan raperda ini harus dievaluasi kembali bersama-sama,” pungkasnya.
(adit, nurdiono/diskominfo)

#100ThMadiun
#KotaKarismatikMadiun

Tingkatkan Kompetensi, 22 ASN Pindah Tugas

MADIUN – Mutasi merupakan sesuatu hal yang wajar dilakukan pada sebuah instansi, baik intansi pemerintah maupun non-pemerintah. Begitu juga di dalam Pemkot Madiun. Ini dimaksud untuk memotivasi, meningkatkan kompetensi, pengetahuan dan pengalaman Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kota Madiun. Jumat (2/2/2018), sebanyak 22 ASN di lingkungan Pemkot Madiun menjalani mutasi.

Di tahun 2018 Pemkot Madiun telah menerapkan sistem e-Kinerja guna menilai kinerja dan besaran tunjangan bagi ASN di lingkungan Pemkot Madiun. “Ini adalah upaya untuk meningkatkan kopetensi akuntabilitas dari kinerja OPD yang dari awal tahun ini semua sudah berbasis kinerja,” tutur Walikota Madiun Sugeng Rismiyanto saat memberikan arahan dalam kegiatan tersebut di Ruang 13 Balaikota Madiun.

Kepindahan ASN Pemerintah Kota berdasarkan aturan menyesuaikan kebutuhan pegawai di Pemkot Madiun, tidak ada unsur kedekatan dengan pimpinan ataupun dendam pribadi. Namun kepindahan ini untuk menyesuaikan kebutuhan pegawai di salah satu OPD untuk menciptakan birokrasi yang baik.

“Namun semua ini berdasarkan aturan menyesuaikan kebutuhan pegawai di Pemkot Madiun. Dan, bapak ibu (yang mengalami mutasi) dapat bekerja secara optimal,” pesan Walikota.

Untuk menciptakan pemerintahan yang baik, perlu penekanan pada aspek efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi untuk mencapai reformasi birokrasi. Juga diperlukan loyalitas ASN kepada instansi pemerintah, bukan kepada perseorangan.

“Loyal pada institusi pemerintahan ini dan aturannya, jangan loyal kepada individu,” tegas Walikota.

Di akhir arahannya, Walikota memberikan selamat kepada pegawai yang dipindah. Walikota berpesan untuk terus berkerja secara professional dan terus menciptakan sesuatu yang baru di lingkungan kerja barunya.

“Selamat bertugas dengan baik, profesional, berinovasi dan selalu termotivasi untuk kemajuan Kota Madiun tercinta,” tutupnya.

Kegiatan Pengarahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dipindahtugaskan di lingkungan Pemerintah Kota Madiun ini juga dihadiri oleh Wakil Walikota Maidun Armaya. Dari 22 ASN yang dipindahtugaskan sebanyak 11 orang berasal dari Dinas Kesehatan Kota Madiun. 
(luki, adit/diskominfo)

#100ThMadiun
#KotaKarismatikMadiun

 

Musrenbangcam Manguharjo Untuk Bahas Prioritas Pembangunan

MADIUN – Pembangunan Kota Madiun selalu melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk saat menentukan arah pembangunan yang disesuaikan dengan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD).

Hal ini diwujudkan dengan penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan. Bertempat di Gedung Pertemuan Kantor Kecamatan Manguharjo, Rabu (31/1/2018) telah dilaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan Manguharjo sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Pembanguan Daerah (RKPD).

Tahun ini prioritas pembanguan menitikberatkan dari usulan Musrenbang, namun tidak bertolak belakang dengan RPJMD. “Sesuai dengan program tahun 2016/2017 komitmen Pemkot Madiun menyelesaikan pembangunan yang diusulkan melalui Musrenbang dulu,” tutur Drs. Maidi SH., M.M, M.Pd saat memberikan arahan kepada perwakilan OPD, Lurah dan jajarannya, RW, RT, Ketua LPMK.

Usulan-usulan masyarakat yang sesuai dengan RPJMD Walikota Madiun akan segera dituntaskan dan diharapkan masyarakat tidak menagih pembangunan yang tidak diusulkan. “Apa yang disampaikan masyarakat, tolong konsisten untuk dilaksanakan dulu yang diusulkan. Jangan nagih yang tidak diusulkan pada Musrenbang kemarin,” tandas mantan pengajar ini.

Dengan mendahulukan pembangunan sesuai usulan Musrenbang dan RPJMD Walikota Madiun, akan meningkatkan kepercayaan masyarakat atas kinerja Pemkot Madiun. “Jangan sampai ada masyarakat di kelurahan yang menyampaikan usulan melalui musrenbang tetapi tidak kunjung dilaksanakan. Karena ini akan menciptakan kepercayaan masyarakat semakin meningkat atas kinerja pemkot Madiun,” tandas Sekda.

Ditemui setelah acara, Sekda Maidi berharap semua OPD bekerja keras untuk menyelesaikan pekerjaan dan program dari Musrenbang, dan sesuai RPJMD Walikota Madiun. Sehingga Pemkot Madiun tidak mempunyai tanggungan pekerjaan tahun sebelumnya.

“Semua harus bekerja bahu-membahu, saling mencermati bersama sehingga pada perubahan anggaran 2018 kita sudah menyelesaikan pekerjaan dan program yang ada di RPJMD,” tutur Sekda.

Sesuai laporan Camat Manguharjo Teguh Sudariyanto, hasil Musrenbang di sembilan kelurahan di wilayah kerjanya ada 1249 usulan. Sebanyak 755 usulan berupa pembangunan fisik, 433 di bidang ekonomi, sosial dan budaya dan 61 usulan pada bidang pemerintahan. 
(adit,rama,ayu/diskominfo)

#100ThMadiun
#KotaKarismatikMadiun

Banjir dan Pengangguran Prioritas Utama Musrenbang Kecamatan Kartoharjo

MADIUN – Kecamatan Kartoharjo identik dengan banjir di musim penghujan, khususnya di Kelurahan Tawangrejo yang merupakan hulu beberapa sungai di Kota Madiun. Maka di Musrenbang Kecamatan Kartoharjo, penanggulangan banjir menjadi prioritas utama yang akan diusulkan pada musrenbang tingkat kota.

Ini disampaikan Camat Kartoharjo, Tjatoer Wahjoedianto saat menyampaikan laporannya di Musrenbang Kecamatan Kartoharjo, Kamis (1/2/2018). Adapun salah satu penanggulangan banjir yang diusulkannya yakni pembuatan ban jalan maupun pengerukan beberapa sungai atau saluran yang ada di Kecamatan Kartoharjo

Namun tak hanya permasalahan banjir yang menjadi prioritas utama musrenbang ini, melainkan juga penanganan pengangguran yang kian meningkat dari waktu ke waktu. “Berdasarkan kunjungan kerja Walikota Madiun beberapa waktu lalu yang mengingatkan masalah pengangguran. Maka perlu menciptakan lapangan kerja, perlu diadakan kursus keterampilan yang dikoordinir Dinas Tenaga Kerja, kemudian kegiatan padat karya lainnya sehingga bisa menciptakan lapangan kerja,” ungkapnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan Musrenbang Kecamatan Kartoharjo ini merupakan hasil dari musrenbang tingkat kelurahan yang dari hasil musyawarah didapat usulan pembangunan fisik sebanyak 928 usulan dan pembangunan non-fisik ada 618 usulan, dimana usulan tersebut akan dibawa ke musrenbang kota untuk kemudian akan dibahas lagi dan diserahkan ke Pemkot Madiun dengan hasil akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2019

Menyikapi antusiasme warga masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya melalui musrenbang tingkat kecamatan ini, Ketua DPRD Kota Madiun, Istono yang hadir menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Kartoharjo.

“Apa yang tertuang dalam dokumen musrenbang, pijakannya adalah apa yang menjadi visi misi kepala daerah yang tertuang pada RPJMD 2014-2019,” pesannya.

“RKPD 2019 ini merupakan tahun terakhir dari perjalanan panjang Pemkot Madiun, maka semuanya wajib diselesaikan secara paripurna, dan kita wajib mengontrol apakah progres yang dikerjakan sesuai dengan yang direncanakan,” pesannya kepada 133 peserta yang terdiri dari anggota DPRD, OPD, instansi vertikal, PKK, kelurahan, ketua RT, ketua PKK dan forum anak sekolah.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Madiun saat menyampaikan paparannya mengatakan komitmen Pemkot Madiun dari hasil musrenbang 2017 lalu, jika belum tercover di APBD 2018 maka menjadi prioritas utama di P-APBD 2018.

“Tanpa musrenbang kegiatan tidak sah, karena dalam musrenbang nanti, usulan pembangunan akan disaring di RPJMD sesuai dengan visi misi Walikota,” paparnya.

Tahun 2018 ini, pendapatan asli daerah (PAD) naik dari Rp159 miliar menjadi Rp194 miliar. “Kenapa pajak naik (PAD) naik? Karena PAD untuk kegiatan masyarakat,” jelas Sekda.

Usulan dari musrenbang ini, lanjutnya, akan dimasukkan paling tidak membutuhkan waktu tiga bulan. Dan akan dimasukkan ke APBD murni agar tidak terlambat. “Selain itu usulan-usulan kegiatan pembangunan, selain dari masyarakat juga bisa berasal dari dewan maupun dari OPD terkait,” terang Sekda Maidi.
(nurdiono,lelly,farid,rama/diskominfo)

#100ThMadiun
#KotaKarismatikMadiun

Page 3 of 1212345...10...Last »




Call Center :
081 249 83 1266

LPPL RADIO SUARA MADIUN

Link