Walikota Cicipi Ikon Baru Kuliner Kota Madiun

MADIUN – Dunia kuliner di Kota Madiun semakin beragam. Ikonnya semakin banyak mendampingi pecel sebagai jenis makanan paling khas di Kota Karismatik ini.

Hal ini ditandai hadirnya XO Signature Kota Madiun yang mulai beroperasi sejak pertengahan Februari ini. Bahkan pada Rabu, (14/2/2018) malam, Walikota Madiun Sugeng Rismiyanto bersama Wakil Walikota Armaya berkesempatan mencicipi masakan di XO Signature dalam jamuan makan bersama.

XO Signature Kota Madiun yang dibuka sejak Selasa, (12/2/2018) di kawasan Hotel Aston Kota Madiun mengajak jajaran forkopimda Kota Madiun untuk mencoba sensasi rasa makanan selain pecel yang telah menasional.

Restoran yang bernuansa cina ini berani mencoba hal baru memadukan empat kombinasi Sapo Rice, Suki, Alacarte dan Yakitori. “Ini yang beda dari XO yang ada di daerah lain, empat kombinasi dijadikan satu,” tutur Manager XO Signature, Angeline.

“Hanya di Kota Madiun saja yang berani menggabungkan empat kombinasi sekaligus. Konsep ini baru yang pertama dan hanya di Kota Madiun,” tambahnya.

Tamu yang hadir dalam jamuan makan malam tersebut, Ketua DPRD Kota Madiun Istono, Komandan Kodim 0803 Madiun, Danrem dan perwakilan dari intansi vertikal. Dibukanya XO Signature menambah beragamnya kuliner di Kota Madiun, dan menambah Kota Madiun Karismatik.
(nurdiono,adit,rahmad/diskominfo)

#100ThMadiun
#KotaKarismatikMadiun

Peringati HPN, Walikota Sebut Insan Pers Wajib Turut Mengamalkan Pancasila

MADIUN – Pers memegang peranan penting dalam pembangunan. Menjadi pilar ke empat dalam jalnnya pemerintahan. Komunikasi antar keduanya wajib terjalin baik. Bukan karena ada sesuatu. Namun, lantaran memang saling membutuhkan.
 
‘’Ada simbiosis mutualisme di dalamnya. Pemerintah butuh pers untuk mempublikasikan program dan capaian kerja. Sebaliknya, pers butuh informasi dari pemerintah untuk bahan pemberitaannya,’’ kata Walikota Madiun Sugeng Rismiyanto saat peringatan Hari Pers Nasional (HPN) sekaligus sosialisasi tentang cukai di Balai Kota, Kamis (15/2).
 
Walikota berharap insan pers semakin baik ke depan. Semakin menjunjung tinggi kode etik jurnalistik dan undang-undang pers. Sikap pers wajib mencerminkan pengamalan pancasila. Wajib menjunjung tinggi Ketuhanan Yang Maha Esa. Produk pers wajib mengedepankan kemanusiaan yang adil dan beradap. Wajib menjunjung tinggi persatuan Indonesia.
 
‘’Insan pers bukan sekedar mencari dan memberitakan informasi. Tapi wajib memahami peran dan fungsi pers sesuai dengan aturan yang berlaku,’’ ujarnya sembari menyebut produk pers juga bertujuan menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
 
Walikota menyampaikan pres diharap juga turut memberikan solusi dan edukasi dari setiap permasalahan yang muncul. Sebab, pers memiliki fungsi pendidikan. Produk pers harus mencerdaskan masyarakat. Artinya, produk harus sesuai fakta. Bukan dibuat-buat. Pers baiknya seperti angin. Jujur. Menebarkan bau harum ketika melewati mewangian. Begitu juga sebaliknya. 
 
‘’Momentum ini (HPN) sebaiknya bukan hanya seremonial. Namun, harus menjadi pelecut semangat agar pers lebih baik dan lebih baik lagi,’’ terangnya.
 
Walikota menambahkan, pers perlu turut mensosialisasikan aturan-aturan pemerintah sebagai fungsi pembangunan. Salah satunya, aturan cukai. Apalagi, pelanggaran terhadap cukai masih cukup tinggi di tanah air. Data yang diterimanya, masih ada sekitar 11 persen rokok illegal yang beredar. Itu tentu menyalahi aturan. 
 
Selain merugikan negara, rokok illegal juga merugikan masyarakat. Sebab, sebagian dana cukai dikembalikan untuk masyarakat. Digunakan untuk peningkatan kesehatan, pelatihan, dan peningkatan pembangunan. Walikota berharap insan pers turut memerangi peredaran barang cukai illegal. 
 
‘’Pers memiliki peran penting dalam pembangunan. Pelanggaran atas peraturan dapat menghambat pembangunan. Artinya, pers wajib turut menekan potensi pelanggaran yang mengemuka,’’ ungkapnya.
 
Sekretaris PWI Jatim Eko Pamuji menyebut komunikasi antara pers dan pemerintah wajib terjalin baik. Pemerintah merupakan rekan pers. Begitu juga sebaliknya. Namun diakuinya, menghubungkan komunikasi antar keduanya tidak mudah. Sebab, pers memiliki karakter berbeda-beda. Eko mengapresiasi Pemkot Madiun yang dinilainya cukup berhasil menjalin komunikasi dengan insan pers yang ada di kota pecel.
 
‘’Komunikasi pers dan pemerintah harus terjalin baik. Tidak ada yang tidak bisa. Ini yang sudah terjadi dan dilakukan pemerintah Kota Madiun,’’ ungkapnya sembari menyebut belum ada organisasi PWI di Kota maupun Kabupaten Madiun. (ws hendro, agi/dsikominfo)
 
#100ThMadiun
#KotaKarismatikMadiun

Walikota Dukung Deklarasi Pilkada Tanpa Politik Uang dan Politisasi Sara

MADIUN – Pilkada yang bersih dan jujur wajib tanpa kendala. Utamanya, terkait politik uang, politisasi sara dan kampanye hitam. Kendala mengenai sejumlah masalah tersebut wajib ditekan. Butuh komitmen bersama untuk mewujudkan hal tersebut. Tak terkecuali pemerintah.
 
‘’Prinsipnya pemerintah mendukung penuh apa yang sudah menjadi komitmen banwaslu dan panwaslu. Mendukung tolak politik uang dan politisasi sara dalam pilkada,’’ kata Walikota Sugeng Rismiyanto saat deklarasi tolak politik uang dan politisasi sara dalam Pilkada di kantor Panwaslu, Rabu (14/2).
 
Kota Madiun, kata beliau, bakal menghadapi dua pilkada tahun ini. Yakni, pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jatim serta pemilihan walikota dan wakil walikota. Kedua pesta demokrasi itu wajib bersih dari money politic dan politisasi sara. Selain mencoreng gelaran pilkada, praktik keduanya dapat berujung perkara. 
 
‘’Pilkada tanpa politik uang dan politisasi sara dapat menghasilkan pemimpin yang berkualitas, berintegritas, dan bermartabat. Mari sama-sama berkomitmen mendukung deklarasi ini,’’ ungkap beliau.
 
Ini, lanjutnya, demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Selain itu, beliau berharap jalannya pilkada dapat semakin aman dan kondusif dengan tidak adanya gangguan politik uang dan politisasi sara. Sebaliknya, kedua tindakan dapat memicu konflik. Beliau tunjuk bukti perhelatan pilkada disejumlah daerah sebelumnya. Kerap berujung sengketa hingga berdampak pada masyarakat. Baik langsung maupun tidak langsung.
 
‘’Pilkada hanya untuk memilih pemimpin lima tahun ke depan. Jangan sampai diwarnai kejadian yang tidak bertanggung jawab hingga merugikan masyarakat,’’ tegasnya.
 
Walikota menegaskan pilkada wajib memberikan manfaat bagi masyarakat. Menghasilkan pemimpin yang berkualitas demi kemajuan suatu daerah. Beliau mengajak seluruh masyarakat untuk turut berkomitmen mendukung deklarasi yang dicetuskan panwaslu tersebut. Tujuannya sama, agar tercipta pilkada yang berkualitas, aman, tertib, dan adil.
 
‘’Ini penting. Mari kita sama-sama menjaga pilkada dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,’’ pungkasnya. (dhevit, agi/diskominfo)
 
 
#100thMadiun
#KotaKarismatikMadiun

Perkuat Sinergitas Keuangan Pusat dan Daerah, Kemenkeu Ajak Koordinasi Pemda se Karesidenan Madiun

MADIUN – Sebagai upaya perkokoh sinergi internal dan eksternal serta untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pokoknya, Perwakilan Kementerian Keuangan RI wilayah Provinsi Jawa Timur melaksanakan rapat koordinasi yang dihadiri oleh Walikota Madiun, Sugeng Rismiyanto, Bupati Ngawi, Budi Sulistyono, dan perwakilan dari wilayah se-Karesidenan Madiun lainnya.
 
“Kegiatan ini memberikan warna pada Pemerintah Kota Madiun khususnya serta Pemerintah Daerah lainnya yang diundang, selain itu dengan adanya giat ini maka sudah melingkupi dan mencukupi keinginan pusat dan daerah,” tutur Walikota Madiun saat menyampaikan paparannya di Ruang Pertemuan Hotel Aston Kota Madiun, Rabu (14/02/2018).
 
Lebih lanjut, Walikota juga menyampaikan rapat koordinasi ini penting karena dengan adanya koordinasi maka terciptanya kerjasama pusat dan daerah.
 
“Ditambah lagi setiap daerah ada pelayanan perpajakan, sehingga diperlukan adanya peningkatan kapasitas pelayanan, khususnya pelayanan pajak,” tambahnya.
 
Walikota mengingatkan, sehubungan dengan adanya kantor perbendaharaan negara maka diharapkan mungkin ada percepatan penyaluran DAK (Dana Alokasi Khusus). “Jika ada dana pasti ada juknis, dari juknis ini pasti mengangkat kepanitian yang disebut dengan struktur kemudian aturan-aturannya supaya bisa dieksekusi dengan benar,” ujar Walikota.
 
Terkait dengan pengembangan SDM, Walikota mengakui daerah tidak bisa lepas dari campur tangan pemerintah pusat. Dengan mengirimkan SDM-nya yang memiliki akuntabilitas baik di bidang keuangan ke pendidikan dan pelatihan keuangan yang diselenggarakan pemerintah pusat. “Sehingga dengan adanya sinergitas ini diharapkan mampu mengembangkan potensi SDM keuangan di daerah,” harapnya.
 
Menanggapi permintaan Walikota, Kepala Kantor Wilayah DPJBN Provinsi Jawa Timur Wiwin Istanti menerangkan bahwa Kementerian Keuangan RI yang di sini merupakan tugas dari Perbendaharaan Negara sebenarnya ingin segera mungkin menyalurkannya. “Tetapi dibutuhkan tidak cukup hanya sinergi tetapi kedisipilinan antara dua pihak baik kami yang menyalurkan dan pemda yang menerima,” tukasnya.
 
Wiwin menambahkan karena sistem kerja kantor perbendaharaan menggunakan sistem maka pengaturan tanggal tidak bisa ditabrak.
 
“Mari kita disiplinkan diri kita agar memenuhi target yaitu apa yang sudah dialokasikan bisa tersalurkan tepat waktu dan tepat jumlah, sedangkan terkait juklak dan juknis sudah menjadi pembahasan di tingkat pusat dan hingga saat ini KPPN juga terus melakukan koordinasi dengan pemda setempat,” ungkapnya
 
Terkait LKPD, tambahnya, Gubernur Jawa Timur meminta membuat unit reaksi cepat yaitu Perwakilan Perbendaharaan dengan BPKAD Provinsi Jawa Timur yang tujuannya mengawal delapan pemda yang LKPD belum WTP.
 
“Kami ikut bertanggung jawab bagaimana pemda-pemda LKPDnya bisa WTP, silahkan berdiskusi bisa dengan BPKAD Provinsi maupun dengan kami,” tandasnya. (luky, lelly,farid/diskominfo)
 
 
 
#100thMadiun
#KotaKarismatikMadiun

Deteksi Dini PTM Untuk Karyawan Pemkot, Dinkes dan KB Kota Madiun Kader Posbindu

MADIUN – Upaya meningkatkan kesehatan untuk masyarakat dan karyawan Pemkot Madiun terus ditingkatkan. Untuk seluruh masyarakat Kota Madiun saat ini ada pelayanan kesehatan Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesmasta) dan untuk karyawan Pemkot Madiun diadakan Pelatihan Posbindu (Pos Pembinaan Terpadu) Penyakit Tidak Menular (PTM).

Pelatihan untuk Posbindu ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun. Dan diselenggarakan sejak Selasa- Rabu (13-14/2/2018) untuk pertama kalinya dengan diikuti oleh karyawan OPD se-Kota Madiun.

“Dari dinas akan melaksanakan pelatihan kader Posbindu di setiap OPD,” ungkap Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Edy Harmanto, SKM, M.Kes saat membuka acara tersebut.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Madiun dr. Agung Sulistya Wardani, M, M.Kes mengatakan PTM banyak diderita dari pada penyakit menular, jadi perlu adanya pencegahan. “Posbindu untuk upaya pencegahan, pengendalian, dan penanganan penyakit tidak menular beserta akibat yang ditimbulkannya di OPD se-Kota Madiun,” ungkapnya.

Selain itu, Dinkes dan KB juga akan mendapatkan data yang akurat dari setiap OPD se-Kota Madiun untuk memantau kesehatan karyawan Pemkot Madiun. “Dapat memonitor karyawan di setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terhadap Penyakit yang tidak menular,” tutur Wardani.

Kader dari setiap OPD se-Pemkot Madiun diberikan pelatihan mengukur tekanan darah, gula darah dan gejala-gejala lain PTM lainnya. Sehingga karyawan yang menderita PTM dapat terdeteksi sedini mungkin. Selama ini, pelatihan telah berjalan di Dinas Kesehatan dan KB dan untuk masyarakat Kota Madiun dan kemudian dikembangkan dengan cara berinovasi menerapkan Posbindu PTM untuk OPD agar mandiri dalam mendeteksi PTM.

Jenis PTM antara lain hipertensi, penyakit gula (diabetes melitus, atau kanker dan lain-lainnya). Leduanya adaah PTM yang sering diderita tanpa terdeteksi secara dini. Dengan mendeteksi sedini mungkin PTM untuk OPD, pelayanan untuk masyarakat Kota Madiun dapat dengan maksimal. 
(nurdiono,adit/diskominfo)

#100thMadiun
#KotaKarismatikMadiun

Tahapan Pilkada Berjalan Lancar, Walikota Apresiasi

MADIUN – Walikota Madiun mengapresiasi kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Madiun yang bisa melaksanakan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Madiun dengan baik. Hingga saat ini, KPU telah mampu melaksanakan tahapan sampai pada penetapan dan pengundian nomor urut pasangan calon pada Pilkada Kota Madiun.
 
“(Semua) Tahapan ini sesuai dengan harapan kita semua, apresiasi kepada KPU Kota Madiun,” tutur Walikota saat mengawali sambutannya sebelum Rapat Pleno Terbuka Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun 2018 di The Sun Hotal, Selasa (13/2/2018).
 
Menurut Walikota Sugeng Rismiyanto, tahapan- tahapan awal pilkada telah terlaksana, dari pendaftaran paslon, penetuan paslon, sampai pengundian nomor urut paslon telah dilaksanakan KPU Kota Madiun dengan lancar. Selain Walikota Madiun, hadir dalam acara tersebut Wakil Walikota Madiun Armaya dan Forkopimda Kota Madiun. 
 
Dari proses tahapan awal pilkada yang telah berjalan, tahapan selanjutnya masih ada kampanye masing-masing paslon sampai penetapan Walikota dan Wakil Walikota Madiun definitif. Di tahapan ini Walikota Madiun berharap dapat dilalui oleh masyarakat Kota Madiun dengan aman dan damai.
 
“Kita semua wajib mendukung terciptanya kondisi dalam Pilkada serentak tahun 2018,” tuturnya di awal sambutannya.
 
Meurutnya, proses tahapan pemilu telah dilakukan oleh KPU Madiun dengan lancar karena itu azas pemilu harus dijunjung tinggi untuk menciptakan Kota Madiun Karismatik. “Saya (Walikota Madiun) atas nama Pemkot Madiun dan masyarakat Kota Madiun berharap dapat melalui pesta demokrasi dapat terlasana dengan luber dan jurdil,”ungkapnya.
 
Walikota yakin perilaku warga masyarakat dalam berpolitik Kota Madiun sudah dewasa. Diprediksi,  masyarakat Kota Madiun antusias dalam pilkada serentak tahun ini. “Saya yakin, 80 persen masyarakat Kota Madiun datang dalam pencoblosan. Angka ini lebih dari target KPU Kota Madiun yang 72 persen,” katanya.
 
Di seluruh Indonesia, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak akan diselenggarakan di 171 daerah. Pilkada tersebut terdiri dari pilkada untuk memilih gubernur dan wakilnya, bupati dan wakilnya serta walikota dan wakilnya. Artinya pemilihan kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Di Jawa Timur sendiri ada ada 18 pilkada serentak pada 27 Juni mendatang. Satu untuk pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur, dan 17 untuk pemilihan umum walikota-wakil walikota/bupati-wakil bupati. 
(nurdiono,adit/diskominfo)
 
#100thMadiun
#KotaKarismatikMadiun

Kota Madiun Makin Mantap Menuju Smart City

MADIUN – Kota Madiun memantapkan langkah membangun smart city. Sebuah kota dengan konsep ‘serba bersih’ dan terintegrasi dari sisi pemerintahan dan menghasilkan lingkungan yang serba nyaman penduduknya.
 
Untuk segera membentuk smart city, pada Jumat dan Sabtu (9-10/2/2018) Pemkot Madiun melaksanakan studi banding ke Kota Bandung. Kota berjuluk Paris van Java ini telah melaksanakan pemerintahan dan pengelolaan lingkungan yang serba transparan dengan berbagai aplikasi pendukung yang telah berfungsi dengan baik sebagai syarat smart city. 
 
Pemkot Madiun juga telah melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman (MoU, Memorandum of Understanding) dengan Pemkot Bandung untuk ‘peminjaman’ sejumlah aplikasi untuk diterapkan di Kota Madiun.
 
Walikota Bandung Ridwan Kamil sesaat sebelum melaksanakan MoU dengan sejumlah walikota dan bupati mengatakan, Pemkot Bandung telah menguban Kota Bandung dengan software. “Ada lebih dari 300 software. Karena kami menganggap ada 300 masalah. Mungkin bagi bapak ibu terhitung banyak, tapi Singapurapunya software pemerintahan dan pelayanan publik  sampai 1.600-an buah. Mereka, negara yang sudah maju itu mengaggap ada 1.600 urusan yang harus disinkronisasi oleh teknologi,” ungkap Ridwan di Pendopo Kota Bandung di hadapan sejumlah kepala derah.
 
Kepala daerah muda ini mengatakan, ke-300 masalah yang disinkronisasi itu kurang lebih sama masalahnya dengan yang dihdapai para kepala daerah lain di Indonesia. Mulai dari mengetahui karyawan atau ASN/PNS yang malas, mengetahui kinerja PNS.
 
“Waktu RK (remunerasi kinerja di Pemkot Bandung) diketahui ternyata sekitar seribu PNS selama bertahun-tahun kerjanya seadanya. Saya punya ASN 9 ribu, gimana saya tahu mereka kerja tidak kerja, produktif tidak produktif, ini software bapak wajib punya. Saking kerennya software ini, Sekretariat Negara akan mengaplikasikannya di Istana Negara.,” ujarnya.
 
Walikota yang satu ini juga menceritakan aplikasi e-budgettingnya, sebuah software yang bisa membaca anggaran-anggaran yang tidak penting. Hal ini akan mengatasi kesulitan membaca lembaran-lembaran APBD dan memilahnya.
 
“Judulnya bagus semua, ejaan bagus semua. Padahal isinya ada mark up, ada yang tidak sesuai dengan RPJMD,” ujarnya. Ridwan Kamil menambahkan, Pemkot Bandung membangun kotanya sebagai smart city dengan anggaran lebih dari Rp70 miliar. Sebuah anggaran yang tidak murah. 
 
“Bayangkan ada 500 kota/kabupaten, kalau semua menganggarkan pembentukan smart city seperti Kota Bandung, itu berarti anggarannya Rp3 triliun. Itu buang-bunga uang, lebih baik karena problemnya sama, maka pinjem saja sama yang sudah melakukan, sudah trial and error, sudah melakukan eksperimen karena kita sama2 NKRI sama sama persatuan Indonesia,” ungkapnya disambut tepuk tangan hadirin.
 
Birokrat dan politisi handal ini mempersilakan para walikota dan bupati untuk ‘meminjam’ sofware yang sudah ada di Pemkot Bandung. Selanjutnya, harus ada staf yang dikirim ke Bandung untuk dilatih mengoperasikan software tersebut. Hal ini agar nantinya software dan stafnya benar-benar siap dipakai di daerah masing-masing.
 
“Setelah ini (MoU), ya political will yang akan berjalan. Kalau serius segera kirim stafnya untuk pakai ini itu jangan sampai kita beri softwarenya staf tidak paham,” ungkapanya.
 
Sementara itu Walikota Madiun Sugeng Rismiyanto menyatakan, setelah MoU ini, ia akan segera melakukan koordinasi dengan stafnya di Pemkot Madiun. Banyak hal yang akan dibicarakan. Terutama terkait software yang sesuai untuk diterapkan di Kota Madiun.
 
“Kita segera kirim staf ke Bandung. Kita pelajari dulu yang sesuai kebutuhan Kota Madiun untuk jadi smart city. Dipilah dan dipilih baru studi banding lagi ke sana, belajar softwarenya,” ungkap Walikota Sugeng Rismiyanto.
(rahmad,farid/diskominfo) 
#100ThMadiun
#KotaKarismatikMadiun

Cegah Kebakaran, 360 Warga Kota Madiun Belajar Pedamkan Kebakaran

MADIUN – Pemerintah Kota Madiun meningkatkan keterlibatan masyarakat Kota Madiun dalam menanggulangi bencana yang berpotensi terjadi di wilayahnya. Perkembangan permukiman dan pembangunan gedung-gedung adalah salah satu penyebabnya.

Kebakaran memang sering disebabkan karena kelalaian manusia. Hal ini diungkapkan oleh Walikota Madiun Sugeng Rismiyanto, saat membuka kegiatan Penyuluhan Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Bagi Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pkk Dan Takmir Masjid Se-Kota Madiun Tahun 2018, Senin (12/2/2018).

“Sumber penyebab terjadinya kebakaran di karenakan kelalaian manusia itu sendiri,” tutur Walikota.

Perkembangan pembangunan di Kota Madiun juga sangat signifikan. Ini dapat dilihat dari banyaknya kawasan pemukiman dan hotel-hotel berbintang yang ada di Kota Madiun. Ini juga salah satu potensi penyebab dari kebakaran yang terjadi.

“Banyaknya hotel dan gedung bertingkat lainnya juga salah satu potensi kebaran apabila kurang bagus manajemen lingkungannya,” ungkap orang nomor satu di Kota Madiun ini.

Kerugian dari bencana kebakaran dapat berdampak kepada diri sendiri dan orang lain. Api yang tidak terkendali dapat menimbulkan kerugian materi yang besar dan korban jiwa. Sehingga dengan kegiatan ini, bencana kebakaran dapat dicegah seoptimal mungkin.

“(Kegiatan) Ini, upaya kita (Pemkot Madiun) sebagai antisipasi mengurangi bahaya kebakaran,” katanya di Gedung Diklat tempat pelaksanaan kegiatan ini berlangsung.

Peserta penyuluhan ini sebanyak 360 orang yang terdiri dari beberapa unsur masyarakat seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, PKK dan takmir masjid. Semua diharapakan mampu koordinasi dengan aparat ketika terjadi kebakaran.

“Segera lapor kepada petugas, apabila terjadi potensi kebakaran di lingkungan bapak-ibu sekalian,” tuturnya.

Semua peserta yang hadir diharapkan dapat menularkan ilmunya yang didapatkan dari kegiatan ini kepada tetangga dan lingkungannya masing-masing. Sehingga ancaman terjadinya bencana kebakaran di Kota Madiun dapat diantisipasi jauh hari sebelumnya. 
(nurdiono,adit/diskominfo)

#100thMadiun
#KotaKarismatikMadiun

Lokarenbang Kesehatan untuk Kota Madiun Sehat

MADIUN – Kesehatan merupakan skala prioritas pembangunan di Kota Madiun sesuai RPJMD tahun 2014-2019. Semua elemen dilibatkan untuk menciptakan Kota Madiun yang sehat. Hal ini juga harus ditunjang dengan perencanaan kegiatan bidang kesehatan yang matang.

Kalau untuk pembangunan secara umum terdapat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), di Dinas Kesehatan dan KB diselenggarakan kegiatan Lokakarya Perencanaan Pembangunan (Lokarenbang) Bidang Kesehatan sebagai upaya kesempurnaan rencanan kegiatan Dinas Kesehatan dan KB pada tahun 2019.

Acara ini Jumat (9/2/2018) dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kota, Maidi. “Kesehatan di Kota Madiun semakin maju, dievaluasi lagi dengan mengadakan rakor 2018 untuk kesempurnaan kegiatan 2019,” tutur Sekda Maidi dihadapan 150 peserta Lokarenbang dari berbagai unsur di Aula Pertemuan Gedung Diklat Kota Madiun.

Rakor menjadi wahana untuk menampung aspirasi dan saran untuk pembangunan bidang kesehatan yang lebih terarah. Jika perlu, dari unsur masyarakat yang peduli dengan kesehatan dilibatkan untuk perencanaan kegiatan kesehatan di Kota Madiun.

“Teman-teman yang kritis untuk membawa suatu kemajuan pembangunan di Kota Madiun, seharusnya diundang, baik dari LSM maupun akademisi,” ungkap mantan pengajar ini.

Untuk pembiayaan pelaksanaan kegiatan bidang kesehatan, akan sepenuhnya didukung oleh Kota Madiun melalui Dinas Kesehatan dan KB. “Terkait anggaran untuk kesehatan, semua anggaran pelaksanaan ada di Dinkes,” kata Sekda.

Karena kesehatan salah satu skala prioritas pembangunan Kota Madiun yang tertuang di dalam RPJMD. APBD akan mendukung penuh untuk membiayai kegiatan yang ada di Dinas Kesehatan. Yang terpenting dengan rencanan kegiatan yang benar-benar matang.

“Kalau e-Plnaning sudah berjalan, e-budgetting akan mengikuti,” tutupnya. 
(nurdiono,adit/diskominfo)
#100thMadiun
#KotaKarismatikMadiun

 

Tahun 2018 BPN Targetkan 2.800 Bidang Tanah Sudah Tersertifikasi

MADIUN – Sebagai salah satu program prioritas Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) mulai diperkenalkan ke daerah-daerah dan salah satunya Kota Madiun.

Ini yang menjadi dasar kunjungan dari Kepala BPN Kota Madiun, Baskoro Waluyo saat melakukan audiensi dengan Walikota Madiun Sugeng Rismiyanto.

“Melalui program ini, insya Allah tahun 2018 semua bidangan tanah yang belum bersertifikat di Kota Madiun harus sudah memiliki sertifikat,” ungkapnya saat ditemui usai audiensi di Balaikota, Kamis (8/2/2018).

Lanjutnya, pelaksanaan PTSL ini gratis tanpa pungutan biaya sama sekali, asalkan semua berkas sudah dipenuhi oleh masyarakat. Setelah berkas dinyatakan lengkap oleh petugas, maka akan diproses untuk diterbitkan sertifikat.

“Untuk Kota Madiun, karena tanah yang belum bersertifikat tinggal sedikit maka melalui PTSL ini jatah Kota Madiun di tahun 2018 tinggal 2.800 bidang tanah yang di dalamnya termasuk aset dari Pemerintah Kota Madiun,” papar Baskoro.

Tahun 2017 kemarin, imbuhnya, BPN telah menyelesaikan aset Pemerintah Kota Madiun sebanyak 1300. “Mudah-mudahan dengan adanya koordinasi ini kami bisa membantu pemkot madiun untuk menyelesaikan aset lainnya yang belum bersertifikat,” katanya.

Untuk mensosialisasikan PTSL ini, ke depan BPN akan menggandeng camat, lurah dan tokoh masyarakat yang ada di Kota Madiun ini untuk mensosialisasikan PTSL. Sehingga dengan adanya sosialisasi, diharapkan masyarakat tahu adanya program PTSL dan terhindar adanya pungutan liar.

“Kita wanti-wanti dan akan diadakan penyuluhan kepada masyarakat yang isinya kita tegaskan bahwa tidak ada pungutan sama sekali dalam program PTSL ini,” pungkasnya. 
(nurdiono,lelly,rahmad/diskominfo)

#100thMadiun
#KotaKarismatikMadiun

Page 2 of 1212345...10...Last »




Call Center :
081 249 83 1266

LPPL RADIO SUARA MADIUN

Link