Informasi Yang Dikecualikan

Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

 

Pengecualian informasi harus didasarkan pada pengujian konsekuensi.

 

Pengujian Konsekuensi dapat dilakukan :

  1. Sebelum adanya permohonan informasi publik.
  2. Pada saat adanya permohonan informasi publik.
  3. Pada saat penyelesaian sengketa informasi publik.

 

Informasi publik yang dikecualikan paling sedikit memuat :

  • Jenis klasifikasi informasi yang dikecualikan
  • Identitas pejabat PPID yang menetapkan
  • Badan publik
  • Jangka waktu pengecualian
  • Alasan pengecualian
  • Tempat dan tanggal pengecualian 

 

Informasi publik yang dikecualikan meliputi :

  1. Informasi yang bisa menghambat proses penegakan hukum. 
  2. Informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat.
  3. Informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara
  4. Informasi yang dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.
  5. Informasi yang dapat mengganggu ketahanan ekonomi nasional.
  6. Informasi yang dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri.
  7. Informasi yang dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang.
  8. Informasi yang dapat mengungkapkan rahasia pribadi.
  9. Memorandum atau surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan.
  10. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang – Undang.

 

Page 1 of 11




Call Center :
081 249 83 1266

LPPL RADIO SUARA MADIUN

Link