MADIUN – Bertempat di ruang pertemuan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Madiun pada Kamis (8/11), Rapat Paripurna yang membahas mengenai Penetapan Program Peraturan Daerah (PROPEMPEDA) dilangsungkan.

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 48 huruf b peraturan Dewan Perwakilan Daerah Kota Madiun no 1 tahun 2015. Membahas tentang peraturan tata tertib DPRD, yang menyatakan bahwa badan pembentukan peraturan daerah mempunyai tugas untuk melakukan koordinasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah antara DPRD dengan Pemerintah Daerah.

Rapat Paripurna tersebut menitik beratkan pada usulan Rancangan Peraturan Daerah. Selanjutnya hasil dari konsultasi pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah ditindak lanjuti dari pembahasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Tim Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun, menetapkan delapan rancangan peraturan daerah.

Delapan rancangan perda tersebut diantaranya adalah Rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018, Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2019, dan Rancangan peraturan daerah tentang APBD 2020.

Selanjutnya terdapat Raperda yang berasal dari usulan pemerintah kota yakni Rancangan peraturan daerah pengelolaan, penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana infrastruktur kota. Rancangan peraturan daerah rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) 2019-2024, serta Rancangan peraturan daerah penyelenggaraan jaminan kesehatan.

Selain itu dua usulan Raperda hasil inisiatif DPRD berupa Rancangan peraturan daerah penanggulangan gelandangan dan pengemis dan Rancangan peraturan daerah perlindungan dan pemberdayaan petani.

Menanggapi hal di atas, Walikota Sugeng Rismiyanto berharap bahwa kedelapan raperda tersebut dapat berjalan dengan lancar. Sugeng menilai raperda usulan pemkot penting untuk diberlakukan karena selama ini dirinya menilai perizinan pengelolaan, penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana infrastruktur kota terlalu lamban.

“Agar keberlangsungan perizinan bisa cepat dan pemanfaatnya bisa optimal,” tandasnya.

Istono selaku ketua DPRD Kota Madiun berharap agar Raperda yang telah diagendakan dalam Propemperda 2019 lengkap, “Sedapat mungkin sudah dilengkapi dengan naskah akademik atau latar belakang yang mendasari Raperda yang dimaksud,” imbuhnya.

Rapat Paripurna DPRD ditutup dengan penanda tanganan hasil keputusan propemperda, yang ditanda tangani oleh Ketua DPRD Kota Madiun.

(dhevit/kus/iko/diskominfo)

#100ThMadiun
#KotaMadiunKarismatik