MADIUN – Janji pemerintah pusat terkait adanya rekrutmen pegawai negeri sipil (PNS) mulai terealisasikan. Pun, kuota setiap daerah sudah keluar. Kota Madiun mendapat 174 formasi saat penerimaan tahun ini. Jumlah tersebut tentu jauh dari kebutuhan. Namun, tentu lebih baik daripada tidak sama sekali.

‘’Kalau kurang jelas kurang. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pemerintah pusat. Kami di daerah hanya tinggal melaksanakan,’’ kata Walikota Sugeng Rismiyanto, Rabu (12/9/2018).

Pelaksanaan rekrutmen calon abdi negara tersebut memang berpusat di panitia seleksi nasional (Panselnas) yang terdiri dari beberapa kementerian dan lembaga. Mulai formasi, jadwal, soal seleksi, hingga pengumuman. Bahkan, panitia rekrutmen juga langsung dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) kendati seleksi di daerah. Selain itu, sudah berbasis online yang juga berpusat ke server di BKN. Artinya, tidak ada cara lain. Hanya melalui satu pintu.

‘’Penentu lulus tidaknya juga dari sana. Masyarakat harus sering-sering mengakses informasi yang dikeluarkan panitia seleksi,’’ ungkapnya.

Kabid Formasi dan Pengembangan Adminitrasi Karir Pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Madiun Joedhi Riandono menyebut jatah formasi memang sudah turun. Namun, untuk rinciannya masih dalam pembahasaan. Pihaknya saat ini masih berada di BKN Provinsi untuk konsultasi terkait itu. Ada juga beberapa daerah yang jatah formasi keliru. Tak heran, rincian formasi belum final. Namun, dia menyebut jatah akan lebih banyak untuk tenaga pendidikan dan kesehatan.

‘’Sampai saat ini belum fix. Tetapi memang instruksi dari pemerintah pusat untuk memprioritaskan tenaga kependidikan dan kesehatan. Tak heran, jatah untuk dua bidang ini akan lebih banyak,’’ ungkapnya.

Namun, kata dia, ada beberapa jatah khusus. Yakni, untuk mereka yang cumlaude, IPK terbaik, dan disabilitas. Sedang, tenaga honorer diperbolehkan turut dalam seleksi namun masuk dalam jatah jalur umum. Seperti halnya walikota, Joedhi juga menyebut formasi kelewat kecil dibanding kebutuhan. Sebab, rata-rata 200 PNS pensiun setiap tahun di Kota Madiun. Sedang, rekrutmen kali terakhir 2010 lalu. Artinya, ribuan pegawai yang pensiun hingga kini. Pihaknya mengaku selalu mengkomunikasikan kondisi tersebut kepada BKN. Namun, daerah hanya boleh mengusulkan formasi sesuai data pensiun tahun pengusulan. Kota Madiun hanya mengusulkan sebanyak 198 formasi saat rekrutmen kali ini. Itu sesuai dengan data pegawai pensiun di 2017 lalu.

‘’Semua proses rekrutmen ada di pusat. Kami hanya melaksanakan. Termasuk jika nanti Kota Madiun terpilih sebagai salah satu tempat pelaksanaan seleksi,’’ ujarnya. (ws hendro/agi/madiuntoday)

sumber :https://www.facebook.com/madiuntoday.id/

#tolakpitacukaiilegal
#sebarkontenpositif
#berinternetsehat
#madiunkotawifi
#100ThMadiun
#KotaKarismatikMadiun
#DBHCHT_2018