MADIUN – Pembahasan Raperda Perubahan APBD 2018 di ujung garis finis. Satu tahapan penting terlewati, Rabu (12/9/2018). Yakni, jawaban walikota atas pandangan umum (PU) fraksi. Seluruh pertanyaan dari lima fraksi di DPRD Kota Madiun sudah diberikan jawaban. Tanggapan wakil rakyat terkait jawaban menjadi agenda selanjutnya sebelum pengesahan.

Penjelasan panjang lebar diberikan setiap pertanyaan yang mengemuka. Seperti upaya pemkot terkait peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 12 miliar yang dilontarkan Fraksi Demokrat. Pajak bumi dan bangunan (PBB) dan non PBB merupakan sumber pemasukan PAD terbesar di Kota Madiun. Walikota menyebut bakal melakukan pembinaan dan pengawasan kepada setiap wajib pajak. Terutama soal kepatuhan terhadap pembayaran pajak. Petugas pungut pajak juga akan dioptimalkan.

‘’Basis data PBB dan non PBB penting. Makanya, pemeliharaan data ini perlu. Bagaimana bisa mengetahui potensi pajak kalau datanya tidak terpelihara dengan baik,’’ kata walikota usai paripurna.

Lain halnya dengan Fraksi PKB juga menanyakan terkait surplus anggaran Rp 99 miliar yang tidak dapat digunakan pada Perubahan APBD 2018 ini. Walikota menyebut dana tersebut berada pada pos belanja tidak terduga. Penggunaannya tidak sembarangan. Pos belanja ini dapat digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang. Seperti tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial serta kebutuhan mendesak lain. Dana bakal menjadi potensi Silpa untuk perencanaan APBD 2019 mendatang.

‘’Uang tidak hanya didiamkan begitu saja. Dana mengendap seperti itu (termasuk Silpa 2017) diputar dengan melakukan deposito. Jasa atau bunga deposito ini dapat menambah pendapatan asli daerah,’’ ungkapnya sembari menyebut PAD dari pos ini ditargetkan sebesar Rp 9 miliar.

Tidak melulu pertanyaan, wakil rakyat juga memberikan masukan dan saran. Seperti Fraksi PDIP yang memberikan saran terkait materi pembahasan yang baiknya disiapkan jauh hari sebelum pembahasan. Selain itu, juga memberikan saran terkait organisasi perangkat daerah (OPD) yang harus dapat menggali sumber penerimaan daerah dari sektor lain. Walikota menyebut langkah-langkah menggali sumber pendapatan daerah sudah dan terus dilakukan. Peningkatan PAD dari tahun ke tahun menjadi salah satu bukti nyata. Namun, tentu perlu terus ditingkatkan.

‘’Prinsipnya apa yang berujung kesejahteraan masyarakat pasti menjadi prioritas. Saran dan masukan pasti akan menjadi bahan evaluasi kami,’’ pungkasnya sembari menyebut OPD kudu bersiap pelaksanaan APBD Perubahan 2018.

Pembahasan APBD perubahan dengan agenda jawaban walikota ini ditayangkan secara live di funpage facebook Pemerintah Kota Madiun. Video dapat dilihat kapan saja dan dimana saja. (ws hendro/agi/diskominfo)

#100ThMadiun
#KotaKarismatikMadiun