MADIUN – Kesigapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Madiun dalam menanggapi PP Nomor 12 Tahun 2018 menjadikannya sebagai rujukan bagi wakil rakyat daerah lain. Antara lain, Kota Semarang, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten Banyumas.

Jumat (7/9), anggota dewan dari berbagai wilayah itu melakukan kunjungan kerja ke Kota Madiun. Tujuannya, melihat sejauh mana DPRD Kota Madiun dalam melaksanakan penyusunan tata tertib DPRD sesuai pedoman yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo April lalu itu.

Para anggota dewan dari 3 daerah itu tertarik dengan cepatnya DPRD Kota Madiun merespon peraturan pemerintah. Bahkan, tata tertib tersebut akan rampung pada Oktober mendatang. ”Sesuai dengan arahan Pak Presiden,” tutur Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Madiun Nyamin usai menerima kunjungan DPRD dari 3 daerah itu.

Menurut Nyamin, penyusunan tata tertib sesuai PP Nomor 12 Tahun 2018 itu masih dalam proses pembahasan. Saat ini, tinggal menunggu persetujuan dari para anggota dan pimpinan DPRD. Hal inipun menjadikan DPRD Kota Madiun sebagai rujukan beberapa daerah lainnya. ”Mereka ingin melihat sejauh mana kami menyusun tata tertib sesuai PP,” imbuhnya.

Nyamin berharap, semua proses penyusunan tata tertib dapat dilalui dengan mulus. Untuk memperlancar proses itu, DPRD Kota Madiun juga menggandeng kalangan akademisi dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta dalam penyusunan tata tertib. ”Sehingga, bisa segera terlaksana di DPRD Kota Madiun,” pungkasnya. (lucky/adit/kominfo)