MADIUN – Pembahasan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017 terus dikebut. Sehari setelah menggelar rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi, pembahasan berlanjut dengan agenda penyampaian jawaban walikota, Selasa (3/7/2018). Satu persatu pertanyaan dari lima fraksi dijawab langsung Walikota Madiun Sugeng Rismiyanto.

Mulai selisih sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) hingga masalah Silpa APBD tahun anggaran 2017. Wakil rakyat sebelumnya mempertanyakan selisih Silpa sebesar Rp 29 juta dari laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan (LPP) APBD 2017. Walikota menyebut selisih terjadi lantaran Silpa yang disajikan dalam LKPj belum diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sedang, Silpa dalam LPP telah dilakukan audit. Tak heran, jika terdapat koreksi-koreksi atas penyaian pendapatan dan belanja dalam LPP.

‘’Jelas ada selisih karena LKPj ini disusun sebelum hasil audit BPK keluar,’’ kata Walikota Sugeng.

Hasil audit BPK, kata dia, baru keluar akhir Mei lalu. Sedang, penyusunan LKPj harus sudah selesai sebelum 31 Maret. LKPj memang harus selesai maksimal tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Tak heran, laporan keuangan dalam LKPj masih mengacu data sebelum audit BPK. Begitu juga dengan laporan penyajian PAD (pendapatan asli daerah) yang tersaji dalam LKPj Walikota berbeda dengan yang di LPP APBD karena adanya audit BPK.

‘’Penyusunan tidak mungkin menunggu hasil audit BPK keluar. Itu sama saja melanggar aturan penyusunan LKPj,’’ jelasnya.

Wakil rakyat juga menyoal besaran Silpa yang mencapai Rp 308 miliar di 2017 lalu. Besaran Silpa bukannya tanpa sebab. Walikota menyebut Silpa lantaran berbagai hal. Salah satunya, adanya Silpa mandatory 2015 sebesar Rp 21 miliar lebih, Rp 62 miliar di 2016, dan Silpa mandatory 2017 sebesar Rp 50 miliar. Silpa jenis ini tidak dapat digunakan secara sembarangan. Sebab, anggaran berasal dari alokasi khusus. Seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), hingga dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Penggunaan dana khusus ini terbatas. Artinya, harus sesuai dengan peruntukan yang sudah ditentukan. Walikota mencontohkan DAK di Dinas Pendidikan untuk rehab gedung harus digunakan untuk rehab gedung. Dana tidak bisa digunakan untuk pembelian alat peraga edukatif (APE) atau lainnya.

‘’Prinsipnya penyerapan terus kami optimalkan. Termasuk Silpa Rp 308 miliar ini yang sudah defisit Rp 127 miliar tahun ini,’’ ungkapnya.

Besaran Silpa ini juga tak terlepas dari pelampauan pendapatan pada tahun anggaran 2015 sebesar Rp 10 miliar, pada 2016 sebesar Rp 43 miliar, dan 2017 sebesar Rp 16 miliar. Tak heran, keuangan daerah semakin bertambah. Walikota menyebut pemkot juga melakukan efisiensi belanja.

‘’Pemkot juga berupaya mengoptimalkan kas menganggur dari Silpa untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan mendepositokan sebagian kas daerah dengan tingkat suku bunga tinggi dibandingkan suku bunga giro,’’ pungkasnya. (ws hendro/agi/diskominfo)
#100ThMadiun
#KotaKarismatikMadiun