MADIUN – Rapat Paripurna pembahasan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017 berlanjut. Agenda pembahasan kali ini pandangan umum (PU) fraksi. Lima fraksi di DPRD Kota Madiun menyampaikan PU masing-masing dalam rapat Paripurna, Senin (2/7/2018). Paripurna merupakan lanjutan rapat serupa dengan agenda pembacaan laporan nota keuangan oleh Walikota Madiun yang digelar sebelumnya.

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Madiun Didik Yulianto. Dia menjelaskan rapat Paripurna sebagai tindak lanjut proses pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 pada 22 Juni 2018 lalu dengan agenda penyampaian Nota Keuangan Walikota Madiun.

‘’Ini kami tindaklanjuti dengan serangkaian pembahasan intensif pada 26 Juni 2018 bersama Badan Tim Anggaran Pemerintah Kota Madiun,’’ tuturnya.

Lima fraksi DPRD yaitu Fraksi PKB, Fraksi Demokrat bersatu, Fraksi PDIP, Fraksi Pembangunan Nasional dan Rakyat Sejahtera serta Fraksi Gerindra memberikan pandangan umum masing-masing. Mulai terkait posisi keuangan, realisasi anggaran, neraca serta saldo anggaran lebih.

Dalam catatan sejumlah fraksi tersebut terdapat selisih Silpa sebesar Rp 29 juta lebih dalam laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota 2017 dengan yang dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan (LPP) APBD 2017 pasca audit badan pemeriksa keuangan (BPK). Tak heran, cukup mempengaruhi besaran Silpa. Wakil rakyat berharap hal ini mendapat perhatian serius dan tidak terulang pada masa mendatang.

Selain itu, terdapat beberapa penyerahan aset tetap yang belum terselesaikan. Wakil rakyat meminta eksekutif memberikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Rapat paripurna lanjutan bakal dilaksanakan hari ini dengan agenda jawaban atas pandangan umum fraksi tentang laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD TA 2017. (tia/diskominfo)