MADIUN – Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan Pemkot Madiun terus dilakukan. Teranyar, pemkot setempat meluncurkan program bantuan pangan non tunai daerah (BPNTD), Selasa (15/5/2018). Program ini melengkapi bantuan serupa yang dijalankan pemerintah pusat. 
 
‘’Program ini merupakan perwujudan dari visi-misi Pemkot Madiun. Salah satunya, percepatan penanggulan kemiskinan. BPNTD diharap dapat mengentaskan atau paling tidak mengurangi angka kemiskinan di Kota Madiun,’’ kata Walikota Madiun Sugeng Rismiyanto saat launching program BPNTD di halaman Balaikota Madiun, Selasa (15/5/2018).
 
Program, kata dia, sejalan dengan Nawacita Presiden Jokowi. Begitu juga untuk program kesehatan dan pendidikan di kota pecel. Kota Madiun sudah melaksanakan program Jamkesmasta 2013 lalu. Ini sebelum progam Kartu Indonesia Sehat (KIS) pemerintah pusat. Sedang dibidang pendidikan, Kota Madiun melaksanakan wajib belajar (Wajar) 12 tahun di 2014. Sayang, program harus kembali menjadi Wajar sembilan tahun setelah kewenangan sekolah tingkat menengah atas diambil alih provinsi 2017 lalu.
 
Bantuan di bidang pendidikan juga menyasar jenjang perkuliahan. Pemkot menyiapkan 250 bantuan beasiswa mahasiswa (BBM). Besarannya, Rp 750 ribu perbulan permahasiswa hingga lulus. Walikota berharap masyarakat kurang mampu di Kota Madiun juga dapat menuntut ilmu hingga perkuliahan.
 
‘’Bantuan ini bersifat stimulus. Penerima diharapkan semakin menurun ke depan. Artinya, sudah masuk kategori mampu,’’ ungkapnya.
 
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun Heri Suwartono menyebut terdapat 8.276 warga miskin yang terdaftar sesuai keputusan Menteri Sosial. 5.370 di antaranya sudah tercover BPNT dan Program Keluarga Harapan (PKH). Keduanya merupakan program pemerintah pusat. Pemkot ogah diam. Sebanyak 2.906 warga yang belum menerima diupayakan mendapat bantuan serupa.
 
‘’Sisa 2.906 warga ini kami tampung untuk mendapatkan BPNT dari pemerintah daerah. Tetapi bantuan hanya kami berikan kepada 2.129 di antarnya,’’ terangnya sembari menyebut sebanyak 777 warga sudah termasuk tidak layak sebagai menerima setelah verifikasi.
 
Mulai sudah termasuk mampu, meninggal dunia, atau pindah domisili. Pihaknya tidak dapat menentukan data penerima. Data di dapat dari kementerian terkait melalui survei dengan badan pusat statistik (BPS) setempat.
 
‘’Data ini terus diperbarui dua kali dalam setahun. Pastinya, akan ada perubahan ke depan,’’ pungkasnya. (ws hendro/agi/diskominfo)
 
#100ThMadiun
#KotaKarismatikMadiun