MADIUN – PP 16/2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah wajib dilaksanakan pertanggal 1 Juli 2018 mendatang. Pemahaman terkait aturan anyar ini tentunya butuh dilakukan. Tujuannya, menyamakan langkah seluruh elemen terkait pengadaan barang dan jasa sesuai aturan. Tak heran, sosialisasi elektronik pengadaan langsung diselenggarakan Pemkot Madiun melalui Diskominfo, Senin (14/5).
 
‘’Sosialisasi ini untuk menyamakan langkah setiap pengadaan barang dan jasa secara elektronik dalam pengadaan langsung (PL),’’ tutur Walikota Sugeng Rismiyanto.
 
Selain itu, pejabat pengadaan barang dan jasa wajib dalam melaksanakan tugasnya secara cepat, akuntabel, dan transparan. 
 
‘’Jangan sampai ada perbedaan satu dengan yang lain. Ini bisa menimbulkan multitafsir,’’ tegasnya.
 
Sesuai Perpres 54/2010, tugas layanan pengadaan secara elektronik dilaksanakan unit kerja terpisah. Yakni, unit layanan pengadaan (ULP). Unit ini bertugas melakukan pemilihan dan penyedia barang dan jasa melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). ULP berubah menjadi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) sesuai PP 16/2018.  
 
‘’Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) ini berfungsi mengelola pengadaan barang dan jasa, mengelola fungsi layanan pengadaan secara elektronik, membina SDM dan kelembagaan barang dan jasa, serta melaksanakan pendampingan konsulitasi atau bimbingan teknis,’’ terangnya dihadapan pejabat pengadaaan barang dan jasa se-Kota Madiun.
 
Himbauan dari KPK semua transaksi pengadaan harus dicatat. Sebab, perhitungannya secara nasional. Apalagi, uang negara untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui lelang nilainya besar. 
 
‘’Semua harus dicatat secara terperinci. Terutama yang nontraksasional,’’ pungkasnya.
 
Proses pengumuman lelang dan pemilihan rekanan wajib melalui sistem. Penyedia barang dan jasa harus sudah terdaftar di sistem pengadaan secara elektonik (SPSE) dan melengkapi administrasi di Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SiKAP). (luki,adit/diskominfo)
 
#100ThMadiun
#KotaKarismatikMadiun