MADIUN – Potensi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) cukup besar. Salah satunya, sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun dalam penyelenggaraan kemanfaatan bagi masyarakat. Selain itu, BUMD juga memiliki peran dalam mewujudkan kemakmuran dan perekonomian daerah.

Dalam menunjang itu, Walikota Madiun Sugeng Rismiyanto menyampaikan, Pemerintah daerah terus berusaha mewujudkan Kota Madiun yang amandan kondusif sebagai upaya memberikan kemudahan usaha BUMD.

‘’Lakukan percepatan usaha BUMD, cari apa yang bisa dilakukan yang tidak bertumpu pada APBD. Ini penting karena pembangunan tidak dapat hanya mengandalkan DAU (dana alokasi umum) atau DAK (dana alokasi khusus),’’ pesan walikota saat pembinaan karyawan BUMD di Ruang 13, kamis (29/3/2018)

Saat ini, kata dia, BUMD dihadapkan tantangan yang cukup berat. Perkembangan dunia usaha sudah semakin pesat. Artinya, BUMD tengah menghadapi persaingan bisnis. Tak heran, BUMD terus dituntut untuk selalu kreatif dan mencari pilihan strategi bisnis yang tepat.

‘’Hidup itu pilihan, pilihan itu keputusan, dan keputusan adalah prinsip. Dimana prinsip itu harus dipegang teguh. Dalam konteks ini tentu pengelola BUMD. Bagaimana BUMD yang merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam dunia usaha mampu memberikan fasilitas dan manfaat kepada masyarakat,’’ ujarnya.

Pemkot sengaja mengundang pakar pengembangan BUMD untuk pembinaan. Salah satunya, dari Biro Administrasi Perekonomian Bagian Perencanaan Pengembangan Kelembagaan BUMD Provinsi Jawa Timur. Pembinaan dilakukan menyeluruh. Mulai pengelolaan usaha hingga pemahaman aturan mainnya. Salah satunya, PP 54/2017 tentang BUMD.

Herlina Rahmawati, pemateri, menyebut persaingan dunia usaha sudah semakin ketat. Tak heran, pengelola dituntut untuk terus kreatif dan inovatif. Tak terkecuali BUMD.

‘’Seperti yang dikemukakan bapak Walikota, BUMD harus mandiri agar dapat mencari kegiatan diluar APBD,’’ ujarnya.

Dia juga menyarankan agar bank Perkreditan rakyat (BPR) yang masih berbentuk Perusahaan Daerah (PD) untuk diubah menjadi Perseroan Terbatas (PT). Ini penting agar dapat menggandeng pihak ketiga sebagai salah satu upaya mencari tambahan modal. Selain itu pendirian BUMD diharap tidak asal. Namun, harus menyesuaikan kebutuhan daerah.

‘’Harapannya, agar BUMD terus berkembang. Tidak hanya bertahan satu dua tahun kemudian colaps. Jadi harus melalui analis terlebih dahulu. Mulai mengenai investasi hingga keberlangsungan usaha BUMD ke depannya,’’ katanya. (lelly,nurdiono/diskominfo)

#100ThMadiun
#KotaKarismatikMadiun