MADIUN – Pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) inisiatif DPRD Kota Madiun belanjut. Kali ini, giliran tim Pansus II yang mengambil peran. Tim menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama tim Pemkot Madiun terkait raperda tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) dan penyelenggaraan reklame, Selasa (13/2/2018). Tujuannya, agar perda yang dihasilkan mendatang optimal.

‘’Sama seperti sebelumnya, prinsip pembahasan ini untuk menangkap sekaligus mengantisipasi segala kemungkinan yang muncul saat perda ini diterapkan nanti,’’ kata Plh Sekretaris Daerah Kota Madiun Rusdiyanto seusai rapat.

Sebelumnya, tim Pemkot juga dilibatkan dalam pembahasan tiga raperda inisiatif lain bersama tim Pansus I DPRD. Wakil rakyat memang mengusulkan tujuh raperda inisiatif tahun ini. Pembahasan terbagi dalam tiga panitia khusus (pansus). Rusdi menyebut tahapan pembahasan sampai pada dengar pendapat. Tak heran, pihak pemkot dilibatkan untuk memberikan masukan, kritik, dan saran.

‘’Tujuan raperda ini kan baik. Demi kesejahteraan masyarakat. Prinspnya kami selalu siap membantu,’’ ujarnya.

Kedua raperda yang pembahasannya dinahkodai Pansus II tersebut dinilai penting. Salah satunya, penataan dan pengendalian penyelenggaraan reklame agar memenuhi aspek etika dan estetika. Harapannya, dapat melindungi kepentingan dan ketertiban umum.

Rusdi menyebut bukan berarti penyelenggaraan reklame saat ini semerawut. Penyusunan raperda lebih sebagai antisipasi. Sebab, kemungkinan masalah terkait penyelenggaraan reklame ke depan mulai mengemuka. Beliau mengapresiasi DPRD setempat yang cepat menangkap potensi sedini mungkin.

‘’Aturan memang baiknya dibuat sebagai antisipasi. Bukan aturan ada setelah masalahnya terjadi,’’ ungkapnya.

Hal senada juga berlaku terkait raperda tentang tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Raperda juga sebagai langkah antisipasi sekaligus penertiban. Terutama penyaluran dana CSR yang dirasa belum tertata. Tujuannya, agar keberadaan CSR dirasa optimal bagi masyarakat.

‘’CSR merupakan kewajiban perusahaan dan hak masyarakat. Pelaksanaannya harus optimal agar manfaatnya maksimal,’’ jelasnya. (lelly,luki/diskominfo)

#100thMadiun
#KotaKarismatikMadiun
#MadiunKarismatik