MADIUN – Kunjungan BPN ATR Kota Madiun beberapa waktu lalu berlanjut ke acara Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Kota Madiun. Pada Kamis (15/02/2018) dilaksanakan kegiatan dengan tema Penyerahan Sertifikat Tanah Program Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) Tahun 2017, Dan Sosialisasi Sertifikat Tanah Program PTSL 2018 di Asrama Haji Kota Madiun.

Walikota Madiun, Sugeng Rismiyanto mengatakan, program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) harus disebarkan dan diinformasikan bukan hanya kepada masyarakat Kota Madiun tetapi juga semua institusi vertikal, maupun badan hukum yang memiliki aset tanah, wajib disertifikat.

“Jumlahnya berdasarkan informasi Kepala BPN tinggal 2.500 bidang, oleh karena itu dengan adanya giat ini seluruh forkopinda yang memiliki seluruh aset di Kota Madiun bisa mengetahuinya,” kata Walikota Madiun.

Lebih lanjut, dari seluruh aset di Kota Madiun maupun bidang tanah yang tersisa kurang dari 1 persen belum disertifikasi diharapkan untuk tahun 2018 ini, sudah tersertifikasi semua. “Sehingga saya dan pak Baskoro (Kepala BPN Kota Madiun) bertekad Kota Madiun kalau bisa 100 persen supaya bisa mengilhami daerah lain,” ungkapnya.

Adapun pembiayaan program PTSL ini, lanjutnya, akan dibebankan pada APBN. Selain itu program ini perlu partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat agar yang sudah ditargetkan tercapai.

“Jika punya sebidang tanah, ojo nganti dicaplok (diambil) orang lain, kalau sudah punya sertifikat semuanya akan terukur dan mempunyai kepastian hukum dari negara serta terhindar dari masalah,” pesan Walikota Madiun.

Sementara itu Kepala BPN Kota Madiun Baskoro Waluyo menyampaikan PTSL merupakan pembaruan dari program pertanahan sebelumnya yakni PRONA, pada PRONA hanya memiliki jatah 40/50 bidang pertahun. Namun dengan adanya program PTSL sesuai dengan amanah dari Presiden Joko Widodo bahwa semua bidangan tanah di Indonesia harus selesai pada tahun 2025, dan untuk tahun ini Provinsi Jawa Timur tiap kabupaten/kota memiliki jatah 1.500.000 bidang tanah harus diselesaikan.

“Insya Allah setelah ada sosialisasi ini, kami akan terus menerus mengadakan penyuluhan ke kantor kelurahan, dan untuk diketahui Kota Madiun memiliki jumlah bidang tanah yang belum tersertifikat paling kecil, hanya 0,78 persen,” paparnya.

Ongkos yang dibiayai oleh negara, dalam hal ini APBN, mulai dari berkas lengkap tidak ada kekurangan, kemudian didaftarkan ke BPN dan dilakukan pengukuran sampai sertifikat keluar itu gratis. “Untuk yang tidak gratis itu pra (pemberkasannya), yang harus dibiayai yang mengurus sertifikat bersangkutan,” jelas Kepala BPN.

Selain itu, PTSL juga didukung intruksi presiden yang diterbitkan tanggal 13 Februari 2018 yang pada intinya percepatan pendaftaran tanah PTSL seluruh wilayah kabupaten kota.

Pada kegiatan ini juga diserahkan 200 sertifikat yang sebelumnya telah diserahkan dari BPN ke Pemerintah Kota Madiun, hari ini secara simbolis diserahkan oleh Walikota Madiun ke masyarakat Kota Madiun.
(nurdiono,lelly,iko,dhevit/diskominfo)

#100thMadiun
#MadiunKotaKarismatik