Select Page

MADIUN – Upaya menjalin komunikasi melalui program kunjungan kerja (kunker) pemkot Madiun sampai di Kelurahan Klegen, Rabu (15/11). Bukan hanya menyerap aspirasi, kegiatan kunker juga sebagai sarana evaluasi program hingga sosialisasi kamtibmas menjelang tahun politik. “Membangun fisik itu mudah. Tinggal ada anggarannya, pasti jalan. Tetapi juga harus difikirkan bagaimana membangun masyarakatnya, “ kata Walikota Sugeng Rismiyanto.

Beliau sengaja langsung berdialog dengan warga. Beberapa pertanyaan mengenai program pemerintah diajukan. Mulai jambanisasi, pembangunan ruang terbuka hijau, hingga soal pendidikan. Pertanyaan sengaja langsung kepada masyarakat untuk memastikan jalannya program. “Ini penting untuk memastikan kesesuaian dengan laporan yang diberikan kepada saya. Sudah sesuaikah dengan instruksi yang saya berikan, “ tegasnya.

Membangun masyarakat, kata beliau, juga harus dikedepankan. Pembangunan masyarakat terbagi dalam banyak hal. Membangun fisik juga mental. Ini penting agar masyarakat lebih terampil, memiliki keahlian namun tetap bermental kuat dan berahlak mulia. Dampaknya beragam. Mulai pengentasan kemiskinan hingga mengurangi tingkat pengangguran. Ini sesuai dengan program yang tertuang dalam Baris Jilid 2. Tak heran, Walikota menaruh perhatian pada tingkat pengangguran. Jumlah pengangguran di Kelurahan Klegen ditanyakan dan bagaiamana penyelesaian dari dinas terkait. “Data base masalah sosial seperti ini harus terus diperbarui. Begitu juga dengan langkah penyelesaiannya, “ tegas beliau.

Kesempatan bertatap muka dengan warganya juga dimanfaatkan untuk menjaga keamanan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Apalagi sebentar lagi mendekati tahun politik. Walikota berharap masyarakat tidak kelewat larut dalam euforia. Tidak mudah terprovokasi. Dan segera kembali seperti biasa begitu perhelatan pilkada pertengahan Juni 2018 mendatang selesai. Artinya, masyarakat tetap menjaga keutuhan dan kerukunan kendati berbeda pandangan politik. “Jangan mau diprovokasi. Kalau ada yang memprovokasi laporkan saja. TNI-Polri harus netral. Begitu juga dengan ASN (aparatur sipil negara) walapun memiliki hak pilih. Kalau ada yang seperti itu laporkan ke saya. Akan saya tindak tegas, “ terang beliau. (gik/diskominfo)