Select Page

MADIUN – Kunjungan kerja (kunker) Pemkot Madiun berlanjut. Rombongan pejabat pemkot meninjau warga Kelurahan Sogaten kali ini. Tujuannya sama. Ingin melihat langsung kondisi masyarakat sekaligus mendengar keinginan mereka. “Pastinya banyak keinginan dan harapan masyarakat kepada pemerintah. Kami ingin mendengar langsung serta berupaya mewujudkannya, “ kata Walikota Sugeng Rismiyanto, Selasa (14/11).

Walikota ditemani Wakil Walikota Armaya langsung mendapat sambutan hangat masyarakat. Salah satunya, suguhan musik hadroh anggota PKK setempat di pintu masuk aula kelurahan. Tak mau kalah, walikota membalas dengan menyanyikan sebuah lagu untuk warganya yang menikmati makanan. Lagu Suket Teki pun apik dibawakan walikota. Tepuk tangan hadirin bergemuruh setelahnya. Walikota mengawali sambutan dengan mengenalkan satu persatu sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Bukan hanya mengenalkan pejabatnya, namun juga menyebutkan tugas dan fungsi OPD masing-masing. Harapannya, masyarakat mamahami fungsi dan tugas pemerintahan serta memahami alur pelaporan jika muncul masa lah.

“Masyarakat harus paham. Kalau paham pasti nanti berpartisipasi. Ini penting agar pembangunan bisa tepat sasaran, “ ungkap beliau.

Walikota bertekad meningkatkan kinerja di tahun depan. Namun, tetap pada program Baris jilid 2. Di antaranya, meningkatkan pengelolaan kapasitas pendidikan, meningkatkan pengelolaan kapasitas kesehatan, meningkatkan daya saing perekonomian, pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan publik serta pembangunan infrastruktur. Harapannya taraf hidup masyarakat meningkat.

“Silahkan ini dimanfaatkan. Masyarakat dapat mengajukan aspirasinya. Banyak program yang disiapkan, “ ujarnya sembari menyebut anggaran program Baris Jilid 2 rata-rata meningkat.

Berbagai usulan mengemuka. Mulai program jambanisasi yang ditambah, ruang terbuka hijau yang juga diperbanyak, serta rehab rumah layak huni. Walikota menyilahkan usulan masyakarat juga dilaporkan ke lurah untuk dimasukkan dalam pembahasan musrenbang kelurahan awal 2018 mendatang. “Lurah dan camat harus aktif. Usulan harus ditampung untuk ditindaklanjuti, “ tegasnya. (gik/diskominfo)