Select Page

MADIUN – Program kunjungan kerja (kunker) bukan hanya sarana menyerap aspirasi masyarakat. Namun, juga sebagai media mensosialisasikan program sekaligus wahana evaluasi kinerja pemerintah yang sudah dilalui. Seperti yang mengemuka di Kelurahan Ngegong, Selasa (14/11). Walikota Sugeng Rismiyanto mengatakan terdapat enam program utama yang tertuang dalam Baris Jilid 2. Salah satunya, meningkatkan pengelolaan kapasitas pendidikan dengan alokasi anggaran mencapai Rp 80 miliar. Besaran ini, kata dia, diakuinya turun dibanding tahun lalu. Sebab, pengelolaan pendidikan tingkat SMA/SMK diambil alih provinsi.

Namun, bukan berarti tidak ada program pemkot untuk pelajar tingkat SMA/SMK. Pemkot menyiapkan beasiswa bagi pelajar berprestasi. Setidaknya saat mereka yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Bedanya, program bukan hanya bagi mereka yang diterima masuk perguruan tinggi negeri (PTN). Namun, juga mereka yang masuk di perguruan tinggi swasta (PTS) dengan syarat minimal PTS terakreditasi B. ‘’Ada bantuan uang kuliah Rp 250 ribu per semester hingga selesai. Tetapi memang kami dahulukan pelajar dari keluarga yang kurang mampu namun berprestasi,’’ ujarnya sembari menyebut anggaran pendidikan SMA/SMK sebagian dialihkan untuk pengadaan komputer SD/SMP dengan besaran masing-masing Rp 17 miliar dan Rp 13 miliar.

Selain itu, peningkatkan pengelolaan kapasitas kesehatan juga terus digenjot. Pemkot menganggarkan sekitar Rp 154 miliar untuk kesehatan masyarakat. Mulai program Jamkesmasta hingga pengadaan obat dan fasilitas kesehatan. Alokasi anggaran dibidang kesehatan memang cukup besar. Artinya, kesehatan masyarakat menjadi prioritas dan vital. ‘’Kalau warga tidak sehat bagaimana pembangunan bisa jalan. Selain itu, manfaat pembangunan juga tidak dapat dirasakan optimal,’’ tegas beliau.

Walikota juga mengedepankan program pengentasan kemiskinan. Anggaran yang disiapkan mencapai Rp 26 miliar. Walikota menargetkan ada banyak pelatihan dan pendampingan bagi masyarakat yang mengganggur. Sebab, skill cukup penting untuk bersaing di dunia kerja. Pihaknya berencana menggali informasi bidang tenaga kerja yang sedang dibutuhkan perusahaan. Warga yang menganggur bakal dibekali keterampilan sesuai dengan kebutuhan. ‘’Jadi tidak asal membuka job fair. Percuma kalau tidak memiliki skill. Diberi pelatihan dulu baru dicarikan lowongan pekerjaan,’’ tegas beliau sembari menyebut program peningkatan pelayan publik dianggaran Rp 214 miliar dan pembangunan infrastruktur mencapai Rp 293 miliar di 2018 mendatang.

Walikota berharap alokasi anggaran terserap maksimal agar kebutuhan masyarakat tercukupi. Warga, lanjutnya, tidak perlu lagi mengusulkan program perbaikan atau pembangunan skala kecil ke dinas terkait. Usulan cukup ke kantor kelurahan setempat. Sebab, kelurahan mendapat anggaran rata-rata Rp 1 miliar untuk fisik. Mulai irigasi, gorong-gorong, hingga usulan rehab rumah layak huni. ‘’Prinsipnya pelayan harus seefektif mungkin. Jadi pemerintah yang mendekat. Saya minta Lurah dan Camat aktif,’’ pungkas beliau. (gik/diskominfo)