Madiun РSebagai tindak lanjut ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yakni dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional. Berdasar hal tersebut DPRD Kota Madiun berinisiatif merancang peraturan daerah.

Untuk diketahui sebelumnya DPRD Kota Madiun telah menyampaikan nota penjelasan dan pembahasan bersama Eksekutif dan Legislatif pada akhir Juli kemarin dalam suasana kemitraan dan kebersamaan. Wakil Walikota Madiun, Sugeng Rismiyanto membacakan pendapat sekaligus pendapat akhir terhadap rancangan perda tersebut pada rapat paripurna DPRD Kota Madiun kemarin, Jum’at (11/8) bertempat di Gedung DPRD Kota Madiun.

Sugeng mengemukakan bahwa atas nama Pemerintah Kota Madiun, menerima/menyetujui atas rancangan perda inisiatif tersebut. Selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur untuk mendapatkan nomor registrasi sehingga dapat digunakan sebagai dasar penetapan dan pengundangan. Lanjutnya, dengan meningkatnya kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD Kota Madiun, diharapkan DPRD Kota Madiun dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal.

“Dapat menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya secara optimal serta dapat mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Madiun.” tutupnya dalam pembacaan pendapat. Perda dapat dilaksanan ketika perwalnya sudah ada yang menunjukkan penghitungan tunjangan,sumber dana yang dipakai untuk membayar, serta besaran yang didapatkan setiap anggota.

” Untuk tindak lanjut (pelaksanaan perda) nanti dihitung disesuaikan, darimana (sumbernya) dan berapa besarnya (yang mampu diberikan menurut penghitungan),” ujarnya saat ditemui setelah acara selesai.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Madiun, Istono juga menambahkan, semua yang disepakati dalam sidang paripurna tersebut merupakan tindak lanjut dari peraturan yang lebih tinggi. Dan untuk petunjuk pelaksanaan yang tertuang dalam Perwal, akan diserahkan sepenuhnya kepada walikotanya. “Kita serahkan kepada daerah, karena otoritas dari kepala daerah dalam menyusun peraturan walikotanya.” kata Istono saat ditanya besaran tunjangan yang didapatkan. (Kmf)