Madiun – Arus informasi yang begitu deras masuk ke negara kita, sebagai akibat era keterbukaan yang tidak mengenal batas negara, wilayah dan ideologi. Hal tersebut kalau tidak segera diantisipasi sejak dini dan terus menerus, akan berdampak pada nilai-nilai luhur budaya bangsa, generasi muda kita akan kehilangan jati diri bangsa, tidak memiliki karakter, terombang-ambing oleh pengaruh budaya dan ideologi dari luar yang tidak sesuai dengan etika berbangsa dan bernegara.

Melihat fenomena ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Madiun (Bakesbangpol) berupaya terus menerus untuk membentengi, mengingatkan, dan menanamkan kembali falsafah, nilai-nilai luhur budaya bangsa kepada generasi muda dan masyarakat terutama yang ada di Kota Madiun. Melanjutkan rangkaian acara serupa yang pernah digelar, Bakesbangpol Kota Madiun kembali mengadakan acara bertajuk “Revitalisasi Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa untuk Meningkatkan Etika Berbangsa dan Bernegara Guna Memperkokoh Harmoni Kebhinekaan” bertempat di Gedung Diklat, Jalan Duku Kota Madiun, Kamis (27/7).

Acara dihadiri 175 orang undangan dari kalangan LSM, tokoh masyarakat, tokoh agama, perguruan tinggi, OPD, asisten sekda, dan BUMD se-Kota Madiun, dan dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Madiun, Maidi. Maidi mengharapkan, semoga dengan acara seperti ini, apabila ada permasalahan berbangsa dan bernegara terutama dalam lingkup Kota Madiun, bisa dibicarakan dan diselesaikan dengan baik.

Lebih lanjut, Maidi yang juga sebagai narasumber pertama dalam acara tersebut, menyampaikan materi berkaitan dengan kebhinekaan. Sesuatu yang beragam itu adalah hal yang indah kalau ditata dengan baik. Justru kalau semua sama tidak ada yang beda, tidak akan enak dipandang, karena monoton dan tidak menarik untuk dilihat.

“Perbedaan kalau ditata dan dipadukan, semuanya akan bermanfaat bagi kita semua, perbedaan tidak masalah, justru akan membawa keindahan, perbedaan pendapat tidak menimbulkan permusuhan, tetapi membawa jalan keluar dengan musyawarah mufakat, manusia akan sempurna kalau memiliki banyak teman,” katanya.

Maidi juga menambahkan bahwa anggaran bantuan rumah ibadah yang sempat vakum, akan diadakan lagi mulai tahun anggaran 2018.

“Dalam hal ini, pemerintah harus hadir dan melindungi semuanya, semangat dan budaya gotong royong akan dihidupkan kembali di Kota Madiun, dengan sentuhan tersendiri karena beragamnya profesi penduduk Kota Madiun, program jangka pendeknya adalah dengan merekrut tenaga kebersihan sungai sebanyak 30 orang, sehingga kalau Pak RT atau Pak RW ingin bantuan tenaga untuk kebersihan sungai dan saluran air bisa minta bantuan tenaga tersebut,” terang Maidi.

Dodik Eko Wijayanto, anggota polisi Polda Jatim yang juga tercatat sebagai anggota Dewan Kesenian Provinsi Jawa Timur karena passion-nya sebagai seniman multitalenta, menyampaikan materi berkaitan dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

“Manusia pada dasarnya memiliki sifat cipta, rasa, budi dan karsa, sehingga kalau ini diterapkan, dengan sendirinya manusia akan bertindak asah, asih, asuh,” kata Dodik.

Lebih lanjut, Dodik juga menyampaikan, bahwa Indonesia sebenarnya sudah dalam kondisi tenang dan damai, namun seperti biasa, kalau kita bertetangga, ada orang lain yang tidak suka dengan kondisi negara kita, sehingga akan berupaya membuat gara-gara supaya negara kita kacau, karena itu kita harus peka terhadap kondisi ini dan jangan terpengaruh dengan provokasi apapun dengan tetap berpegang pada nilai-nilai luhur budaya bangsa karena itulah yang sesuai dengan jatidiri bangsa kita, menjaga kebhinekaan dalam persatuan, karena NKRI harga mati. Di akhir acara ada sesi tanya jawab maupun saran dari undangan yang hadir. Ada saran yang dilontarkan Heri, salah satu budayawan Kota Madiun yang juga sohibnya Dodik, agar dalam acara-acara seperti ini, pejabat yang ikut diundang, jangan meninggalkan acara sebelum selesai, supaya tahu keluhan masyarakat yang disampaikan, sehingga bisa langsung tahu solusinya.

“Pemerintah sepertinya menempatkan budayawan hanya sebagai pelengkap, kalau interaksi pembangunan ingin benar-benar lengkap, pemerintah dan budayawan harus benar-benar berinteraksi,” saran Heri. (kmf)