Select Page


Madiun – Jumlah penduduk yang terus bertambah, namun luas tanah yang tersedia tidak bertambah, menimbulkan persoalan tersendiri di masyarakat apabila tidak diikuti dengan pengetahuan berkaitan dengan aturan pertanahan. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat di bidang pertanahan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun mengadakan acara sosialisasi Undang-undang Pertanahan bertempat di ruang pertemuan Gedung Graha Krida lantai 4, Gedung Bersama, jalan Panjaitan Kota Madiun, Rabu (26/7) siang. Acara dimulai jam 10.30 WIB, dihadiri 100 orang undangan dari unsur OPD, Camat, Lurah, LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan), Kepala BPN Kota Madiun, serta undangan dari pengembang perumahan (REI – Real Estate Indonesia).

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Madiun, Soeko Dwi Handiarto, dalam laporan kegiatannya menyatakan, bahwa acara tersebut diadakan seiring dengan beralihnya sebagian kewenangan di bidang pertanahan kepada daerah, termasuk dalam hal ini adalah pemberian izin lokasi, pengelolaan tanah dan peralihan peruntukan tanah.

“Tujuan dari diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman undang-undang di bidang pertanahan di kalangan masyarakat,” terangnya.

Sementara itu Wakil Walikota Madiun, Sugeng Rismiyanto, yang juga hadir untuk membuka dan memberikan sambutan, menyerahkan sertifikat tanah hasil program Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) kepada 3 orang perwakilan. Sugeng Rismiyanto, menyampaikan maaf kepada undangan karena kedatangannya molor dari jadwal yang telah ditentukan karena ada kegiatan yang waktunya bersamaan di Wisma Haji, selain itu Sugeng juga mengajak untuk banyak belajar termasuk peraturan pertanahan.

“Mari kita semua yang hadir dan juga termasuk kepada tuan rumah untuk banyak belajar tentang undang-undang pertanahan, saya sendiri semalaman mencari di internet istilah undang-undang pertanahan itu tidak menemukan, ternyata istilah resmi undang-undang pertanahan lebih dikenal dengan UUPA (Undang-undang Pokok Agraria), yaitu UU nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang mulai berlaku 24 September 1960,” cerita Sugeng.

Dia juga menyatakan bahwa prona merupakan upaya menjamin kepastian hukum hak WNI di bidang pertanahan. Selain itu Sugeng juga berpesan agar izin-izin yang dikeluarkan harus menjaga nilai-nilai pancasila, yang di dalamnya ada fungsi sosial, karena itu, untuk pengembang, jangan menjadikan Kota Madiun sebagai kota sampah, jangan asal laku, terus ditinggal lari, tanpa melengkapi dengan fasilitas sosial dan umum. Sekretaris Daerah Kota Madiun, Maidi, dalam pengarahannya, mengungkapkan kebanggaannya, karena prona di Kota Madiun dapat berjalan tanpa pungutan apapun, hal ini adalah hal yang luar biasa, karena di daerah lain, biasanya disertai pungutan. Dalam kesempatan tersebut juga ditampilkan dalam slide, contoh kompleks perumahan yang bagus dan yang tidak patut dicontoh yang ada di Kota Madiun.

“Kepada pengembang, saya tidak akan mempersulit izin yang diajukan, asalkan memenuhi syarat yang ada dalam tata kota, antara lain lebar jalan harus minimal 6 meter, idealnya 7 meter supaya ada pohonnya, sehingga jalan di dalam perumahan tidak macet, dan tidak ada pungutan kecuali yang tercantum dalam perda maupun perwal,” terangnya.

Selesai pengarahan, dilaksanakan penyerahan sertifikat kepada 36 orang warga Kota Madiun peserta program sertifikasi prona. (kmf)