Select Page

Madiun – Administrasi dan dokumen kependudukan merupakan bukti otentik dan salah satu wujud pengakuan negara / pemerintah atas status hak hak sipil dan status kependudukan seseorang. Dokumen kependudukan dan akta pencatatan sipil tersebut digunakan berbagai keperluan dan salah satunya adalah sebagai syarat dalam pelaksanaan pilkada dan pemilu. Untuk memberikan pengetahuan, pengawasan dan pemahaman administrasi kependudukan dan pencatatan sipil guna menyongsong Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Kota Madiun dan Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan di tahun 2018 serta pemilu pada tahun 2019, Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun melakukan Sosialisasi Administrasi Kependudukan yang diselenggarakan selama 2 hari pada hari Rabu dan Kamis,(26-27/7) yang bertempat di Gedung Asrama Haji Kota Madiun .

Wakil Walikota Madiun, Sugeng Rismiyanto mengatakan pentingnya fungsi dokumen kependudukan bagi masyarakat serta untuk menentukan kebijakan pemerintah salah satunya sebagai persyaratan memilih dalam pilkada maupun pemilu tahun 2018 dan 2019 mendatang.

“Dokumen kependudukan dan akta pencatatan sipil tersebut digunakan berbagai keperluan dan salah satunya sebagai syarat dalam pelaksanaan pilkada dan pemilu,” paparnya didepan 577 peserta sosialisasi yang terdiri dari ketua RW se-Kota Madiun dan pengurus OSIS SMA / SMK se-Kota Madiun.

Untuk kepengurusan proses dokumen kependudukan, Pemerintah Kota Madiun melalui Dispendukcapil yang berkewenangan menerbitkan dokumen tersebut melakukan inovasi serta mampu memproses dokumen selama 3 hari dimana bila disesuaikan undang-undang membutuhka waktu 14 hari.

“Dengan adanya inovasi, Dispendukcapil bisa menetapkan selama 3 hari apabila semua memenuhi persyaratan sesuai aturan untuk dokumen kependudukan tertentu,” lanjutnya.

Dalam penyampaian materi mengenai administrasi kependudukan, Sugeng mengingatkan untuk masyarakat Kota Madiun agar tidak memalsukan dokumen kependudukan dikenakan setiap pemalsuan dokumen sanksi pidana menunggu dengan tuntutan yang cukup berat. Dalam kepengurusan dokumen kependudukan, Pemerintah Kota Madiun tidak memungut biaya sepeserpun alias gratis. Sekedar diketahui peserta kegiatan sosialisasi untuk besok, Kamis (27/7) sebanyak 1.023 Ketua RT se-kota Madiun. Hadir pada kegiatan Ibu Ismah Sugeng Rismiyanto, Sekretaris Daerah Kota Madiun, Maidi beserta Ibu Yuni Maidi dan Ketua DPRD Kota Madiun Istono. Hadir juga Asisten, Staf Ahli, dan Kepala OPD se-Kota Madiun. (kmf)