Select Page

Madiun – Dalam rangka menindak lanjuti perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2017, DPRD kota Madiun mengadakan rapat paripurna. Rapat ini berkaitan dengan penyampaian 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif DPRD Kota Madiun yang disampaikan dalam nota penjelasanan DPRD Kota Madiun, Senin (24/7) di Gedung DPRD Kota Madiun.Sidang diawali dengan laporan dari Sekretaris DPRD Kota Madiun, Misdi yang menyampaikan jumlah anggota DPRD Kota Madiun yang hadir, dilanjut, pembacaan nota penjelasan Raperda oleh Perwakilan dari DPRD Kota Madiun , Didik Mardiyanto.

Latar belakang disampaikannya nota penjelasan tentang 4 Raperda inisiatif DPRD Kota Madiun ini merupakan penjelasan dari Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan kepada Walikota Madiun melalui Surat Ketua DPRD Kota Madiun tanggal 21 Juli 2017.

4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah tersebut meliputi Raperda tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin, Koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, Perlindungan fakir miskin dan anak terlantar, Hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.

Ditemui setelah rapat, Istono selaku Ketua DPRD Kota Madiun mengungkapkan bahwa rapat ini merupakan tahapan pertama dari mekanisme Raperda yang bisa diteruskan dan ditindak lanjuti dan akhirnya menjadi keputusan bersama.

“Ada 3 (tiga) Raperda yang memang pemanfaatannya untuk masyarakat yang kurang beruntung mulai dari Raperda pemberian bantuan hukum, Raperda untuk fakir miskin dan anak terlantar, dan Raperda tentang Koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah. Ini diharapkan ada perhatian yang spesifik terhadap kelompok-kelompok yang kurang beruntung”, ujar Istono. Lebih lanjut Istono mengungkapkan perhatian tersebut harus ada implementasi yang disesuaikan dengan muatan lokal dari daerah yaitu Kota Madiun. Diharapkan kedepan jika akan dilakukan pendampingan, pembinaan sudah ada aturan hukum yang jelas. Dalam Raperda tersebut, memuat tentang teknis yang dijelaskan dalam pasal-pasal. Diakhir wawancaranya, Istono menjelaskan bahwa semua ini merupakan niat dan semangat dari pemerintah, DPRD bersama Eksektutif untuk mencarikan ruang kepada masyarakat yang sementara ini kebingungan melakukan persoalan-persoalan hukum.

Rapat ini dihadiri juga oleh Sekretaris Daerah Kota Madiun, Ketua / Tim Penggerak PKK, Forkopimda, Wartawan media cetak dan elektronik dan perwakilan mahasiswa. (Kmf)