Madiun – Dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Madiun diperlukan aturan yang mengatur pelaksanaannya guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Madiun periode 2014-2019.

Aturan tersebut juga nantinya sebagai landasan bagi penyusunan dokumen perencanaan lainnya. Dan semua tertuang dalam aturan yang lebih dikenal dengan nama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Hari ini, Selasa (7/3), Pemerintah Kota Madiun sebagai langkah untuk menyesuaikan dan mensinergikan adanya perubahan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah dan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, memandang perlu adanya perubahan RPJMD yang disampaikan kembali di Rapat Paripurna DPRD Kota Madiun, Gedung DPRD Kota Madiun.

Rapat tersebut dalam rangka menetapkan dan menyetujui Rancangan Perda Kota Madiun menjadi Perda Kota Madiun.
Wakil Walikota Madiun, Sugeng Rismiyanto, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun dilaksanakan dalam suasana demokratis dan penuh kekeluargaan.

“Pemandangan umum serta pendapat akhir fraksi – fraksi dimana semua menyetujui meyakinkan kita bahwa hal tersebut merupakan wujud dari keinginan semua pihak agar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan lancar demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Kota Madiun”, tutur Sugeng

Lebih lanjut Wawali juga mengucapkan terima kasih serta apresiasi kepada DPRD Kota Madiun melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Anggota Panitia Khusus DPRD Kota Madiun yang telah membahas Rancangan Peraturan Daerah.

“Berdasarkan ketentuan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk mendapatkan evaluasi,” Tambah Wawali di akhir sambutannya.

Sementara itu berdasarkan hasil pemandangan umum dan pendapat fraksi – fraksi daerah DPRD Kota Madiun, didapat saran terhadap Raperda yang diusulkan diantara Pemerintah daerah, serta masyarakat berkewajiban untuk melaksanakan visi, misi dan arah pembangunan Perubahan RPJMD Kota Madiun Tahun 2014-2019, Wakil Walikota Madiun berkewajiban untuk menjabarkan Perubahan RPJMD yang nantinya akan menjadi pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dan menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, OPD Kota Madiun berkewajiban menyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah yang menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah, Pemerintah Kota Madiun beserta jajarannya berkewajiban menjamin konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Madiun Tahun 2005-2025 dengan Perubahan RPJMD Kota Madiun Tahun 2014-2019, Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kota Madiun, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Madiun dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kota Madiun.

Dan Mengakhiri penyampaian Pemandangan Umum sekaligus Pendapat Fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun memutuskan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Perubahan atas Perda Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2014-2019 untuk selanjutnya segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Madiun sesuai mekanisme dan peraturan perudang-undangan yang berlaku.

Keputusan penetapan Perda Kota Madiun ditandatangi oleh ketua dan sekretaris dari kelima fraksi yang ada di DPRD Kota Madiun.
Turut hadir dalam rapat paripurna tersebut Sekretaris Daerah Kota Madiun, Forkopinda, LSM, tokoh masyarakat serta wartawan media cetak dan elektronik. (kmf)