Pemkot-DPRD Kebut Tiga Raperda Hasil Evaluasi Gubernur

MADIUN – Pembahasan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan Pemkot Madiun menapaki garis finish. Evaluasi dan fasilitasi gubernur telah usai dilakukan. Sebagai tindak lanjut, Pemkot Madiun bersama DPRD setempat melakukan rapat pembahasan lanjutan, Jumat (9/3/2018). Tujuannya sama, agar keberadaan raperda memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. read more…

Optimalkan Pelayanan Masyarakat, Radio Suara Madiun Undang Perhatian LPPL Cilacap

Madiun – Pengelolaan program siaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Suara Madiun yang apik menarik perhatian daerah lain. Buktinya, rombongan LPLL Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap sengaja datang berkunjung, Rabu (7/3). Tujuannya, saling berbagi ilmu demi mengoptimalkan peran LPPL dalam pelayanan kepada masyarakat.

‘’Radio bukan hanya media penyebarluasan infomasi. Namun, juga sebagai penyambung aspirasi masyarakat dan sarana komunikasi dengan pemerintahnya,’’ kata Kabid Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Kota Madiun Iroh Sunirah saat menerima rombongan.

Artinya, kata dia, LPPL bukan sekedar menyebarluaskan informasi. Namun, potensi masyarakat juga ditonjolkan dalam program-program siaran. Tak heran, pengelolaan program siaran yang uptodate serta memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat menjadi program unggulan LPLL Suara Madiun. Selain itu, LPLL radio Suara Madiun tidak menerima iklan komersial. Namun, tetap menyiarkan iklan terkait pelayanan untuk masyarakat sebagai pelayanan publik.

‘’Untuk penyebarluasan informasi ke masyarakat dan Iklan Layanan Masyarakat (ILM), kami tidak menarik biaya sama sekali. Dan kami tidak menerima iklan komersial,” tuturnya di Ruang Pertemuan Radio LPLL Suara Madiun.

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Pengembangan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Kabupaten Cilacap Sukaryanto menyebut program LPPL Radio Suara Madiun cukup lengkap. Bukan hanya menyebarkan informasi. Namun, juga menggalang informasi dan aspirasi dari masyarakat. Salah satunya melalui program Rasa Warga.

‘’Jadi tidak hanya informasi dari pemerintah ke masyarakat. Tetapi juga ada penyiar yang mendatangi langsung masyarakat. Keberadaan LPPPL benar-benar untuk memaksimalkan pemberdayaan masyarakat Kota Madiun. Ini yang belum ada di Kabupaten Cilacap,” ungkapnya.

Bukan hanya itu, LPLL Radio Suara Madiun juga membuka pengaduan pelayanan publik, memfasilitasi keluhan masyarakat untuk disampaikan kepada OPD terkait. Bahkan, LPPL juga mengelola media cetak berbentuk tabloid yang terbit dua minggu sekali. Tabloid Madiun Karismatik –nama tabloid Pemkot Madiun- juga mengedepankan pengembangan potensi hingga menjadi salah satu alterntif inspirasi bagi masyarakat.

‘’Pengemasan informasi kepada masyarakat benar-benar lengkap. Ini pastinya akan banyak membantu dalam penyempurnaan pengelolaan LPLL kami,’’ pungkasnya. (adit-luki/diskominfo)

#100ThMadiun
#KotaKarismatikMadiun

Ciptakan Profesionalisme, Pemkot Evaluasi Jabatan ASN

MADIUN – Profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) dibutuhkan dalam memaksimalkan perannya demi pelayanan kepada masyarakat. Pemkot Madiun getol meningkatkan progfesionalisme ASN secara kontinyu. Perbaikan demi perbaikan dilakukan. Tujuannya satu. Demi menyejahterakan masyarakat.

‘’Dengan adanya pembobotan kerja, ASN wajib berpacu. Tidak ada lagi tugas yang tidak dikerjakan. Hasilnya, tidak ada lagi perkerjaan yang menumpuk dalam suatu waktu,” kata Walikota Madiun Sugeng Rismiyanto saat membuka Bimbingan Teknis Evaluasi Jabatan di Gedung Diklat Madiun, Kamis (8/3/2018).

Pemkot sengaja menerapkan sistem poin bagi ASN mulai tahun ini. ASN wajib berpacu agar mendapat poin maksimal. Ini juga menjadi dasar penilaian tambahan pendapatan. Tak heran, ASN yang malas bakal tertinggal.

‘’Ditambah lagi adanya UU ASN yang mengatur sistem karir berbasis merit sistem yang mengkolaborasikan penilaian berdasar kompetensi dan kinerja. ASN tidak dapat seenaknya bekerja,’’ ujarnya dihadapan 130 peserta tersebut.

Walikota menambahkan ASN juga diatur dalam job value dan kelas jabatan dalam melaksanakan tugasnya. Maka, lanjutnya, perlu adanya keadilan dan kewajaran dalam melaksanakan tugas yang sekaligus berimplikasi pada keadilan dan kewajaran dalam memperoleh penghasilan.

Namun, Walikota tak membantah masih adanya jabatan yang tidak sesuai dengan kompetensi dan kapabilitas ASN. Tak heran, Evaluasi, kata beliau, penting dilakukan. Penempatan ASN yang sesuai dengan kompetensi dan kapabilitas masing-masing diharap mampu memberikan pelayanan yang optimal.

‘’Pekerjaan dapat semakin maksimal dan optimal kalau penempatan pegawai sesuai dengan kompetensinya,’’ pungkasnya sembari menyebut evaluasi juga demi menciptakan keadilan di semua bidang atas semua jabatan dan agar dapat melaksanakan tugas secara proposional dan professional.

Pemkot sengaja mengundang Kepala Bidang Penyiapan Perumusan Kebijakan Gaji SDM Aparatur KemenPAN RB Diah Faras dalam membantu pelaksanaan evaluasi. Petugas bakal melatih peserta bintek untuk mengevaluasi jabatan sudah ada maupun yang belum guna penyusunan kebutuhan jabatan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

‘’Setiap ASN harus memiliki kelas jabatan untuk menentukan besar pendapatan. Tanpa ada kelas jabatan, ASN tidak memiliki dasar yang kuat untuk menentukan besar penghasilannya,’’ kata Diah Faraz sembari menyebut RPP Penghasilan ASN terbaru sudah maju ke meja presiden. (lelly,lucky,iko/diskominfo)

Peringati Hari Ginjal-Perempuan, Walikota Ajak Kaum Hawa Terapkan Pola Hidup Sehat

MADIUN – Peringatan hari Ginjal Sedunia (World Kidney Day) di Kota Madiun terasa spesial tahun ini. Sebab, tepat bersamaan peringatan hari Perempuan Internasional yang jatuh setiap 8 Maret. Tema kesehatan ginjal dan perempuan dipilih untuk memperingati keduanya.

‘’Perempuan harus sehat. Karena dari rahimnya lahir generasi baru. Kalau perempuan tidak sehat bagaimana dapat melahirkan generasi yang juga sehat dan cerdas,’’ kata Walikota Sugeng Rismiyanto saat pembukaan talkshow memperingati hari ginjal dan perempuan di aula RSUD Kota Madiun, Kamis (8/2/2018).

Kesehatan perempuan, kata dia, penting dijaga. Apalagi, perempuan rentan terkena resiko penyakit. Utamanya penyakit ginjal. Walikota langsung merujuk data United States Renal Data System 2016 terkait tingkat resiko Penyakit Ginjal Kronik (PKG) untuk perempuan.

Kasus PKG untuk perempuan terbukti lebih besar dari pada laki-laki. Padahal, perempuan terbukti lebih jago menjaga kesehatan dibanding laki-laki. Prosentasenya mencapai 14 persen untuk perempuan. Sedang, 12 persen untuk laki-laki.

‘’Namun, ketika sama-sama sakit, laki-laki lebih cepat melakukan tindakan, seperti cuci darah atau upaya lainnya,’’ ujarnya.

Ginjal, lanjutnya, merupakan salah satu organ vital dalam tubuh. Terletak dibawah organ hati dan limpa. Ginjal berfungsi menyaring dan membersihkan darah. Tak heran, masalah pada ginjal akan berpengaruh pada fungsi organ tubuh lain.

Kondisi bakal semakin runyam saat penderita enggan berobat. Menjadi kronis dan sulit disembuhkan hingga dapat berujung kematian.

‘’Masyarakat wajib tahu tentang kesehatan apapun jenisnya dan bagaimana cara mencegahnya. Ini penting karena mencegah lebih baik dari pada mengobati,’’ tegasnya.

Walikota mengajak masyarakat untuk aktif bertanya. Sebaliknya, dia meminta instansi kesehatan memberikan informasi secara gamblng saat diminta. Bukan hanya soal ginjal dan kesehatan perempuan. Namun, tentang segala informasi kesehatan.

Masyarakat juga diminta rutin memeriksakan diri sedini mungkin. Bukan hanya saat timbul gejala. Namun, juga saat dalam kondisi sehat. Ini penting lantaran kondisi kesehatan tidak dapat ditebak. Bahkan, orang yang terlihat sehat bisa saja sebenarnya sakit.

‘’Pemeriksaan menjadi salah satu tindakan prefentif untuk mengatisipasi berkembangya penyakit. Cek rutin kesehatan bapak-ibu,’’ ujarnya.

Walikota berharap organisasi perangkat daerah (OPD) terkait terus berinovasi dalam program antisipasi penyakit masyarakat Kota Madiun. Pola hidup sehat wajib terus disosialisasikan. Ajakan kepada masyarakat untuk menerapkan pola hiudp sehat dengan melakukan aktivitas fisik teratur dan mengonsumsi makanan sehat wajib terus digencarkan.
(nurdiono,adit /diskominfo)

#100ThMadiun
#KotaKarismatikMadiun

Festival The Spoor Gallery Geliatkan UMKM Kota Madiun

Madiun – Usaha kecil berdaulat, negara kuat. Tak heran, pemerintah getol menggeliatkan usaha kecil menengah (UKM). Begitu juga di Kota Madiun. Berbagai upaya dilakukan. Salah-satunya melalui bazar dan pameran.

Bukan hanya dari pemerintah setempat, kepedulian juga datang dari berbagai instansi. Seperti yang dilakukan PT Industri Kereta Api (INKA) yang menggelar bazar di Pasar Spoor Kota Madiun, Selasa (6/3).

Berbagai pelaku usaha hingga komunitas di kota pecel dan sekitar turut ambil bagian dalam bazar bertajuk Festival The Spoor Gallery tersebut. Tujuannya sama. Menggeliatkan pelaku UKM serta mendongkrak perekonomian masyarakat.

‘’Perputaran uang terbesar ada di usaha mikro. Tak heran, usaha mikro merupakan salah satu penopang perekonomian di Kota Madiun. UKM wajib terus digeliatkan,’’ kata Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat Ahmad Supriya membacakan sambutan Walikota Madiun saat membuka festival.

Pengembangan UKM, kata dia, memang tidak mudah. Berbagai kendala mengemuka. Mulai akses terhadap pasar dan permodalan, pengembangan teknologi informasi, serta kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang kompeten menjadi salah satu problematika tersendiri.

Tak heran, butuh peran serta dari berbagai pihak. Pemkot, lanjutnya, mengapresiasi Forum UKM dan IKM Berbagai Bersama Berkembang (BBB) yang telah menyelenggarakan The Spoor Festival 2018 ini. Pihaknya, berharap kerja sama terus ditingkatkan ke depan.

‘’Perkembangan suatu daerah memang menjadi tanggung jawab bersama. Kami mengepresiasi kepedulian dan peran serta instansi tekait,’’ ujarnya.

Berbagai kendala yang dihadapi bukan berarti tanpa upaya. Pemkot Madiun ogah menutup mata. Berbagai program dilaksanakan. Mulai penyaluran dana bergulir melalui Bank Daerah hingga pelatihan-pelatihan serta media promosi. Pemkot menyiapkan program kredit dengan bunga enam persen per tahun. Sedang untuk pelatihan, pemkot telah melakukan pelatihan pelaku UKM binaan ke berbagai daerah.

Pun, pelatihan dilakukan secara berkelanjutan. Pemkot juga mengupayakan pemasaran produk dengan melalui berbagai macam pameran dan aplikasi online.

‘’Prinsipnya Pemkot terus mengupayakan berbagai cara untuk menggeliatkan UKM di Kota Madiun,” ungkapnya.

Pelaku UMKM, lanjutnya, diharap terus menjalankan usahanya serta saling menjaga kekompakan dan saling bahu-membahu. Apalagi, tantangan yang dihadapi ke depan semakin beragam.

‘’Selalu bersemangat, pantang mundur, terus belajar dan semangat kemandirian serta saling bersolidaritas sesama UMKM,” tuturnya.

Senior Manager Secretary Public Relations PT. INKA (Persero) Kholik Mochamad Zamzam berharap festival dapat menggeliatkan pelaku UKM di Kota Madiun. Selain itu, kegiatan dapat menggairahkan perekonomian di Pasar Spoor sebagai lokasi festival.

Pihaknya mengaku bakal terus berkontribusi terhadap perkembangan pelaku UKM di Kota Madiun. Bukan hanya menggelar bazar, pihaknya juga telah melakukan binaan kepada pelaku usaha.

‘’Perekonomian daerah menjadi penopang perekonomian nasional. Makanya, perekonomian daerah wajib terus ditingkatkan,’’ ujarnya sembari menyebut sudah lebih dari 800 UKM yang menjadi binaan PT. INKA. (nurdiono,adit/diskominfo)

#100ThMadiun
#KotaKarismatikMadiun

 

Terbukti Tidak Netral, ASN Langsung Diberhentikan

MADIUN – Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib netral dalam Pilkada. Tidak boleh berpihak maupun mendukung pasangan calon (paslon) selama proses pesta demokrasi kecuali saat dalam bilik. Melanggar, sanksi menanti.
 
Ini kembali ditegaskan Wakil Walikota Armaya saat ditemui usai membuka Forum Koordinasi Kehumasan dan Jumpa Pers yang mengusung tema Netralitas ASN Dalam Pilkada Th 2018 di Asrama Haji Kota Madiun, Selasa (6/3/2018).
 
‘’Pastinya kami tidak asal memberikan sanksi. Pemkot menunggu rekomendasi dari Bawaslu Kota Madiun terkait sanksi yang tepat sesuai tingkat pelanggarannya,” jelas Wawali.
 
Sanksi, kata dia, mulai teguran lisan hingga diberhentikan. Pemberhentian bisa secara hormat maupun tidak hormat. Lebih lanjut Armaya menjelaskan aturan ketat terkait netralitas ASN itu bukan tanpa sebab. ASN wajib terbebas dari pengaruh politik. Tujuannya, keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN tetap terjaga.
 
‘’Harapan kami, ASN semakin professional dalam menjalankan tugas yang diemban, optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” tuturnya.
 
Armaya berharap ASN dapat memahami dan melaksanakan peraturan perundangan yang berlaku. Pihaknya, tidak segan memberikan sanksi tegas bagi ASN yang terbukti melanggar. Armaya menyebut baka terus memantau netralitas ASN. 
 
‘’Kami juga akan memantau perkembangan ASN terkait pemahaman peraturan Menpan RB ini,” tegasnya.
 
Plh. Sekretaris Daerah Kota Madiun, Rusdiyanto menambahkan keharusan netralitas bagi ASN bukan hanya diatur dalam undang-undang. Pemkot, lanjutnya, juga mengeluarkan Peraturan Walikota Madiun 34/2017 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun. 
 
Salah satunya menyebutkan, pegawai harus menjunjung tinggi nilai-nilai dasar berupa profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi. Selain itu, pegawai wajib menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan dan korupsi, kolusi serta nepotisme.
 
“Dari kode etik ini, ASN sudah dapat mengetahui apa saja yang bisa dilakukan olehnya. Sehingga mengetahui tugas dan tanggungjawabnya. ASN harus patuh terhadap kode etik ini. Tidak hanya ketika menjalankan tugasnya, tetapi juga dapat tercermin dalam perbuatan dan sikap sehari – hari,” tuturnya sembari menyebut Keputusan Walikota Madiun No: 800-401.201/8/2018 tentang Pembentukan Majelis Kode Etik Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun juga menjadi aturan netralitas ASN dalam Pilkada.
 
Tentang hak politik, Ketua Panwaslu Kota Madiun, Kokok Heru Purwoko menyampaikan bahwa hak politik yang dimiliki oleh seorang ASN adalah ketika menggunakan hak pilihnya. “Yang tidak diperbolehkan adalah terlibat dalam tim kampanye paslon pilkada. Tetapi ASN diberbolehkan memihak dan mendukung saat dalam bilik,” jelasnya. (lelly,lucky,tim video/diskominfo).
 
#100ThMadiun
#KotaKarismatikMadiun

100 Kader Penegak Disiplin LLAJ Diharap Urai Kemacetan

MADIUN – Kemacetan lalu lintas atau penumpukan kendaraan di beberapa titik di Kota Madiun seperti Jalan Pahlawan, Jalan H. Agus Salim, depan Pasar Besar Madiun maupun Jalan Cokroaminoto diharap mampu akan diurai dengan adanya Kader Penegak Disiplin LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan).

Hal tersebut disampaikan Walikota Madiun, Sugeng Rismiyanto saat mengukuhkan 100 Kader Penegak Disiplin yang ditandai dengan pemasangan rompi pada saat pelaksanaan Apel Struktural Pejabat Pemerintah Kota Madiun di Balaikota Madiun Madiun, Senin (5/3/2018).

Kota Madiun sebagai daerah perkotaan, lanjutnya, memiliki permasalahan-permasalahan penting di antaranya permasalahan air, sampah dan lalu lintas sekain adanya permasalahan sarana dan prasarana lainnya.

“Sebagai daerah perkotaan, Kota Madiun khususnya, menuntut supaya adanya ketertiban berlalu lintas sehingga mampu mengurai kemacetan sekaligus mampu memberikan dukungannya terhadap jalannya perekonomian di kota ini,” ungkap Walikota.

Lebih lanjut Walikota juga mengingatkan, penumpukan kendaraan saat car free day di Jalan Pahlawan segera dapat ditangani mengingat antusiasme warga pada kegiatan ini semakin bertambah.

Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Kota Madiun, Ansar Rasidi, menyampaikan tujuan dibentuknya Kader Penegak Disiplin LLAJ untuk memberikan keteladanan tentang LLAJ itu. “Bagaimana kita menggunakan lalu lintas dan angkutan jalan yang benar yakni mematuhi rambu lalu lintas, mematuhi marka jalan yang sudah ada, sehingga pada akhirnya bisa menekan angka kecelakaan kalau masyarakat sudah mempunyai budaya disiplin dalam lalu lintas dan angkutan jalan,” Jelasnya.

Ansar menerangkan bahwa kader ini diambil dari juru parkir yang setiap saat ada di jalan. “Jangan sampai justru juru parkir memberikan contoh yang tidak baik misal menarik parkir dan sebagainya. Para kader ini nantinya diharakan akan selalu bisa mengendalikan disiplin di jalan dan mengajarkan cara berlalu lintas yang baik,” pungkasnya.
(lelly,dhevit,mamad/diskominfo)

#100ThMadiun
#KotaKarismatikMadiun

Antisipasi Inflasi, Pemkot-BI Kediri Bentuk Pokja Pangan

MADIUN – Inflasi menggerus kemampuan daya beli masyarakat. Tak heran, pemerintah getol menekan angka kenaikan harga tersebut. Utamanya, komoditi utama. Begitu juga di Kota Madiun. Pemkot setempat terus berupaya menekan laju infalsi dengan berbagai cara. 
 
Salah satunya, dengan kelompok kerja (pokja) pangan. Mengandeng Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri dan instansi terkait, Pokja Pangan Kota Madiun dibentuk dan dioptimalkan.
 
‘’Inflasi menjadi masalah hampir disetiap daerah. Ini harus segera diantisipasi. Lebih baik mencegah daripada mengobati yang sudah terlanjur menimbulkan masalah,’’ kata Walikota Sugeng Rismiyanto saat Pembentukan dan Penyusunan Tugas Pokok Pokja Pangan TPID Kota Madiun di meeting room Aston Hotel, Jumat (2/3).
 
Pokja bakal bergerak menekan laju kenaikan harga komoditi utama masyarakat. Salah satunya, beras. Walikota menegaskan, harga beras selalu menjadi perhatian tersendiri. Sebab, berdampak luas. Kebutuhan rumah tangga meningkat karena beras mahal. Belum lagi harga jual makanan di warung makan yang juga bakal naik. 
 
Sementara penghasilan masyarakat stagnan. Mau tidak mau, tuntutan kenaikan upah mengemuka. Perusahaan wajib meningkatkan upah karyawannya. Jika terus berlanjut, geliat ekonomi bakal lesu. 
 
‘’Kalau harga beras naik, cukup terasa dampaknya dan bisa kemana-mana. Makanya, Pokja Pangan ini penting,’’ ungkapnya.
 
Walikota berharap organisasi perangkat daerah (OPD) terkait optimal dalam Pokja Pangan ini. Bahkan, juga melakukan terobosan kreatif diluar tupoksi pokja yang juga berkaitan dengan inflasi. Beliau mencontohkan, Disperta dan Ketahanan Pangan wajib melakukan maping kembali berapa tanah bengkok di Kota Madiun. Harapannya, tanah bengkok ini dapat dioptimalkan untuk produksi pertanian khususnya padi. 
 
‘’Jangan disewa-sewakan saja. Tetapi harus berfikir bagaimana ini bisa dioptimalkan,’’ tegas beliau.
 
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri Joko Raharto menyebut potensi inflasi di Kota Madiun cukup mengemuka. Salah satunya, disebabkan peningkatan tarif dasar listirk (TDL) dan pencabutan subsidi bagi rumah tangga pengguna listrik 900 volt. Ini, kata dia, cukup berdampak di Kota Madiun lantaran sebagian besar masyarakatnya menggunakan listrik 900 volt tersebut. 
 
‘’Pokja Pangan ini diharap dapat ikut menjaga stabilitas pangan khususnya di Kota Madiun,’’ terangnya.
 
Ini, lanjutnya, penting mengingat banyak industri kecil berbasis pangan di kota dengan branding Kota Karismatik Madiun ini. Inflasi tidak hanya menggerus daya beli. Namun, juga menghambat laju pertumbuhan ekonomi hingga mematikan dunia industri. 
 
‘’Pokja ini akan bekerja sama dengan pedagang besar hingga Bulog mengelar operasi pasar murni. Harapan kami inflasi dapat ditekan dan daya saing terjaga,’’ tandasnya. (ws hendro-agi/diskominfo).
 
#100ThMadiun
#KotaKarismatikMadiun
Page 8 of 34« First...678910...2030...Last »




Call Center :
081 249 83 1266

LPPL RADIO SUARA MADIUN

Link