Select Page

Prosedur Pengajuan Keberatan

Keterangan :
1). Pemohon mengajukan permohonan keberatan ke atasan PPID 
2). a. Diterima di meja layanan informasi publik 
     b. Petugas PPID menulis dalam formulir permohonan keberatan meliputi kelengkapan administrasi : identitas pemohon dan alasan permohonan
     c. Petugas meminta bukti permohonan informasi publik dan kelengkapannya
    d. Jika persyaratan sudah terpenuhi, pemohon dipersilahkan menandatangani formulir permohonan keberatan, selanjutnya petugas menandatangani
        dan menulis nomor register
    e. Petugas menyampaikan formulir keberatan kepada pemohon dan atasan PPID serta mengarsipnya
3). Atasan PPID selama 30 hari kerja berhak memberi tanggapan / jawaban
4). Jika pemohon sudah puas dengan tanggapan yang diberikan, keberatan selesai
5). Jika pemohon tidak puas dengan tanggapan yang diberikan, maka mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi (KI) selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak mendapat tanggapan

Prosedur Permohonan Informasi Datang Langsung

  1. Pemohon informasi datang ke desk layanan informasi (Ruang PPID) di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun
  2. Mengisi buku tamu PPID dan formulir permintaan informasi dengan melampirkan foto copy KTP pemohon
  3. Menjelaskan maksud dan tujuan permintaan informasi yang jelas penggunaannya
  4. Petugas memberi tanda bukti penerimaan permohonan informasi kepada pemohon informasi
  5. Petugas memproses permintaan permohonan informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang sudah ditanda tangani pemohon informasi
  6. Petugas menyerahkan informasi sesuai permintaan pemohon, Jika informasi termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai dengan perundangan yang berlaku
  7. Petugas memberikan tanda bukti penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi
  8. Petugas membukukan formulir dan KTP pemohon dan mencatat

Hak-Hak Pemohon Informasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

  1. Pemohon informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali :
    a. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat menghambat proses penegakan hukum, mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, membahayakan pertahanan dan keamanan Negara, mengungkap kekayaan alam Indonesia, merugikan ketahanan ekonomi nasional, merugikan kepentingan hubungan luar negeri, mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang, mengungkap rahasia pribadi, memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau Intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan atau Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang;
    b. Badan Publik juga tidak dapat memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
  2. Pemohon Informasi mendapatkan pemberitahuan tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi oleh PPID. PPID dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis, dalam hal informasi yang diminta belum dikuasai / didokumentasikan / belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
  3. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak / ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima / dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
  4. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan tanggapan atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah diterimanya tanggapan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.

PPID Kota Madiun Hadiri Rapat Evaluasi Penguatan PPID


Madiun – Hari ini, Selasa (16/5) PPID Kota Madiun dibawah naungan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Madiun menghadari undangan rapat Evaluasi Penguatan PPID pada Kabupaten / Kota se-Bakorwil Madiun dan UPTD Provinsi Jawa Timur di Kabupaten dan Kota Madiun Tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) di Ruang Rapat Lantai 2 Bakorwil I Madiun. read more…

Page 1 of 712345...Last »

Saber Pungli Kota Madiun

Call Center :
081 249 83 1266

ILPPD 2016

LPPL RADIO SUARA MADIUN

Kalender

May 2017
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
« Apr    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Event Mendatang

  1. Adipura

    January 1 - December 31
  2. Kelurahan Berseri

    January 4 - September 30
  3. Sosialisasi Ijin Lingkungan

    March 1 - June 30
  4. Adiwiyata tingkat Propini dan tingkat Mandiri

    April 1 - May 31
  5. Pelatihan Budidaya Ikan kolam Bundar

    May 1 - May 31
  6. Pemilihan Pemuda Pelopor Tertib Lalu Lintas

    May 1 - May 31
  7. Lomba 3R tingkat Kelurahan

    May 21 - May 27
  8. MILAT Ulang Tahun MTs

    June 1 - June 30
  9. Kegiatan Penguatan Lembaga Kemasyarakatan

    July 1 - July 31