Select Page

Madiun – Dalam mewujudkan visi dan misi Kota Madiun yang menciptakan masyarakat lebih maju dan sejahtera, Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun terus melakukan upaya untuk menjaga ketahanan pangan dan inflasi harga bahan pokok sehingga terciptanya masyarakat Kota Madiun yang sejahtera.

Pemkot Madiun sebagai pihak yang ditunjuk untuk bertanggung jawab menyediakan dan memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya. Menindaklanjutinya, sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok masyarakat Kota Madiun, Pemkot Madiun melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun mengadakan Sosialisasi Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai dan Kegiatan Subsidi Pangan Beras Sejahtera untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Daerah Kota Madiun Tahun 2017, hari ini, Senin (3/4) di Aula Wisma Haji Kota Madiun.

Wakil Walikota Madiun, Sugeng Rismiyanto, pada kesempatan ini hadir dan membuka acara yang juga dihadiri perwakilan OPD se-Kota Madiun, Camat dan Lurah se-Kota Madiun, Ketua LPMK se-Kota MAdiun, Ketua RW dan RT se-Kota Madiun, perwakilan keluarga penerima manfaat, Wakil Ketua TIM penggerak PKK Kota Madiun.

Dalam sambutannya Wawali menguraikan maksud dan tujuan pemberian beras sejahtera (rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada peserta sosialisasi.

“Maksud dan tujuan pemberian beras sejahtera kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran setiap keluarga penerima, sehingga pemberian rastra dan BPNT memberikan manfaat yang langsung dirasakan oleh penerima manfaat”papar Sugeng.
Percepatan penanggulangan kemiskinan yang ada dalam visi misi Kota Madiun sebagai prioritas pembangunan jangka menengah yang dilaksanakan di Kota Madiun salah satunya dengan memberikan bantuan non tunai.

“Kegiatan ini sebagai upaya untuk menanggulangi efek dari inflasi di Kota Madiun, sehingga tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kota Madiun dikarenakan harga kebutuhan pangan pokok yang berbentuk beras dapat terjangkau masyarakat”, tutur Wawali dihadapan 755 peserta sosialisasi ini.

Sebagai upaya pemerintah untuk mewujudkan good governance, Sugeng menyerahkan sepenuhnya pembagian Rastra kepada OPD yang bertanggung jawab untuk mengelolanya.

“Pembagian beras sejahtera saya serahkan sepenuhnya kepada dinas yang bertanggung jawab dan harus obyektif dalam menentukan penerima beras sejahtera. Dan jangan sampai terjadi masalah dikemudian hari mengenai pemberian rastrada ini kepada masyarakat penerima manfaat”, tekan Sugeng dalam akhir sambutanya.

Kegiatan ini juga menghadirkan Sekretaris Daerah, Maidi, sebagai nara sumber, selain Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Madiun Suryo Hadidono, Kepala Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun Heri Suwartono. (Kmf)