Select Page

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kota Madiun Tahun 2016 merupakan kewajiban konstitusional Kepala Daerah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat. Penyampaian ILPPD ini sekaligus juga untuk melaksanakan amanat pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat.

Penyampaian ILPPD dimaksudkan untuk menginformasikan kemajuan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama Tahun 2016 kepada masyarakat, sehingga diharapkan dapat memperoleh masukan dan saran guna peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di tahun-tahun mendatang.

Berikut disampaikan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kota Madiun Tahun 2016, lebih lanjut silahkan unduh berikut :

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD)

Download disini