Select Page

Madiun – Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara tahun anggaran 2018 telah dicapai kesepakatan untuk dijadikan dasar penyusunan Rancangan APBD tahun anggaran 2018. Menindaklanjutinya, Senin (9/10) kemarin digelar Rapat Paripurna DPRD Kota Madiun dengan agenda acara Penyampaian Nota Keuangan Walikota Madiun atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Madiun Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Sugeng Rismiyanto melalui paparan APBD tahun anggaran 2018 yang mengambil tema “Peningkatan Kemandirian ekonomi dan daya saing daerah melalui optimalisasi potensi ekonomi lokal dan pelayanan publik yang prima” menyampaikan masih adanya permasalahan yang dihadapi dalam penetapan target rencana penerimaan pendapatan daerah. “Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) belum bisa diprediksi karena sampai detik ini masih menggunakan asumsi PAK 2016 tahun kemarin,” ungkapnya saat ditemui setelah acara. Meskipun masih adanya selisih dari target pos PAD ditahun 2017 namun angka ini masih dinilai wajar, dikarenakan angka tersebut masih lebih tinggi dari tahun 2016.

“PAD Kota Madiun sudah naik dari prediksi 177 Milyar faktanya ini lebih tinggi dari tahun kemarin 2016 dan sudah menjadi kelaziman,” lanjutnya.

Dan untuk dana perimbangan yang diperoleh dari Dana Bagi Hasil Cukai (DBHC) diharapkan agar semua OPD memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan masyarakat Kota Madiun. Selain itu Walikota juga mengarahkan kepada seluruh OPD, untuk menyelesaikan kegiatannya seusai runcian PAK 2016 dalam triwulan terakhir ini. (kmf)