Select Page

Madiun – Salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah berkurangnya angka kemiskinan. Percepatan upaya pengentasan kemiskinan diperlukan supaya jumlah penduduk miskin semakin cepat berkurang. Untuk mensinkronkan kegiatan yang berhubungan dengan upaya pengentasan kemiskinan, Bappeda Kota Madiun mengadakan rapat koordinasi TKPK (Tim Koordinasi Pengentasan Kemiskinan) di ruang 13 Setda Kota Madiun, Kamis (5/10) siang.

Rapat dihadiri oleh Walikota Madiun, Sugeng Rismiyanto, Sekretaris Daerah Kota Madiun, Asisten Pemerintahan, serta 55 undangan dari OPD yang terkait pengentasan kemiskinan, Bank Daerah, Karang Taruna, BPS, Perguruan Tinggi, Dewan Koperasi, LSM, PSM (Pekerja Sosial Madiun) serta Kadin Kota Madiun.

Kepala Bappeda Kota Madiun, Totok Sugiarto, sebagai sekretaris TKPK menyatakan, upaya penanggulangan kemiskinan sebenarnya adalah tugas pokok dan fungsi TKPK, yang terintegrasi dan terorganisasi dalam seluruh kegiatan yang dilaksanakan pemerintah kota Madiun, BUMN, BUMD dan seluruh pihak-pihak terkait yang ada di Kota Madiun.

“Diharapkan, upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien, guna mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota miskin,” ujarnya.

Sementara itu Sugeng Rismiyanto menyampaikan rapat koordinasi tersebut sebagai upaya untuk bersama-sama menanggulangi kemiskinan di Kota Madiun.

“Kira-kira langkah strategis apa yang ditempuh tim untuk menciptakan kegiatan supaya kemiskinan di Kota Madiun terus menurun, indikator kemiskinan sangat luas, kemiskinan bisa disebabkan kebijakan-kebijakan provinsi, pusat dan berdampak pada daya beli masyarakat,” katanya.

Senada dengan Walikota, Maidi yang juga sebagai narasumber pertama, mengatakan, kota Madiun dikatakan berhasil jika kemiskinan makin turun, kesejahteraan makin naik.

“Anggaran percepatan penanggulangan kemiskinan tahun 2017 sebesar 95,5 milyar berdasarkan 4 kluster, yang dituangkan dalam 36 program dan dijabarkan dalam bentuk 108 kegiatan,” ungkap Maidi.

Menurut data PPFM (Program Penanganan Fakir Miskin) tahun 2015 Kemensos RI, jumlah RTS (Rumah Tangga Sasaran) di Kota Madiun ada 8.276 dari penduduk miskin sebesar 27.207 jiwa. 
Sedangkan menurut versi PBDT (Pemutakhiran Basis Data Terpadu) tahun 2015 dari BPS, jumlah RTS sebanyak 7.528 dari penduduk miskin sebesar 23.973 jiwa.

Sebagai informasi tambahan, PBDT digunakan untuk memperoleh informasi terkini rumah tangga dan individu yang dapat digunakan sebagai basis penetapan sasaran kepesertaan program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan pada skala nasional dan daerah.

Hadir juga dalam kegiatan tersebut, Firman Bastian, narasumber dari BPS Kota Madiun. (kmf)