Select Page

Madiun – Penyelenggaraan pendidikan yang bermartabat, profesional dan nyaman sebagai bentuk pemenuhan hak-hak masyarakat yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Menindak lanjutinya, Pemkot Madiun melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan Sosialisasi Pemantapan Ideologi dan HAM dengan tema “Dengan Peningkatan Pemahaman HAM di lingkungan Pendidikan Kita Wujudkan Hak dan Kewajiban Dalam Proses Belajar Mengajar Yang Profesional dan Nyaman”, Selasa, (3/10).

Peserta berjumlah 600 orang yang terdiri dari Guru SD sederajat, tingkat SMP dan SMA, anggota komite sekolah serta pengurus OSIS memenuhi Aula Pertemuan Gedung Diklat Kota Madiun.

Walikota Madiun, Sugeng Rismiyanto menekankan kepada seluruh OPD untuk program-program yang akan datang sudah melingkupi HAM masyarakat Kota Madiun. Pemahaman mengenai HAM didalam dunia pendidikan sebagai bentuk upaya Pemkot untuk memerangi kemiskinan dengan merubah pola pikir masyarakat Kota Madiun dengan perencanaan hidup yang matang.

“Dikutip dari orang bijak bahwa kebodohan dekat dengan kemiskinan,” pesan Walikota saat ditemui setelah acara. Sugeng juga berharap dengan terselenggaranya kegiatan ini, para guru sebagai pengajar, murid sebagai anak didik dan orang tua memahami hak dan kewajibannya masing-masing.

“Perlu adanya sinergitas dari guru, siswa dan orang tua yang ditampung dalam komite sekolah jangan sampai melakukan pelanggaran HAM,” tutupnya .Hadir pada acara ini, Sekretaris Kota Madiun, Maidi, seluruh kepala OPD se-Pemkot Madiun seluruh dan Ketua DPRD Kota Madiun, Istono.

Kegiatan yang diselenggarakan 2 hari ini (3-4/10) mendatangkan narasumber dari Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, Suprihatiningsih yang sehari-hari menjabat sebagai Kasubid Pemajuan HAM Polres Madiun Kota. (kmf)