Select Page

Madiun –Mengingat pentingnya pengawasan dalam penggunaan anggaran daerah, Pemerintah Kota Madiun dan jajarannya membentuk Unit Sapu Bersih Pungutan Liar atau lebih dikenal dengan nama Unit Saber Pungli. Sedangkan Pungli sendiri merupakan jenis pelanggaran hukum yang masuk dalam kategori korupsi.

Pemerintah Kota Madiun melalui Bagian Pemerintahan Umum Kota Madiun melaksanakan Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah dengan tema Pemerintah Kota Madiun Optimalkan Pemberantasan Pungutan Liar, Selasa (28/2), di Aula Asrama Haji Kota Madiun.

Dalam sambutannya, Wakil Walikota Madiun, Sugeng Rismiyanto mengatakan topik yang diangkat terkait Saber Pungli (Sapu Bersih Pungutan Liar) merupakan topik yang bagus karena pungli merupakan hal yang bertentangan dengan aturan yang ada dalam Undang-Undang.

“Saya mengajak teman-teman karena fungsi dan tugas dari pemerintah itu salah satunya adalah mengeluarkan putusan yang intinya adalah menyangkut pelayanan pada umum terkait dengan perhubungan, kependudukan, izin-izin dan lain sebagainya yang dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku”, ujar Sugeng.

Lebih lanjut Sugeng menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Madiun sudah berkoordinasi dengan Polres Kota Madiun melalui tim yang dibentuk Pemerintah Kota Madiun mengenai materi terkait saber pungli dan tata kelolanya. Diharapkan kedepannya hasil dari koordinasi tersebut dapat segera disosialisasikan ke masyarakat, sehinggamasyarakat bisa lebih jelas khususnya dalam bidang pelayanan publik

“Yang jelas kami ingin Kota Madiun bersih dari pungutan liar dan saya mendukung program dari Pemerintah karena jika pungli dibiarkan akan merusak sendi-sendi tugas pokok dari seseorang khususnya di dalam pelayanan umum, tutur Sugeng di akhir sambutannya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Madiun, Maidi, menjelaskan saber pungli sedang gencar dilaksanakan di Indonesia khususnya di kota Madiun dengan sasaran pertama dan patut menjadi perhatian yakni birokrasi maka bagaimana pemerintahan dijalankan juga harus baik dan bersih.

“Arahan-arahan yang diberikan akan dijadikan pedoman di dalam menjalankan pemerintahan yang bersih dan berwibawa”, ujar Maidi.

Kapolres Madiun Kota, Sonny Mahar Budi Adityawan menambahkan laporan adanya pungli awal mulanya didasari karena adanya keluhan dari masyarakat kepada Presiden RI tentang hal-hal yang memberatkan masyarakat terutama terkait dengan urusan izin. Dimana dalam kepengurusan izin dalam pelaksanaannya terdapat pungutan-pungutan diluar aturan yang ditetapkan oleh UU. Sehingga dianggap perlu untuk membentuk suatu tim yang berfungsi dalam proses pengawasan dengan upaya pencegahan, penindakan maupun penyelidikan .

Turut hadir jajaran Forkopimda, Kapolres dan Wakapolres Madiun Kota, Dandim 0803/Madiun Letkol Inf Rachman Fikri, perwakilan Paskhas Lanud Iswahyudi, Kepala Kejaksaan Negeri Madiun Paris Pasaribu, dan segenap OPD Pemerintah Kota Madiun (kmf).