Select Page

Madiun – Keterbatasan personil dalam pengawasan penataan ruang hijau diwiliyah Kota Madiun dijadikan celah oleh oknum pengusaha/pengembang yang kurang mematuhi aturan mengenai Lingkungan Hidup. Menindak lanjutinya, Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun menyelenggarakan Sosialisasi Izin Lingkungan Hidup yang dilaksanakan pada hari ini, Kamis (10/8) bertempat di Aula Pertemuan Kantor Kecamatan Kartoharjo. Acara dibuka langsung oleh Wakil Walikota, Sugeng Rismiyanto dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Madiun, Maidi, Ketua DPRD Kota Madiun, Kepala OPD terkait se-Kota Madiun dan peserta sosialisasi sebanyak 150 orang yang terdiri dari penganggung jawab/pengusaha / pengembang yang ada di Kota Madiun dan Lurah se-Kota Madiun. Dalam melaksanakan pembangunan secara sempurna, tidak dapat dihindari perlunya pengaturan dari pemanfaatan, tanah, air, ruang atau udara dan lain-lain. Dimana 30% ruang terbuka hijau dari luas wilayah suatu daerah, harus disediakan oleh pemerintah daerah tersebut.

Berdasar hal tersebut untuk efisiensi Sumber Daya Alam (SDA) yang minim diwilayah Kota Madiun, Sugeng mengajak para peseta yang hadir untuk berkomitmen menjaga kelangsungan sumber daya tersebut sampai generasi yang akan datang. “Sebagai bangsa yang merdeka, kita berkomitmen untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dengan optimal, namun tetap dilakukan secara efisien dan dituntut untuk berkelanjutan.” ajaknya.

Sebagaimana diketahui pelayanan perizinan di Kota Madiun sudah sangat mudah dan cepat, sehingga Wawali menghimbau kepada instansi yang ada dibawahnya, ketika mengeluarkan izin terkait dengan bangunan fisik harus seseuai aturan dan memungut retribusi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan bersama menurut perda dan perwal. “OPD-OPD yang mengeluarkan izin saya minta melaksanakan sesuai aturan, dan saya berharap tidak ada lagi, pungutan diluar retribusi ataupun tidak sesuai aturan.” Pesan Wawali.

Jika masih ada pengembang yang kurang memperhatikan keberlanjutan lingkungan, OPD yang memberikan izin diminta untuk tidak mengeluarkan izin kalau pengembang tidak memberikan surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga lingkungan. “Kalau ada pelaksana atau pengembang yang kurang memperhatikan berkelanjutan lingkungan hidup, jangan mengeluarkan izin kalau tidak memberikan surat pernyataan kesanggupan tidak memotong pohon di area aset milik Pemkot Madiun.”paparnya.

Suwarno, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun memaparkan tujan dari dilaksanakan kegiatan ini antara lain untuk menjaga dan mewujudkan kelestarian lingkungan hidup bagi pengusaha-pengusaha yang ada di Kota Madiun, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan para penanggung jawab perusahaan atau pengusaha dalam mengelola kegiatan lingkungannya, memberikan arahan prosedur mekanisme dan koordinasi antar instansi dalam perizinan untuk usaha ataupun untuk kegiatan-kegiatan serta terhindar praktek-praktek illegal dari pengelolaan lingkungan hidup sehingga para pelaku terhindar dari tindak pidana hukum Lingkungan Hidup. (Kmf)