Select Page

Madiun – Sebagai tindak lanjut dari penyampaian pandangan umum atas Raperda oleh fraksi – fraksi DPRD, jumat (9/6) dan jawaban Wakil Walikota Madiun kemarin rabu (21/6), DPRD Kota Madiun menggelar Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan tentang LPJ Pelaksanaan APBD tahun 2016 hari ini, kamis (22/6) di Gedung DPRD Kota Madiun.

Rapat yang dimulai pukul 10.15 WIB ini dihadiri oleh Wakil Walikota Madiun, Sugeng Rismiyanto, Ketua DPRD sebagai pimpinan rapat, Istono, Sekretaris Daerah Kota Madiun, Maidi, Anggota DPRD sebanyak 21 orang, Forkopimda, Kepala OPD se Kota Madiun, TP PKK Kota Madiun, serta organisasi kemasyarakatan dan profesi lainnya.

Dalam sambutannya Istono menyampaikan DPRD sebagai wakil rakyat mempunyai kewajiban sebagai pengawas jalannya pemerintahan sehingga diperlukan sikap kritis yang proposional demi kebaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Madiun. Sikap kritis dan proposional disampaikan dalam bentuk saran dan kritik melalui pendapat fraksi – fraksi DPRD sebelum dilakukan pengambilan keputusan.

Dari pendapat kelima fraksi DPRD (Fraksi PNRS, Fraksi PKB, Fraksi Gerindra, Fraksi PDIP, dan Fraksi Demokrat Bersatu) pada keseluruhannya setuju dengan sedikit catatan untuk Pemerintah Kota.

Menindaklanjuti, pimpinan sidang dengan dukungan semua fraksi DPRD memutuskan untuk menyetujui Raperda tentang LPJ Pelaksanaan APBD tahun 2016 untuk dijadikan Perda sesuai peraturan yang berlaku.

Sementara itu, Wawali dalam sambutannya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kota Madiun karena dalam menjalankan roda pemerintahan selama tahun 2016 tidak dipungkiri banyak permasalahan.

“Mari kita secara bersama – sama meninggalkan hal – hal negatif yang terjadi tahun 2016 dan menatap tahun – tahun yang akan datang menjadi lebih baik dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik agar dapa mewujudkan masyarakat Kota Madiun lebih maju dan lebih sejahtera.” Tuturnya.

Lanjut, Sugeng menyampaikan bahwa semua saran dan kritik akan dihimpun sekaligus sebagai masukan yang berharga. Hal ini juga sebagai sinyal yang positif bahwa semua piha telah bekerja dan berupaya menempuh prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan.

“Saya sampaikan penghargaan yang setinggi – tingginya dan ucapan terima kasih atas kinerja dewa dalam upaya mendorong terwujudnya kinerja daerah yang transparan dan akuntabel. (kmf)