Select Page


Madiun – Hari ini, Selasa (16/5) PPID Kota Madiun dibawah naungan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Madiun menghadari undangan rapat Evaluasi Penguatan PPID pada Kabupaten / Kota se-Bakorwil Madiun dan UPTD Provinsi Jawa Timur di Kabupaten dan Kota Madiun Tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) di Ruang Rapat Lantai 2 Bakorwil I Madiun.

Dalam rapat ini, mendatangkan 2 (dua) pemateri dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Timur yaitu Yuli dan Agus. Materi pertama disampaikan oleh Yuli dengan mengangkat tema hoax dan transparansi informasi pemerintah.

“Permasalahan yang sering dihadapi dalam pelaksanaan PPID di masing-masing daerah baik kabupaten, kota, maupun UPTD di Jawa Timur terkait dengan regulasi, anggaran dan juga personel yang sempat berubah karena mengikuti aturan yang ada”, ujar Yuli.

Dalam kesempatan ini Yuli menjelaskan bahwa informasi yang dibutuhkan masyarakat adalah informasi yang sifatnya terbuka dan seharusnya disampaikan secara mudah agar dapat dipahami oleh masyarakat. Selain itu, peran PPID dibutuhkan untuk memberikan informasi yang benar sehingga dibutuhkan sarana berupa website yang selalu aktif, update, dan interaktif.

Lebih lanjut, disampaikan oleh pemateri ke 2 (dua), Agus  terkait dengan eksistensi PPID. Dalam materinya ini, Agus menjelaskan tentang informasi yang dikecualikan diharapkan agar PPID Utama melakukan uji konsekuensi terlebih dahulu dan berpedoman pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) untuk dijadikan dasar dan acuan.(Kmf)