Select Page


Madiun – Era keterbukaan sekarang ini, menuntut Badan Publik untuk dapat mengelola dan mengemas informasi yang dimilikinya dengan cara yang baik. Berdasarkan Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap badan publik diwajibkan untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik. PPID dituntut untuk menguasai cara mengelola informasi publik dan mengemasnya sebelum ditampilkan di ranah umum.
Untuk menyegarkan kembali peraturan keterbukaan informasi publik dan standar layanan informasi serta prosedur penyelesaian sengketa informasi bagi PPID Kota Madiun, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun menyelenggarakan Sosialisasi PPID dengan tema Keterbukaan Informasi Menuju Pelayanan Publik yang Lebih Baik pada gelaran Forum Koordinasi Kehumasan yang diselenggarakan di Wisma Haji Kota Madiun, Senin (15/5).

Acara yang dibuka oleh Wawali Madiun, Sugeng Rismiyanto, ini, dihadiri oleh PPID Utama Kota Madiun, Maidi dan 148 orang undangan dari unsur Kepala OPD, asisten, PPID Pembantu OPD, PPID Pembantu Kelurahan serta petugas admin web OPD dan kelurahan. Plt Kepala Dinas Kominfo Kota Madiun, Gembong Kusdwiarto, dalam laporan penyelenggaraan kegiatan, menyampaikan bahwa acara ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, terbuka dan bertanggungjawab.

Sementara itu Sugeng Rismiyanto, dalam sambutannya mengatakan bahwa dengan adanya undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) maka sekarang adalah era keterbukaan. Informasi yang berasal dari Madiun merupakan bagian integral dari informasi di propinsi, sedangkan informasi propinsi merupakan bagian dari informasi nasional.

“Kuncinya adalah jujur, orang jujur itu enak jalannya, semua selesai dengan baik, namun jujur ada aturannya, mana yang boleh disampaikan, mana yang tidak,” kata Sugeng.
Lebih lanjut Sugeng juga mengatakan Terwujudnya good governance tergantung pada 2 hal yaitu akuntabilitas dan parsipatoris baik dari pemerintah maupun masyarakat.

Setelah pembukaan, acara Forum Koordinasi Kehumasan diisi dengan pemaparan materi oleh 2 narasumber dari PPID Propinsi Jawa Timur dan Komisi Informasi Propinsi Jawa Timur. Agus Dwi M, Kepala Seksi Layanan Informasi Publik Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, menyampaikan materi berjudul “Eksistensi PPID Badan Publik” yang antara lain menyangkut hal tentang paradigma baru Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang ada dalam Inpres No. 10 Tahun 2016 yang berisi penguatan PPID Utama dan PPID Pembantu. Selain itu, Agus juga menyampaikan kewajiban apa saja yang dimiliki badan publik, SOP dan DIP (Daftar Informasi Publik), siapa saja yang wajib menjalankan KIP, informasi apa saja yang wajib disediakan, boleh dan tidak disediakan maupun yang sama sekali tidak boleh disediakan, azas kerahasiaan, dan contoh SK Penetapan status informasi.

Sementara itu, Komisioner Komisi Informasi (KI) Propinsi Jawa Timur, Isrowi Farida, dalam kesempatan kedua sebagai narasumber, menyampaikan standar layanan informasi dan prosedur penyelesaian sengketa informasi. Dia mengawali pemaparannya dengan bertanya kepada 4 peserta dengan pertanyaan “apakah PPID sudah dijalankan di OPD masing-masing?” ternyata dari jawaban peserta belum semua OPD melaksanakan PPID sesuai SOP yang sudah ada.

Dari lontaran pertanyaan awal tersebut, Isrowi kemudian menayangkan hasil monitoring dan evaluasi PPID Kab/Kota se-Jawa Timur tahun 2016, dimana Kota Madiun masih berada di peringkat 13 dari 37 Kab/Kota di Jawa Timur, hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan informasi publik di Kota Madiun masih memerlukan perbaikan lebih lanjut. Posisi terakhir penyelesaian sengketa informasi di KI Jawa Timur, dan upaya penyelesaian sengketa informasi juga disampaikan oleh Isrowi.

“Bapak/Ibu PPID pembantu harus hati-hati dalam mengelola informasi, harus sesuai dengan standar yang ada, jangan sampai menjadi sengketa informasi seperti yang terjadi di daerah lain, karena penyelesaiannya akan memerlukan energi, biaya dan waktu yang banyak,” wantinya. (kmf)