Select Page

Madiun – Gandeng Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai upaya demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan pada Pancasila. Selain itu Ormas dan LSM dipandang sebagai organisasi kemasyarakatan yang mempunyai tanggung jawab dalam pembangunan manusia. Dalam menggandeng ormas dan LSM juga sejalan dengan sikap dan pernyataan Pemerintah Republik Indonesia (RI) dimana ormas yang nyata-nyata bertentangan, berlawanan, maupun tidak searah dengan Pancasila harus diawasi. Di era globalisasi ini, salah satu efek negatif dari perkembagan jaman adalah tersebarnya informasi yang kurang kredibel dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Menindaklanjutinya Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun melalui Badan Kesatuan Bangsa & Politik (Kesbangpol) Kota Madiun mengambil langkah prefentif dengan menyelenggarakan kegiatan pembinaa verifikasi dan evaluasi Organisasi Masyarakat (ORMAS)/ Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan mengambil tema “Peran ORMAS/ LSM sebagai mitra Pemerintah dalam pembangunan dan untuk menciptakan situasi politik yang damai guna mengantisipasi strategi asimetris yang mengganggu stabilitas bangsa dan negara.

Acara yang diselenggarakan hari ini, Selasa (9/5), bertempat di Gedung Diklat Kota Madiun dibuka langsung oleh Wakil Walikota Madiun, Sugeng Rismiyanto. Sugeng berharap, Ormas dan LSM yang hadir pada acara ini, ikut menjaga dan mengawasi segala bentuk perilaku yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. “Informasi, laporan, kritik dan saran dari Ormas dan LSM diharapkan agar Pemerintah dapat menjalankan fungsinya dengan sempurna sehingga terbangunnya situasi Kota Madiun yang lebih kondusif lagi.” Harapnya. Lanjut, Sugeng juga menyampaikan pesan dari Menteri Pertahanan RI, Riamyzad Riacudu, yang memaknai asymmetric wafare sebagai perang yang murah meriah dengan menyebar informasi dan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang mampu menyebabkan efek yang luas dan lama. “Sekarang perang tidak dengan fisik yang menggunakan kekuatan militer, tetapi dengan menyebabkan efek yang lebih luas dan jangka lama, serta meliputi segala aspek kehidupan diantaranya aspek geografi, demografi, sumberdaya alam, ideoligi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, selain itu juga membawa isu provokatif, ponografi, narkoba dan sebagainya, sehingga dapat mengganggu stabilitas keamanan negara, khususnya Kota Madiun.” Papar Wawali.

Sugeng juga menekankan, meskipun Kota Madiun merupakan sebuah kota kecil, namun harus tetap waspada apabila ada pihak yang tidak bertanggung jawab memainkan isu dari sejarah Madiun. Hal ini juga dimaksudkan agar masyarakat diluar Kota Madiun memiliki sudut pandang yang positif bahwa Kota Madiun adalah kota yang kondusif. “Persoalan di Kota Madiun, bisa menjadi masalah nasional maupun internasional, kita tunjukkan kepada luar daerah kalau isu-isu masa lalu di Kota Madiun sudah berlalu dan Kota MAdiun sudah berkembang menjadi kota yang kondusif,” Tekannya Wawali dihadapan 100 orang yang terdiri dari perwakilan ormas dan LSM se-Kota Madiun.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber yang langsung didatangkan dari Kodim 0803 Madiun dan Kepolisian Resor Madiun Kota. Bambang Subanto, Kepala Badan Kesatuan Bangsa & Politik (Kesbangpol), dalam laporannya mengatakan tujuan dan maksud diselenggarakan kegiatan ini untuk menggandeng ormas dan LSM dalam memberikan kontribusinya terhadap pembangunan di segala bidang untuk kesejahteraan Kota Madiun dan menciptakan situasi politik yang damai serta sebagai antisipasi terhadap munculnya strategi asymetris di segala lini sehingga tercipta kondisi yang kondusif dan terjaga stabilitas bangsa. (kmf)