Select Page

Madiun – Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada keluarga RTSM dan bagi anggota keluarga mewajibkan syarat yang harus dipatuhi bagi keluarga penerima manfaat PKH. Penerima PKH tersebut adalah keluarga miskin yang minimal memiliki satu kriteria yakni dari komponen kesehatan (ibu hamil/ nifas, anak dibawah 6 tahun), komponen pendidikan, komponen kesejahteraan sosial (disabilitas berat, dan uia diatas 70 tahun).

Menindaklanjuti program tersebut, hari ini, Senin (17/4), Menteri Sosial RI, Khofifah Indar Parawansa, menyerahkan bantuan tunai PKH kepada 1.924 keluarga di Kota Madiun sebesar total Rp. 3.636.360.000.

Penyerahan bantuan tersebut dalam bentuk peralatan sekolah dan sembako kepada keluarga penerima PKH.
Selain bantuan tunai PKH, peserta PKH juga mendapatkan kartu PKH yang merupakan “satu saving account”, dimana dalam satu kartu tersebut terdiri dari bantuan PKH da bantuan BPNT.

“seandainya dikemudian hari Pemkot Madiun akan mengintervensi dengan memasukkan program lain pada kartu tersebut, maka Pemkot Madiun tidak perlu mengeluarkan biaya lagi atau free cost serta keuntungan yang lain masyarakat tidak mengeluarkan biaya lagi, karena semua biaya sudah ditanggung oleh sistem perbankan Himbara”, Kata Khofifah saat ditanya kelebihan kartu PKH.

Kartu PKH dapat diambil di empat bank, diantara bank Mandiri, BTN, BRI dan BNI. Dengan alokasi dana untuk peserta PKH yakni Rp. 1.890.000 untuk 4 kali pencairan. Dimana Tahap pertama hari ini sebesar Rp. 500.000, selanjutnya untuk tahap II jatuh pada bulan Juni sebesar Rp. 500.000.

Selain pembagian bantuan tunai kepada keluarga penerima manfaat hari ini juga merupakan sarana komunikasi dan pemantapan antara pendamping dan operator PKH.

Bicara masalah pendamping, yang juga merupakan kelebihan PKH. Dimana pendamping berasal dari satu kecamatan keluarga penerima PKH. Tujuannya agar kedekatan pendamping dan penerima terbangun. Pendamping juga mengetahui kultur dari masyarakat yang didampinginya sehari – hari.

“harapan lainnya agar pendamping bisa memperkirakan kapan keluarga penerima manfaat bisa bersiap mandiri sehingga dapat disiapkan keluarga lain penerima PKH.” Kata Khofifah dalam sabutan acara pemantapan pendamping dan operator PKH di Hotel Aston, hari ini (17/4).

Dapat diketahui juga berdasarkan Pemuktahiran Basis Data Terbaru (PBDT) Kementrian Sosial diperoleh hasil dari kesulurahan masyarakat 9% merupakan penerima PKH, 25 % penerima Rastra, 25% penerima KIP, serta 35,6% penerima KIS.

Kementrian sosial telah mengirimkan user dan password kepada seluruh kabupaten-kota di Indonesia berdasarkan Sistem Informasi dan Konfirmasi Data yang disetujui oleh Walikota/Bupati daerah tersebut.

Acara pemantapan ini merupakan komunikasi antara pendamping dan operator PKH dengan bank penyalur.

“Diharapkan setelah acara ini ada komunikasi yang lebih efektif dari pihak-pihak tersebut, sehingga tujuan PKH yang merupakan bagian revolusi digital serta penguatan akuntabilitas dan responbilitas penyelenggara PKH tercapai.” Tekan Khofifah

Acara pemantapan pendamping dan operator diikuti sebanyak 314 peserta dari Kota/Kab. Madiun, Kota/Kab. Tulungagung, Kota/Kab. Kediri, Kab. Trenggalek, Kab. Ponorogo, Kab. Magetan, Kab/Kota Blitar, dan Kab. Pacitan.

Hadir pada kegiatan penyerahan PKH dan acara pemantapan pendamping dan operator, Wakil Walikota Madiun, Sugeng Rismiyanto, Sekretaris Daerah Kota Madiun, Maidi, Kapolresta Madiun Kota, Forpinda, dan rombongan Kementrian Sosial RI. (kmf)