Select Page


Madiun – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) Pusat melakukan kunjungan di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Madiun hari ini (11/4). Kunjungannya kali ini dalam rangka untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas standarisasi yang sudah dipenuhi oleh LPSE Kota Madiun.

Rombongan yang langsung disambut oleh Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Diskominfo Kota Madiun, Zawawi, terdiri dari 3 (tiga) orang perwakilan dari LKPP terdiri dari Rizky, Ita Oktavian, dan Syahrudin dan 2 (dua) orang pendamping dari LPSE Jatim, Arif dan Husen.

Saat membuka acara tersebut, Zawawi menyampaian bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun menyambut hangat kunjungan dari LKPP dan LPSE Jatim dan memperkenalkan tentang pengelolaan LPSE Kota Madiun yang kinerjanya dibawah naungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.

Pihak LKPP yang diwakili oleh Syahrudin mengungkapkan maksut dan tujuan atas kunjungan yang dilakukan untuk mengetahui perkembangan LPSE di Kota Madiun

“Selain melakukan monitoring dan evaluasi tujuan kami untuk bersilaturohmi, ingin mengetahui kemajuan dari LPSE Kota Madiun dan juga informasi apa saja terkait hal-hal baru terkait Service Level Agreement (SLA) untuk Kota Madiun”, ujar Syahrudin.

Lebih lanjut Syahrudin juga menjelaskan kunjungannya bersama rombongan ingin mengetahui permasalahan-permasalahan apa saja yang pernah dihadapi dan juga kendala apa yang sedang dihadapi oleh LPSE Kota Madiun dalam memenuhi standarisasi.

Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) Aplikasi dan Tata Kelola Pemerintahan Elektronik, Noor Aflah menjelaskan bahwa LPSE Kota Madiun sudah mencapai 9 (Sembilan) standarisasi padahal dari 17 (tujuh belas) standarisasi, LKPP menghendaki minimal 6 (enam) standarisasi yang harus dicapai. Ini membuktikan bahwa LPSE Kota Madiun sudah memenuhi standar layanan minimal yang diberikan oleh LKPP.

Pemenuhan standar layanan minimal yang diperoleh LPSE Kota Madiun dibuktikan dengan adanya sertifikat yang di berikan oleh LKPP tahun 2014 yang meliputi Standar kebijakan layanan, Standar pengorganisasian layanan, standar pengelolaan aset, standar pengelolaan resiko, standar pengelolaan layanan helpdesk, standar pengelolaan perubahan, standar pengelolaan SDM, standar pengelolaan anggaran, dan standar pengelolaan hubungan dengan pengguna layanan. (Kmf)