JAKARTA – Pemerintah mentargetkan 12 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) pelaksana dari Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) selesai sebelum pelaksanaan pemilihan Presiden Juni 2014.

“Sebelum masa pemerintahan Presiden SBY berakhir, kami harapkan sudah menyeleesaikan setidaknya 12 Peraturan Pemerintah, sehingga bisa ditandatangani oleh Presiden,” ujar Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Eko Prasojo, dalam diskusi mengenai UU ASN yang dihadiri oleh para pimpinan redaksi dari media massa, Selasa (01/04).

Madiun – Keberadaan PKK sebagai salah satu ujung tombak pembangunan di Kota Madiun harus terus mendapatkan perhatian dan apresiasi yang luar biasa dari berbagai pihak. Salah satu perhatian dan apresiasi tersebut adalah dengan diadakannya acara Temu Kerja Kelompok PKK Dasa Wisma se-Kota Madiun yang dilaksanakan oleh Tim Penggerak PKK Kota Madiun pada hari Rabu (2/4) bertempat di Gedung Olahraga (GOR) Kota Madiun. Hadir dalam acara ini Walikota Madiun selaku ketua Dewan Penyantun TP PKK Kota Madiun, Wakil Walikota Madiun, Ketua DPRD Kota Madiun, Sekretaris Daerah Kota Madiun,  ketua TP PKK Kota Madiun, kepala SKPD selaku koordinator dewan Pembina TP PKK Kota Madiun serta TP PKK kecamatan dan Kelurahan se-Kota Madiun. Selain itu, 2.476 pengurus kelompok PKK Dasa Wisma se-Kota Madiun juga menghadiri acara tersebut untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan serta menjalin komunikasi antar ketua kelompok PKK Dasa Wisma se-Kota Madiun.

Dalam sambutannya, ketua TP PKK Kota Madiun, Hj. Lies Bambang Irianto menyampaikan bahwa acara ini merupakan salah satu perhatian dan apresiasi dari TP PKK Kota Madiun kepada pengurus kelompok PKK Dasa Wisma se-Kota Madiun. Sebagai salah satu ujung tombak pembangunan di Kota Madiun, kelompok Dasa Wisma harus dibekali dengan skill dan pengetahuan untuk semakin meningkatkan pelayanan Dasa Wisma PKK kepada masyarakat. “Kewajiban kelompok PKK Dasa Wisma adalah mendukung pembangunan di kota Madiun. Lebih spesifik, kewajiban PKK Dasa Wisma diantaranya adalah melaksanakan kegiatan 10 program pokok PKK di lingkungan sekitarnya dan menyampaikan laporan kegiatan 10 Program Pokok PKK ke kelompok PKK RT secara tertulis. Saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak Walikota selaku ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK Kota Madiun yang telah mendukung penuh kegiatan PKK Kota Madiun selama. Saya juga ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian dan peran serta ibu-ibu ketua kelompok PKK Dasa Wisma dalam melaksanakan tugas-tugas PKK selama ini,” tambah ketua TP Penggerak PKK Kota Madiun dalam sambutannya.

Sementara itu, dalam sambutannya, Walikota Madiun dalam sambutannya kembali menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pengurus PKK Kota Madiun yang telah berperan aktif membantu pembangunan di kota Madiun. “Sinergi antara Pemerintah Kota Madiun dengan Tim Penggerak PKK Kota Madiun selama ini sudah terbukti dengan diraihnya berbagai prestasi dan penghargaan. Karena itu, Saya mengharapkan sinergi yang lebih erat lagi antara Pemkot Madiun dan PKK Kota Madiun agar proses pembangunan di Kota Madiun bisa semakin dirasakan oleh masyarakat Kota Madiun. Terkait acara Temu Kerja ini, Saya mengharapkan agar kelompok PKK Dasa Wisma mampu menyampaikan informasi, pesan dan tujuan pembangunan kepada masyarakat. Selain itu pertemuan kali ini semoga dapat dijadikan ajang silaturahiim, saling tukar pengalaman dan pengetahuan guna membekali diri mengahadapi tugas sehari-hari, “ ungkap Walikota Madiun.

Dalam acara ini, juga diserahkan Bantuan Operasional kepada 2.476 pengurus kelompok PKK Dasa Wisma se-Kota Madiun. Dan untuk menambah keakraban, Walikota Madiun dan tamu undangan juga joged bersama seluruh pengurus kelompok PKK yang hadir di acara tersebut. (Humas dan Protokol)

Walikota Madiun, H. Bambang Irianto,SH ,MM menginginkan PNS pemkot madiun bisa bekerja dengan benar, Happy, dan tidak menyalahgunakan  kas daerah. Disiplin PNS sangat penting untuk kita tegakkan apalagi dengan berlakunya UU nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara. PNS mempunyai fungsi utama melaksanakan kebijakan publik, serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, oleh karena itu dibutuhkan PNS yang profesonal, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik KKN.

Hal tersebut diungkapkan nahkoda Kota Gadis ini dalam acara pembinaan aparatur pemerintahan di lingkup Pemkot Madiun, senin (24/3)2014 di Gedung diklat Pemkot, yang dihadiri Kepala SKPD, serta ratusan PNS yang membidangi kepegawaian.

Bambang Irianto juga berpesan, agar di tahun politik ini PNS di Kota Madiun bisa menjaga netralitas PNS, bebas dari intervensi politik serta tidak hanyut oleh rayuan sesaat yang dapat menjerumuskan PNS pada pelanggaran disiplin.

Terpisah, kabag Humas Pemkot Madiun, Doris Eko Prasetyo,SSTP,M.Si menyampaikan bahwa kegiatan pembinaan aparatur pemerintah di lingkup Pemkot Madiun ini digelar selama satu hari, dan diikuti lebih dari 400 PNS yang membidangi kepegawaian dari semua SKPD. Sebagai narasumber dari kegiatan pembinaan ini Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan dan Pembangunan, Kepala BKD dan Kepala Inspektorat Kota Madiun.

Materi yang diberikan dalam pembinaan aparatur ini, terkait dengan UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Kode etik dan perilaku PNS, Netralitas PNS dalam Pemilu 2014, serta Disiplin PNS. Untk diketahui tren pelanggaran disiplin di Pemkot Madiun sebagaimana data inspektorat cenderung turun, mulai dari tahun 2010 s/d 2013: 34, 35, 69,27, dan kita berharap dengan adanya pembinaan ini semakin bisa menekan jumlah pelanggaran PNS Pemkot Madiun, ujar doris. (humas&protokol)