Bapak Wakil Walikota Madiun berkenan membuka Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan di Aula Kecamatan Taman Kota Madiun ,Kamis 27 Nopember 2014 pukul 09.30 WIB. Dalam sambutan Walikota yang dibacakan oleh Wakil Walikota Madiun menekankan bahwa Penatausahaan hasil hutan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman kepada semua pihak yang melakukan usaha atau kegiatan di bidang kehutanan,sehingga penatausahaan hasil hutan berjalan dengan tertib dan lancar. Sedangkan maksud dan tujuan dari kegiatan sosialisasi itu sendiri untuk memberikan penjelasan terhadap substansi materi Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Penata usahaan hasil hutan, memberikan pemahaman kepada segenap stakeholder terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat serta upaya pengendalian terhadap peredaran kayu rakyat di kota Madiun, khususnya peredaran kayu hasil hutan yang berasal dari hasil hutan hak dan hutan negara serta meningkatkan ketaatan hukum masyarakat. Sosialisasi diikuti sebanyak 225 orang peserta ,terdiri dari Lurah,Kasi Trantib,LPMK , Ketua RT/RW se Kecamatan Taman Kota Madiun, sebagai narasumber Wakil Walikota , Asisten Pemerintahan dan Pembangunan, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Bagian Hukum dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun.
Hadir pula dalam acara itu Ketua DPRD, Sekertaris Daerah beserta Asisten dan Staf Ahli, Kepala SKPD dan Pimpinan BUMD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

TASIKMALAYA - Menteri Pendayanuaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi melakukan blusukan ke beberapa kabupaten/kota di Jawa Barat dalam rangka silaturahmi dengan jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN), menyerap aspirasi serta memantau pelaksanaan pelayanan publik, Sabtu (22/11/2014). Blusukan diawali dari Kota Bandung, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya dan berakhir di Kabupaten Garut.

Bapak Walikota Madiun membuka langsung Bintek Penerapan Sistim Akutansi Berbasis Akrual di Wisma Haji Kota Madiun Senin 24 Nopember 2014.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2013 tentang Penerapan Stadar Akutansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah ,Pemerintah Daerah diwajibkan menerapkan standar akutansi pemerintah berbasis akrual selambat-lambatnya pada tahun anggaran 2015. Dengan adanya perubahan penerapan standar akutansi pemerintahan dari basis kas ke basis akrual tersebut maka pelu dilakukan sosialisasi ,konsolidasi dan koordinasi diantara pejabat pengelola keuangan daerah untuk menyamakan persepsi terkait dengan rencana penerapan akutansi berbasis akrual di lingkungan Kota Madiun melalui bimbingan teknis.
Peserta akan dibekali dengan implementasi aplikasi SIP-APBD dan e-finance SIPKD yang berbasis akrual sebagai pengganti aplikasi Sikuda pada tahun 2015.
Sebagai narasumber Dosen Universitas Gajah Mada Yogyakarta Irwan Taufiq Ritonga,PhD,Akt selaku Tim Penyusun Permendagri 64 Tahun 2013, Sekretaris Daerah Drs.Maidi SH,MM,M.Pd dan Kepala BPKAD Agus Purwo,S.Sos ,MM Peserta Bimbingan teknis penerapan akuntasi berbasis akrual kurang lebih 450 yang terdiri dari penyusun RKA, PPK, bendahara pengeluaran , pembantu bendahara pengeluaran dari seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun Dalam acara tersebut juga dihadiri Wakil Walikota , Ketua DPRD, Asisten dan Kepala SKPD Kota Madiun. (Humas&Protokol)