TASIKMALAYA - Menteri Pendayanuaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi melakukan blusukan ke beberapa kabupaten/kota di Jawa Barat dalam rangka silaturahmi dengan jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN), menyerap aspirasi serta memantau pelaksanaan pelayanan publik, Sabtu (22/11/2014). Blusukan diawali dari Kota Bandung, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya dan berakhir di Kabupaten Garut.

Bapak Walikota Madiun membuka langsung Bintek Penerapan Sistim Akutansi Berbasis Akrual di Wisma Haji Kota Madiun Senin 24 Nopember 2014.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 2013 tentang Penerapan Stadar Akutansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah ,Pemerintah Daerah diwajibkan menerapkan standar akutansi pemerintah berbasis akrual selambat-lambatnya pada tahun anggaran 2015. Dengan adanya perubahan penerapan standar akutansi pemerintahan dari basis kas ke basis akrual tersebut maka pelu dilakukan sosialisasi ,konsolidasi dan koordinasi diantara pejabat pengelola keuangan daerah untuk menyamakan persepsi terkait dengan rencana penerapan akutansi berbasis akrual di lingkungan Kota Madiun melalui bimbingan teknis.
Peserta akan dibekali dengan implementasi aplikasi SIP-APBD dan e-finance SIPKD yang berbasis akrual sebagai pengganti aplikasi Sikuda pada tahun 2015.
Sebagai narasumber Dosen Universitas Gajah Mada Yogyakarta Irwan Taufiq Ritonga,PhD,Akt selaku Tim Penyusun Permendagri 64 Tahun 2013, Sekretaris Daerah Drs.Maidi SH,MM,M.Pd dan Kepala BPKAD Agus Purwo,S.Sos ,MM Peserta Bimbingan teknis penerapan akuntasi berbasis akrual kurang lebih 450 yang terdiri dari penyusun RKA, PPK, bendahara pengeluaran , pembantu bendahara pengeluaran dari seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun Dalam acara tersebut juga dihadiri Wakil Walikota , Ketua DPRD, Asisten dan Kepala SKPD Kota Madiun. (Humas&Protokol)

Pembukaan Diklat Intelijen, Selasa 18 Nopember 2014 berlangsung di Gedung Pertemuan Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun. Acara dihadiri Wakil Walikota Madiun, Ketua DPRD Kota Madiun, segenap anggota Kominda, Sekertaris Daerah, Staf Ahli, Asisten, Kepala SKPD dan Direktur BUMD di lingkungan Kota Madiun dan diikuti sebanyak 60 peserta terdiri dari Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan, Staf Satpol PP, Staf Dishubkominfo ,Petugas Keamanan dari BUMD dan BUMN di Kota Madiun .

Acara Diklat Inteljen mengambil tema “ Sinkroninasi dan optimalisasi Kominda melalui upaya deteksi dini dan cegah dini terhadap stabilitas keamanan Kota Madiun “. Sedangkan maksud dan tujuannya memberikan pelatihan dasar-dasar intelijen dalam rangka meningkatkan upaya deteksi dini dan cegah dini terhadap setiap potensi akan terjadinya konflik dalam masyarakat, meningkatkan kepekaan kepada setiap personil yang memiliki tanggung jawab dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban Kota Madiun dari ancaman konflik sosial.

Sebagai narasumber Wakil Walikota Madiun H. Sugeng Rismiyanto SH, M.Hum, Mayor Sus Zamsuri ( PASI INTEL LANUD ISWAHYUDI ), Letkol Fajar Mohamad Syafrudin ( Kasi Intel KOREM 081 Madiun ),Mayor Timbul Hartono Kasdim 0803 Madiun ), AKP Endri Prasetyo Utoro ( Kasat Intelkam Polres Madiun Kota }, M. Aliq Rohman Yaqien, SH Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kota Madiun, Yanto,SH Kasi Pengawasan dan Penindakan Kantor Imigrasi Madiun, Tri Haryono,ST Koordinator pelaksanan pencegahan dan penyelidikan Kantor Bea Cukai Type B Madiun.

Sementara dalam sambutan Walikota Madiun H.Bambang Irianto SH, MM mengatakan bahwa tak dapat dipungkiri kondisi sosial politik nasional dihadapkan kepada peningkatan eskalasi konflik sosial dan politik yang ditandai dengan terjadinya benturan dari berbagai kepentingan yang dilakukan antar kelompok masyarakat. Hal ini secara langsung dapat berdampak pada terganggunya kelangsungan pembangunan serta menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di berbagai daerah. Kondisi tersebut tentu saja memerlukan perhatian dan penangan yang terpadu dan berkelanjutan, supaya tidak berdampak kepada timbulnya permasalahan yang lebih luas.

Melalui Diklat Intelijen ini diharapkan seluruh peserta diklat dapat menyamakan gerak dan langkah antar komuniti intelijen dalam penanganan potensi konflik baik vertlikal maupun horizontal. Menumbuhkan rasa kepedulian serta meningkatkan rasa kepekaan terhadap perkembangan situasi dan kondisi di wilayah masing-masing. Lebih tanggap dan memahami situasi di lapangan sehingga akan cepat terakomodasi baik gejala atau permasalahan yang ada. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam penanganan potensi konflik yang terjadi di masyarakat. Meningkatkan kemampuan menganalisa gejala yang dapat muncul sewaktu-waktu serta membentuk informasi intelijen yang terjadi di lapangan pada wilayah kerja masing-masing.

Peserta diklat dapat berperan sebagai mediator dan mengumpulkan data-data akurat tentang kejadian di wilayah kerja masing-masing. Informasi dan data yang akuarat tersebut berfungsi sebagai deteksi dini yang akan dapat membantu tugas Kominda dan pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan yang diperlukan dalam menjaga kondisi Kota Madiun yang kita cintai agar tetap aman dan kondusif. (Humas&Protokol)