Anti Korupsi Tak Hanya Sebatas Slogan dan Janji, Jujurlah Kepada Diri Sendiri di Hadapan Illahi

PostHeaderIcon PEMBUKAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) KOTA MADIUN)

 

Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) berlangsung (3/3) brtempat di Gedung Diklat Kota Madiun. Ucapan Selamat Datang kepada Ketua DPRD Kota Madiun, Anggota Forpimda Kota Madiun, Wakil Walikota Madiun, Kepala Bappeda Propinsi Jawa Timur, Kepala Bakorwil Madiun, Sekretaris Daerah Kota Madiun, Aisten Staf Ahli, Inspektur, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian, Camat, Direktur BUMD, dan Kepala Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Madiun, Pimpinan Perguruan Tinggi, Tokoh Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat.

Walikota Madiun dalam Sambutannya mengatakan, Penyelenggaraan Musrenbang merupakan amanat Undang-Undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sebagai salah satu amanat, tentu menjadi kewajiban kita bersama untuk melaksanakan musrenbang secara baik dan bertanggung jawab bukan dianggab sebagai agenda biasa dan serimonial semata.pada forum inilah,merupakan saat yangmenentukan kematangan dan kemantaban,dalam mempersiapkan rencana kerja pemerintah daerah atau (RKPD) cara berkesinambungan dan terintegrasi. Musrenbang juga merupakan salah satu mekanisme penyusunan rencana pembangunan, media konsultasi publik dalam menetapkan program dan kegiatan pembangunan daerah, termasuk membangun rasa memiliki dalam penyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pada hakekatnya adalah singkrunisasi antara usul aspirasi masyarakat, kebutuhan, masalah, tantangan, dengan kebijakan pemerintah, yang akan dituangkan dalam RKPD.

Oleh karena itu, dalam menyusun rencana pembangunan, tentu saja penguasaan terhadap permasalahan yang berkembang didaerah, kebijakan nasional seperti Master Plan percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3 EI),bahkan tantangan dan kesepakatan yang terjadi ditingkat gelobal Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Pembangunan Melinium Development Goals (MDGS), perlu kita cermati seksama. Evaluas kita juga harus tepat terhadap hasil yang telah dicapai,serta masalah dan tantangan yang harus dihadapi. Selanjutnya dari evaluasi kita rumuskan sasaran pembangunan yang hendak dicapai, serta masalah dan tantangan yang hendak ditempuh, dengan mengacu pada agenda pembangunan yang perlu diselesaikan pada tahun 2016. Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kota sengaja dipisahkan dengan Forum SKPD dimaksudkan agar perencanaan Pembangunan partisipatif (bottom up) dapat  lebih diketahui dan diserap untuk dikosultasikan dan pemangku kepentingan dalam Musrenbang tingkat Kota Madiun.Sehingga esensi terhadap tujuan ,metodologi dan keluaran dari masing-masing pelaksanaan kegiatan tersebut sangat diupayakan untuk tidak saling mengganggu dan saling melengkapi dan bersinergi, serta adanya celah efesiensi berdasarkan perspektif waktu pelaksanaan kegiatan.

Lebih lanjut disampaikan, mulai tahun 2015 kita memasuki tahun pelaksanaan Masyarakat Ekonomi, dimana akan terjadi arus barang, jasa, investasi, tenaga yang terampil dan modal bebas masukke negara Asean.dengan kesepakatan tersebut maka akan membuka peluang bagi negara negara Asean. Oleh karena itu diharapkan dalam konteks Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2016, pengembangan inovasi produk UKM dan Koperasi agar lebih ditingkatkan karena sector cukup rentan dalam menghadapi persaingan , dimana semua UKM diAsean akan bebas beroperasi di Indonesia termasuk di Jawa Timur khususnya diKota  Madiun. Pembangunan bidang ekonomi, termasuk didalamnya penguatan UKM, sebagai upaya percepatan pengurangan kemiskinan diupayakan bersinergi dengan pembangunan bidang lainnya. Walaupun tren-nya menurun dari tahun ke tahun tetapi masalah kemiskinan akan tetap menjadi prioritas perhatian kita bersama. Upaya yang dilakukan tentusaja merupakan upaya bersama antara Pemerintah Daerah dengan para pemangku pekepentingan dengan dunia usaha serta partisipasi aktif dari masyarakat sendiri. Keberhasilan yang telah kita capai bersama baik bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, aparatur pemerintah, lingkungan hidup ,maupun pelayanan publik, merupakan hasil sinergitas kita bersama. Pada bidang pendidikan kita mampu menyediakan layanan pendidikan wajib belajar (WAJAR) sampai bagian jenjang pendidikan menengah. Sementara pada bidang Pendidikan kita bisa menikmati layanan kesehatan gratis bagiseluruh warga masyarakat.. Sebagai upaya peningkatan kesejahteraan  dan pengurangan kemiskinan seligus peningkatan kualitas lingkungan telah dilakukan program rehap rumah tidak  layak huni  serta program jambanisasi. Selain itu pembangunan jalan dan saluran serta infrasruktur kota telah menyentuh seluruh wilayah kota sehingga pada saat ini hamper seluruh jalan di kota berstatus baik. Hal ini tentu membawa dampak pada kelancaran kegiatan ekonomi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah diharapkan akan membawa efek positif bagi peningkatan kegiatan ekonomi, utamanya dari sektor perdagangan dan jasa yang merupakan sektor andalan Kota Madiun namun perlu saya sampaikan bahwa permasalahan yang dihadapi padatahun mendatang bukan semakin mudah dan ringan tapi semakin kompleks dan beragam selalu membutuhkan penanganan lintas sektor.

Walikota berharap, utamanya pada para pihak yang terlibat dalam forum musyawarah ini, bahwa untuk menghadapi masalah dan tantangan yang semakin beragam dibutuhkan:

  1. Pola penanganan terpadu antar pemangku kepentingan dan tidak secara parsial.
  2. Penerapan prinsip-prinsip pembangunan komprehensif dan berkelanjutan.
  3. Inovasi dan terobosan serta pemikiran-pemikiran yang out of the box.

Dengan penerapan prinsip-prinsip di atas saya yakin pembangunan yang kita harapkan untuk kemajuan Kota Madiun yang Lebih Sejahtera akan semakin cepat kita capai. (humas88)

 

PostHeaderIcon Kewajiban Bagi Penyelenggara Pelayanan Publik

Berikut ini disampaikan surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 31 Desember 2014 Nomor: B/5834/M.PANRB/12/2014 perihal Kewajiban bagi Penyelenggara Pelayanan Publik. Silahkan unduh.

Adapun pedoman bagi SKPD penyelenggara pelayanan publik dalam menyusun Standar Pelayanan sebagaimana diamanatkan pada surat tersebut diatas adalah :
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. Silahkan unduh.

Selain itu SKPD pelayanan diwajibkan untuk menyelenggarakan pelayanan publik dengan tetap berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik.

 

PostHeaderIcon Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2012

Bapak Wakil Walikota Madiun berkenan membuka Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan di Aula Kecamatan Taman Kota Madiun ,Kamis 27 Nopember 2014 pukul 09.30 WIB. Dalam sambutan Walikota yang dibacakan oleh Wakil Walikota Madiun menekankan bahwa Penatausahaan hasil hutan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman kepada semua pihak yang melakukan usaha atau kegiatan di bidang kehutanan,sehingga penatausahaan hasil hutan berjalan dengan tertib dan lancar. Sedangkan maksud dan tujuan dari kegiatan sosialisasi itu sendiri untuk memberikan penjelasan terhadap substansi materi Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Penata usahaan hasil hutan, memberikan pemahaman kepada segenap stakeholder terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat serta upaya pengendalian terhadap peredaran kayu rakyat di kota Madiun, khususnya peredaran kayu hasil hutan yang berasal dari hasil hutan hak dan hutan negara serta meningkatkan ketaatan hukum masyarakat. Sosialisasi diikuti sebanyak 225 orang peserta ,terdiri dari Lurah,Kasi Trantib,LPMK , Ketua RT/RW se Kecamatan Taman Kota Madiun, sebagai narasumber Wakil Walikota , Asisten Pemerintahan dan Pembangunan, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Bagian Hukum dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun.
Hadir pula dalam acara itu Ketua DPRD, Sekertaris Daerah beserta Asisten dan Staf Ahli, Kepala SKPD dan Pimpinan BUMD di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.


 

PostHeaderIcon Ukuran Kinerja Instansi Bukan Lagi Penyerapan Anggaran

TASIKMALAYA - Menteri Pendayanuaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi melakukan blusukan ke beberapa kabupaten/kota di Jawa Barat dalam rangka silaturahmi dengan jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN), menyerap aspirasi serta memantau pelaksanaan pelayanan publik, Sabtu (22/11/2014). Blusukan diawali dari Kota Bandung, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya dan berakhir di Kabupaten Garut.

 

Read more...